Antisipasi Konflik Lahan Sawit, Kurnia Warman: Kesepakatan Harus 'Clear' Sejak Awal


Kamis, 15 Agustus 2019 - 22:08:16 WIB
Antisipasi Konflik Lahan Sawit, Kurnia Warman: Kesepakatan Harus 'Clear' Sejak Awal Pakar Hukum Agraria Unand, Kurnia Warman. (Ishaq)

PADANG,HARIANHALUAN.COM—Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai masih banyak masalah yang timbul karena kekeliruan masyarakat dalam memahami visi industri kelapa sawit sebagai sumber kesejahteraan. Salah satunya adalah pertikaian yang muncul terkait pemanfaatan tanah ulayat bagi perkebunan.

Menanggapi ini, Pakar Hukum Agraria, Kurnia Warman menilai, tanah adalah bagian hulu dari industri kelapa sawit yang semestinya tidak mengundang pertikaian.

Keluhan atas beberapa kekeliruan terhadap upaya pengembangan industri kelapa sawit itu disampaikan Ketua Gapki Sumbar, Bambang Wiguritno, saat menjadi pemateri dalam Seminar Peningkatan Kompetensi Wartawan dan Humas Pemerintah tentang Industri Kelapa Sawit Indonesia, yang mengambil tema Pengembangan Industri Kelapa Sawit Menuju Kemandirian Energi, di Pangeran Beach Hotel, Padang, (14/8).

“Luas perkebunan sawit di Sumbar saat ini mencapai 411.314 hektare (ha). Untuk mengembangkannya kita terkendala beberapa hal seperti pemberlakuan moratorium hingga 2020, kepastian hukum terkait RT/RW, belum adanya deregulasi yang konkrit untuk industri kelapa sawit, aturan yang kontraproduktif di daerah, serta kampanye negatif yang menyebabkan orang Indonesia belum kompak mendukung pengembangan kelapa sawit. Belum seperti di Malaysia,” kata Bambang.

Keresahan itu pun turut disampaikan oleh Tofan Mahdi, selaku Kabid Komunikasi/Juru Bicara Gapki Pusat. Padahal, menurutnya, industri sawit adalah industri masa depan Indonesia. Padahal pada 2017 lalu, sawit memberikan sumbangan devisa ekspor hingga Rp300 triliun, atau sekitar 10 persen dari seluruh APBN.

Di samping itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Kepala Divisi Unit Penyaluran Dana, Fajar Wahyudi menyebutkan, pemerintah tengah mengejar target 23 persen kontribusi energi batu terbarukan dalam total energi mix pada 2025, dengan sawit menjadi salah satu sumber bahan bakar nabati (bioenergi) yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Pemimpin Umum Warta Ekonomi, Muhammad Ihsan yang juga didapuk sebagai pemateri menuturkan, sejauh ini tren pemberitaan kontra (negatif) tentang industri sawit cenderung turun, sementara pemberitaan bernada konstruktif (positif) tampak meningkat.

Tanah itu Masalah Hulu

Salah satu masalah pelik yang dihadapi dalam industri sawit adalah persoalan lahan atau tanah yang akan atau sedang menjadi area perkebunan sawit. Pertikaian kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dan tersebar luas dalam berbagai saluran pemberitaan.

Terkait hal ini, Pakar Hukum Agraria Unand, Kurnia Warman menyebutkan bahwa salah satu isu penting dalam hukum agraria terkait industri sawit adalah pemanfaatan ulayat. Berdasarkan data Pemprov Sumbar, sebutnya, lebih banyak perkebunan sawit di Sumbar yang dikelola dengan pendekatan penggunaan (lahan dimiliki dan dikelola rakyat) ketimbang pemanfaatan (lahan milik rakyat, usaha milik swasta/pemerintah).

“Konflik agraria muncul di ranah kedua, yaitu pemanfaatan. Saya berpikir perlu adanya pola hukum yang mengatur hubungan antara pemilik dan pemanfaat tanah, dan ini adalah bentuk manajemen konflik. Kita harus ingat, negara mengakui keberadaan tanah ulayat, tapi tanah ulayat sering tertuduh sebagai penghambat usaha perkebunan,” kata Kurnia.

Untuk mengatasinya, Kurnia menilai ada dua upaya yang dapat dilakukan. Pertama, dengan memastikan hubungan hukum antara pemilik ulayat dan pihak pemanfaat lahan di awal-awal pemanfaatan dilakukan. Namun memang banyak, konflik di perkebunan sawit muncul belakangan.

“Masalah yang muncul belakangan ini disebabkan oleh dua hal saja. Pertama karena ada salah satu pihak wanprestasi, menimbulkan sengketa kontraktual karena ada yang melanggar janji. Ini karena perjanjian di awal tidak clear, maka akan rumit menyelesaikan konfliknya. Menurut saya, tidak perlu dengan mencari-cari pasal, tapi temukan kesepakatan melalui kata mufakat saja,” ujar Kurnia lagi.

Sejauh ini Kurnia Warman melihat, tidak jelasnya hubungan hukum di awal antara masyarakat dan pemanfaat lahan diawali dengan ketidakpastian tentang siapa sebenarnya pemilik lahan. Sehingga selama ini, industri sawit hampir selalu melakukan pola seragam, yaitu melepaskan hak tanah masyarakat, kemudian mengurus HGU dengan negara.

“Saat saya tanya ke beberapa pengusaha sawit, disebut bahwa keuntungan sawit ada di CPO (minyak sawit), bukan di tandan buah segar (TBS). Kalau begitu, kenapa perusahaan sampai mengurus lahan, yang merupakan bagian hulu dari CPO. Pengusaha menjawab, karena masyarakat tidak bisa memastikan kualitas TBS sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika demikian, negara yang harus memberdayakan masyarakat, sehingga perusahaan tetap mendapatkan TBS yang baik, dan masyarakat tidak kehilangan ulayat,” ucapnya. (h/isq)

Reporter : ISHAQ /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]