Sudah Saatnya MPR Kembali Membuat Rancangan GBHN


Senin, 12 Agustus 2019 - 23:18:58 WIB
Sudah Saatnya MPR Kembali  Membuat Rancangan GBHN Diskusi bertema ‘Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR’, di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019). SYAFRIL AMIR

JAKARTA, HARIANALUAN.COM—Kinerja Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR) sebagai lembaga parlemen negara dinilai belum berjalan efektif. Hal itu terlihat dari kegiatan MPR sejauh ini yang hanya berputar di ranah seputar melakukan Sidang Tahunan dan agenda Sosialisasi Empat Pilar.

Hal itu diungkapkan Sektretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Senin (12/8). Berangkat dari hal itu, ia meminta kewenangan MPR dikembalikan, terutama dalam hal membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca Juga : Protes PP No 57 Tahun 2021, Alirman Sori: Pancasila Seharusnya Masuk Kurikulum Wajib!

Kendati sudah ada Undang Undang (UU) Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang (RPJPMP), Saleh mengakui GBHN masih sangat penting. Pasalnya, bila tidak menggunakan haluan maka arah pembangunan antar periode Presiden menjadi tak akur.

“Contohnya, antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Masing-masing memiliki visi dan misi pembangunan tersendiri. Bila pembangunan dalam era selanjutnya berubah maka akan membuat pembangunan tak berkesinambungan," tutur Saleh, sebagaimana dilansir oleh kompas.com.

Baca Juga : Tak Cantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia Makul Wajib PT, Jokowi Didesak Batalkan PP 57/2021

Sementara itu, untuk mengoptimalkan kembali MPR, Saleh mengatakan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kembali menegaskan Ketetapan MPR. Posisi Ketetapan MPR dalam tata peraturan perundangan yang berlaku di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan di atas UU. Dengan begitu, arah program pembangunan dari pemerintah bisa dievaluasi.

Kedua, lanjut Saleh, adalah memberi kewenangan pada MPR untuk menafsirkan UUD. “Bila semua langkah-langkah tadi dilakukan maka Sidang Tahunan (ST) MPR menjadi optimal," ujar dia

Baca Juga : Peringatan HUT ke-69 Kopassus Digelar Secara Sederhana

Hal senada diamini Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Lely Arrianie, yang juga hadir dalam diskusi tersebut. Namun menurut dia, sebelum mengoptimalkan ST MPR, langkah yang paling penting adalah mengoptimalkan lebih dahulu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Memberdayakan wakil rakyat lebih dahulu sehingga mereka tahu tugas dan fungsinya," ucapnya.

Baca Juga : PN Surabaya Tolak Gugatan Rhoma Irama Terkait Royalti Lagu Rp1 Miliar, Ini Alasannya

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis yang hadir pula dalam diskusi tersebut mengatakan, ST MPR merupakan momen kebangsaan yang sangat penting. Oleh karena itu, Presiden Jokowi diharapkan dapat menyampaikan banyak hal bermakna dalam pidato di hadapan anggota MPR.

“Presiden dalam pidato, kami harap mampu memberi motivasi yang kuat kepada rakyat tentang apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi pertarungan global," kata Iskan.(h/isq/sam)

Reporter : Isq-Sam | Editor : DNJ
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]