BERKAT PERLINDUNGAN JKK-JKM TASPEN

Ahli Waris Pegawai Honorer Mentawai Terima Santunan Kematian


Kamis, 22 Agustus 2019 - 23:00:27 WIB
Ahli Waris Pegawai Honorer Mentawai Terima Santunan Kematian Kabid Personalia Taspen Cabang Padang, Iwan Hermawan menyerahkan santuan kematian JKM kepada Sarimadinah, ahli waris Supriadi, pegawai honorer Pemkab Mentawai di Aula Bapeda Mentawai, Rabu (21/8). Dok/Humas

MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM – Taspen Cabang Padang langsung membayarkan santunan kematian (Jaminan Kematian (JKM)) kepada ahli waris Supriadi, pegawai honorer (Non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (21/8).

Santunan JKM senilai Rp22.500.000 itu diserahkan langsung Kepala Bidang Personalia dan Umum Taspen Cabang Padang, Iwan Hermawan yang diterima ahli waris, Sarimadinah di Aula Bapeda Pemkab Mentawai. Turut hadir menyaksikan Asisten III Bidang Administrasi dan Setdakab Mentawai, Drs. Pudjo Raharja dan Staf Ahli Bidang SDM, Zulfikar SPi. Msi.

Iwan Hermawan mengatakan, penyerahan santunan kematian JKM kepada pegawai non-ASN warga Dusun Tunang Tuggut Kepulauan Mentawai tersebut bukti komitmen PT Taspen sebagai penyelenggara layanan JKK-JKM bagi pegawai honorer yang ditunjuk pemerintah. Di samping itu, penyerahan santunan kematian kepada pegawai honorer di Mentawai juga berkat proaktif Pemkab Mentawai mengikutsertakan pegawai non-ASN nya sebagai peserta JKK-JKM di Taspen.

“Kita berterima kasih dan mengapresiasi Pemkab Mentawai yang telah mengikutsertakan pegawai honorernya sebagai peserta JKK-JKM Taspen. Begitu menerima laporan ada pegawai honorer yang meninggal dunia, Taspen pun proaktif cepat memproses administrasinya dan datang langsung ke Mentawai untuk menyerahkan santunan kematian JKM,” jelas Iwan dihadapan pegawai Pemkab Mentawai yang hadir pada acara pembayaran santunan kematian tersebut.

Pemkab Mentawai merupakan salah satu dari empat daerah di Sumbar yang sudah mengikutsertakan pegawai honorernya peserta JKK-JKM Taspen. Tiga daerah lagi yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman Barat.

Sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah tentang (PP) Nomor 70 Tahun 2015 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja bagi para ASN, PPPK dan tenaga Honorer untuk memberikan perlindungan jaminan sosial khususnya bagi para Non-PNS berupa jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui PT Taspen (Persero), namun hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumbar belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi Non-PNS atau yang dikenal disebut tenaga honorer tersebut.

“Kita tidak tau juga apakah 15 Pemda lainnya sudah memberikan jaminan sosial JKK-JKM kepada pegawai honorernya atau belum. Namun kita sudah komunikasikan dan surati seluruh Pemda agar memberikan jaminan sosial JKK-JKM kepada pegawai non-ASN, karena sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerinta Nomor 70 tahun 2015 dan PP Nomor 49 tahun 2018,” jelas Iwan lagi.

Taspen yang diamanahi sebagai penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah.

Menurut Iwan, sebelum PP Nomor 49 Tahun 2018 keluar mungkin ada keraguan dari Pemda untuk mengikutsertakan pegawai Non PNS atau honorer sebagai peserta Taspen dalam meberikan perlindungan jaminan sosial. Tapi sekarang setelah PP Nomor 49 tahun 2018 itu keluar, regulasinya jelas.

Bahkan, lanjutnya, pada satu pasal yakni Pasal 99 pada PP Nomor 49 Tahun 2018 itu ditegaskan pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015 dan PP 66 Tahun 2017 , dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen.

“Nah, ini perlu dipahami oleh masing-masing Pemda. Semua pegawai Non-PNS atau tenaga honorer yang honornya dibebankan, baik melalui APBN ataupun APBD wajib mengikusertakan tenaga honorer itu sebagai Peserta Taspen dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial JKK dan JKM ini,” tambahnya lagi.

Untuk itu, Taspen mengharapkan proaktif pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumbar yang belum mengikutsertakan pagawai Non-ASNnya untuk sesegera mungkin didaftarkan sebagai peserta JKK-JKM Taspen.

Menurut Iwan, jika pada awal tahun kemarin mungkin Pemda terkendala dana untuk bayar premi karena tidak dianggarkan, pertengahan tahun ini ada kesempatan untuk menganggarkan melalui APBD Perubahan, sehingga seluruh tanaga Non-PNS (honorer) yang tersebar di Pemkab/Pemko di Sumbar bisa didaftarkan sebagai peserta JKK-JKM Taspen. (*)

loading...
Reporter : Rel /  Editor : DavidR

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]