Revisi Perda Pariwisata, DPRD Sumbar Minta Seluruh OPD Ikut Andil


Ahad, 25 Agustus 2019 - 22:13:31 WIB
Revisi Perda Pariwisata, DPRD Sumbar Minta Seluruh OPD Ikut Andil ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Komisi V DPRD Sumbar saat ini tengah membahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumbar. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan dengan adanya perubahan Perda ini, hendaknya ke depan setiap Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) turut andil dalam pembangunan pariwisata.

"Seluruh OPD Pemprov wajib memberikan kontribusi untuk sektor ini, jangan diberatkan untuk satu OPD saja yaitu dinas pariwisata," ujar Hidayat, Jumat (23/8).

Pada proses pembahasan, lanjutnya, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 merujuk kepada isu strategis sesuai dengan perkembangan daerah yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis mitigasi bencana dan pariwisata berbasis norma agama serta budaya.

"Selama ini pembangunan pariwisata hanya diberatkan kepada satu OPD saja, kedepan mereka mesti memberikan alokasi anggaran untuk penguatan sektor wisata," ujarnya.

Ia menambahkan, muatan krusial yang disuguhkan pada Ranperda, adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki akses untuk menuju tempat wisata. Dalam satu Pasal Ranperda ini mengatakan, pengembangan sarana prasarana penunjang termasuk akses transportasi, meningkatkan ketersediaan moda transportasi untuk menuju wilayah destinasi.

Ia menyampaikan, sebelumnya tim pembahas tentang revisi Perda ini juga telah melaksanakan uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.

Sementara itu Ketua Iim Pembahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014, Aristo Munandar mengatakan untuk membangun pariwisata mesti melibatkan seluruh unsur sehingga mampu meberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.

Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan daerah. Namun saat ini ia melihat koordinasi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/kota dan provinsi masih kurang optimal. Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.

 “Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, kemudian keramah tamahan masyarakat juga mempengaruhi pengembangan,” tutupnya. (h/len)


Reporter : Leni /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 17 September 2019 - 16:31:24 WIB

    Koalisi Masyarakat Sumbar Tolak Revisi UU KPK

    Koalisi Masyarakat Sumbar Tolak Revisi UU KPK PADANG, HARIANHALUAN.COM - Koalisi Masyarakat Sumbar menggelar aksi "Tolak Revisi UU KPK," bertempat di Lapangan Convention Hall Unand Limau Manis, Selasa (17/9). Aksi tersebut diikuti oleh guru besar, akademisi, mahasiswa Un.
  • Ahad, 21 Juli 2019 - 20:52:02 WIB

    DPRD Bahas Revisi Perda Kepariwisataan, Zigo: Agar Pengembangan Lebih Terarah

    DPRD Bahas Revisi Perda Kepariwisataan, Zigo: Agar Pengembangan Lebih Terarah PADANG,HARIANHALUAN.COM-Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi pariwisata bersama pemerintah provinsi (Pemprov) tengah melakukan pembahasan terhadap revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana induk pemba.
  • Rabu, 03 Juli 2019 - 15:28:56 WIB

    Belum Maksimal, Sawahlunto Akan Revisi Perda

    SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Sawahlunto memastikan akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2001 tentang visi menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya 2020. Hal itu disebabkan belum maks.
  • Kamis, 23 Mei 2019 - 20:32:41 WIB

    Tuntaskan Kasus Wali Nagari, DPMNP2KB Pessel Minta Perda Nagari Direvisi

    Tuntaskan Kasus Wali Nagari, DPMNP2KB Pessel Minta Perda Nagari Direvisi PAINAN, HARIANHALUAN.COM- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMNP2KB) Pesisir Selatan, Hamdi,  bakal mengajukan permintaan perubahan Perda Nagari No 2 Tahun 2016.
  • Kamis, 20 September 2018 - 14:56:58 WIB

    Perwako Padang Harus Direvisi, BPK Semprit Regulasi Santunan Kematian

    Perwako Padang Harus Direvisi, BPK Semprit Regulasi Santunan Kematian PADANG, HARIANHALUAN.COM – Regulasi penggunaan anggaran ratusan juta oleh Pemko Padang dalam program pemberian santunan kematian dianggap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak tepat. Sebab itu, BPK meminta Wali Kota Padang .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM