Pemindahan Ibu Kota RI, PAN: Tanpa UU Itu Ilegal


Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:36:26 WIB
Pemindahan Ibu Kota RI, PAN: Tanpa UU Itu Ilegal Diskusi “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota”, di Media Center DPR, Kamis (22/8/2019). SAM

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto menegaskan, DPR belum mendapatkan usulan resmi dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara, termasuk draft RUU-nya.

 

Pemekaran daerah saja yang penduduknya hanya 100.000- 200.000 harus pakai UU,harus diteliti dulu potensi ekonominya, batas daerah dan potensi manusianya. Apalagi memindahkan ibu kota negara,” tegas Yandri dalam diskusi “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota”, di Media Center DPR, Kamis (22/8/2019).

 

Dalam pidato yang disampaikan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus lalu yang minta izin untuk memindahkan ibu kota negara dinilai Yandri, belum punya kekuatan hukum. Proses pemindahan ibu kota itu belum bisa dilaksanakan dan belum bisa dieksekusi karena undang-undang belum ada yang memerintahkannya.

 “Pengumuman pak Jokowi pada tanggal 16 itu hanya sekedar pengumuman,  belum ada implikasi hukum,  terhadap status ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara itu bisa disebut ilegal karena semua yang dilakukan presiden atas perintah undang-undang,” tegas Yandri.

 Yandri sendiri menilai bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta saat ini ke Kalimantan bukanlah kebutuhan mendesak. Karena selama 5 tahun berjalanan pemerintahan Jokowi tidak ada yang terhambat dengan kondisi Jakarta saat ini.

 “Apakah pak Jokowi memerintah selama 5 tahun ini terganggu gak dia bekerja di ibu kota negara. Pernah gak dia terhambat untuk melaksanakan tugas-tugasnya? Kalau gak terganggu, ya belum jadi kebutuhan. Pernah gak menteri-menteri gagal mengambil keputusan, anggota DPR tersendat dan tersumbat untuk mengambil keputusan? Kalau itu belum ada, ya belum menjadi kebutuhan,” kata Yandri.

 Yandri juga berkeyakinan, pemindahan ibu kota negara itu akan bisa menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi. “Kalau semangat bapak Jokowi adalah pemerataan,  nggak ada rumus di dunia ini memindahkan ibu kota negara untuk pemerataan. Belum pernah saya dengar. Apa iya sih, di tengah-tengah ekonomi yang melambat, rakyat masih banyak miskin,  kita memindahkan ibu kota,” tegasnya.

 Karena itu menurut dia, anggaran Rp500 triliun untuk memindahkan ibu kota negara itu digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat, seperti meningkatkan produksi petani padi, tebu dan garam agar kebutuhan bahan tersebut tidak lagi diimpor. Kemudian bagaimana rakyat bisa menikmati air bersih.

 Bahkan Yandri menilai rencana pemindahan ibu kota negara itu bertolak belakang dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang akan difokuskan Jokowi pada masa periode kedua dia memerintah.

 “Ini akan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan bapak Jokowi yang akan fokus pembangunan SDM. Artinya pemindahan ibu kota itu akan membangun gedung, membangun jalan. Jadi menurut saya, Rp500 triliun itu akan sangat mulia Kalau pak Jokowi  gunakan untuk pemerataan kepada rakyat kecil,” katanya.

 Anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan bahwa DPR belum pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Pada hal Presiden Jokowi sudah menyebutkan pusat pemerintahan baru itu akan dibangun di Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Sampai pengkajian dari segi strategis di pertahanan dan sebagainya,  keamanan dan yang lain sudah-sudah dalam kajian yang final.

 “DPR  merasa dilompatin, jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Kita meminta, jangan gitu lah, kita inikan mitra, kami ini mitra. Jadi tentu kita sama-sama membuat undang undang. Harus dirubah undang-undang yang ada dan harus kita lakukan juga kajian-kajian teknis dan lain-lain,” ujarnya.

 Dalam melakukan kajian itu jelas Bambang, juga melibatkan perguruan tinggi. Tapi hal itu belum pernah dilakukan pemerintah.

“Saya sendiri juga heran, begitu saya tanya UI, ITS, ITB dan  sebagai itu nggak juga (dilibatkan). Jadi berarti apa, masa kita mengkaji sendiri, mutusin sendiri.  Jangan itu (pemindahan ibu kota –red), membangun LRT saja ga  laku. Ini kan kajiannya gak karuan semua. Saya tanya Litbang Perhubungan dilibatkan nggak, mereka jawab nggak dilibatkan. Jadi ini mohon maaf. Apa lagi ini yang mau dipindahkan ini sesuatu yang yang luar biasa vital, baik posisinya dan sebagainya,” tegas Bambang. (sam)

loading...
Reporter : SAM /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]