Tersangka Korupsi e-KTP Bertambah, Lagi Mantan Anggota DPR Terseret


Selasa, 13 Agustus 2019 - 17:48:20 WIB
Tersangka Korupsi e-KTP Bertambah, Lagi Mantan Anggota DPR Terseret Mantan Anggota DPR RI Miryam S Haryani

JAKARTA, HARIANHALUAN.COMLagi, tersangka korupsi proyek e-KTP bertambah. Terbaru usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus yang menelan kerugian negara Rp2,3 triliun tersebut, ditetapkan empat tersangka baru.

"KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Keempat tersangka tersebut adalah Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi, dan Paulus Tannos. Mereka dijerat melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Miryam sebenarnya sedang menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hukuman yang dijalani Miryam itu lantaran terbukti memberikan keterangan palsu dalam sidang perkara korupsi e-KTP sebelumnya.

Mantan anggota DPR itu dihukum 5 tahun penjara dan dieksekusi ke lapas pada Maret 2018. Saat ini Miryam masih menjalani hukuman tersebut.


Sedangkan Isnu menjabat sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) pada saat proyek tersebut bergulir. Konsorsium PNRI terdiri dari Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo. Konsorsium itu yang 'diatur' untuk memenangkan lelang proyek e-KTP.


Lalu ada nama Paulus Tannos yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bila perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.


Nama Paulus pernah diseret Novanto ketika bersaksi dalam persidangan. Novanto mengaku pernah diberitahu Paulus tentang dirinya sebagai orang dekat dari Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).


Dan terakhir adalah Husni yang berasal dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Husni berperan sebagai Ketua Tim Teknis Proyek e-KTP. Dia aktif mengikuti berbagai pertemuan terkait proyek e-KTP.


 Sumber : dtk.com /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 23 Agustus 2019 - 14:40:52 WIB

    Kerusuhan di Timika, 10 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka 

    Kerusuhan di Timika, 10 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka  JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Sebanyak 10 orang telah ditatapkan polisi sebagai  tersangka dalam kerusuhan di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka dijerat dengan pidana perusakan dan membawa senjata tajam..
  • Kamis, 11 Juli 2019 - 22:17:28 WIB

    KPK Resmi Tetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun Sebagai Tersangka Korupsi

    KPK Resmi Tetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun Sebagai Tersangka Korupsi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021, Nurdin Basirun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7/2019)..
  • Jumat, 05 Juli 2019 - 11:04:42 WIB

    KPK Panggil Wali Kota Dumai Tersangka Kasus Suap

    KPK Panggil Wali Kota Dumai Tersangka Kasus Suap JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah, dipanggil KPKdalam kasus dugaan suap terkait usulan dana alokasi khusus (DAK). Zulkifli dipanggil sebagai tersangka..
  • Jumat, 21 Juni 2019 - 13:58:59 WIB

    KPK Periksa Walikota Dumai Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Periksa Walikota Dumai Sebagai Tersangka Hari Ini JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Tak hanya Bupati Solok Selatan, Sumbar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS). Zulkifli dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai ters.
  • Jumat, 21 Juni 2019 - 13:31:43 WIB

    Hari Ini, KPK Periksa Bupati Solok Selatan Sebagai Tersangka

    Hari Ini, KPK Periksa Bupati Solok Selatan Sebagai Tersangka JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa pada 7 Mei 2019 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria (MZ) hari ini, .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM