Stop Umbar Janji Muluk, Cakada Diharapkan Paham Tata Kelola Anggaran


Selasa, 27 Agustus 2019 - 13:14:46 WIB
Stop Umbar Janji Muluk, Cakada Diharapkan Paham Tata Kelola Anggaran Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Menyongsong helat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, banyak calon kepala daerah (cakada) diyakini bakal mengumbar janji dalam visi-misi dan program yang diusung. Pengamat menilai, seringkali janji tersebut kelewat muluk karena tak sesuai dengan kondisi riil daerah dan calon bersangkutan tak memahami tata kelola anggaran. Kebiasaan mengumbar program tak masuk akal juga akan bermuara pada pendidikan politik yang buruk.

Visi dan misi yang diusung oleh para calon kepala daerah yang maju pilkada, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seringkali kelewat muluk, sehingga ketika terpilih sulit untuk terealisasi. 

Pengamat Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Hefrizal Handra menyebutkan, saat sepasang cakada terpilih karena visi dan misinya yang terlalu muluk, maka akan berdampak pada kesulitan aparat birokrasi di kemudian hari untuk menerjemahkan visi-misi dan program tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Visi dan misi yang dirancang para calon kadang terlalu tinggi, tidak realistis. Akhirnya, sulit untuk direalisasikan. Jika tidak terealisasi, maka kepala daerah bersangkutan pastinya akan dianggap tidak tepat janji," kata Hefrizal kepada Haluan, Senin (26/8).

Oleh sebab itu, untuk merancang visi dan misi yang baik, ia menilai para cakada mesti memahami tata kelola keuangan daerah. Paling tidak, di tingkat makro. Sebab bagaimana pun, kepala daerah harus paham posisi keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan anggaran. 

"Kalau misalnya mereka berasal dari, katakanlah DPRD misalnya, saya rasa tidak akan ada masalah. Toh, sehari-hari mereka juga sudah berkutat dengan anggaran daerah. Akan tetapi, jika tidak punya pengalaman terkait tata kelola keuangan daerah, tentu harus belajar. Setidaknya, mereka bisa berkonsultasi dengan para ahli atau akademisi. Saya pun kalau misalnya diminta, bersedia memberikan masukan," kata dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unand itu.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa ada beberapa hal mendasar yang perlu dipahami oleh para calon sebelum memutuskan untuk maju dalam pilkada. Pertama, terkait besaran pendapatan daerah. Kedua, apa yang kurang dan bagaimana menanggulanginya, serta apakah anggaran yang ada cukup untuk itu.

"Minimal, pengelolaan secara makro mereka harus paham. Kalau untuk detailnya sendiri, mereka bisa mengandalkan aparat pemerintah lain, seperti Bakeuda, Bappeda, Sekda, dan lain-lain. Nah, di sini peran aparat sangat vital. Dengan kata lain, kita butuh birokrasi yang benar-benar profesional. Birokrasi yang profesional itu harus bisa mengarahkan kepala daerahnya. Jangan hanya menurutkan kemauan kepala daerah saja," tuturnya lagi.

Keberpihakan Fiskal

Hal senada juga disampaikan Pengamat dan Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P. Sasmita. Menurutnya, setelah kepala daerah terpilih dan ingin mewujudkan janji politik, maka cara terbaik adalah dengan memberikan keberpihakan fiskal kepada program atau kebijakan yang telah dijanjikan. Jadi pertama-tama, pemahaman fiskal kepala daerah mesti menjadi pedoman untuk merumuskan langkah-langkah dalam mewujudkan janjinya. 

Artinya, sebelum menjadi kepala daerah mereka harus paham kondisi fiskal daerah, dari sisi mana peluang untuk melakukan terobosan fiskal, di mana kelemahannya, bagian mana yang bisa dilakukan inovasi fiskal, serta bagian mana yang bisa ditekan atau ditingkatkan.  Setelah itu, barulah para calon tersebut menyesuaikan dengan rencana kebijakan yang akan ditawarkan kepada pemilih. 

"Sayangnya, saat justru jarang seorang calon kepala daerah bicara soal kondisi fiskal Sumbar. Mereka nyaris tak menawarkan terobosan-terobosan fiskal daerah kepada pemilih Sumbar. Mereka cenderung membuat rencana kebijakan atau janji-janji politik yang tidak berdasar kepada keadaan fiskal daerah, sehingga terkesan mengawang-awang. Akibatnya, saat terpilih, janjinya sulit diwujudkan. Bahkan dilupakan. Hal ini bisa terjadi tak didasari oleh pertimbangan fiskal yang riil," ucapnya.

Sehingga ke depan, menurut Ronny, saat calon kepala daerah berbicara kebijakan, harus sekaligus dengan rencana pembiayaan kebijakannya, dan dari mana dana tersebut akan diambil.  Begitu pula dengan inovasi fiskal. Para calon harus menawarkan rencana-rencana kebijakan untuk meningkatkan anggaran daerah, baru kemudian menawarkan penggunaan anggaran tersebut setelah didapat. 

"Sampai hari ini saya belum mendengar satu pun calon yang berbicara seperti itu. Artinya, jika janji-janji mereka hanya berdasar mimpi, dan tidak didasari pemahaman yang mendalam soal anggaran daerah dan rencana-rencana terobosan fiskal, maka berkemungkinan besar janji-janji itu hanya akan jadi rayuan gombal," katanya.

Terakhir, ia menyebut, menjadi kepala daerah tak cukup hanya bermodalkan elektabilitas, tapi juga harus punya kredilitas dan kapabilitas. Tidak sedikit kepala daerah yang menggadaikan anggaran daerah ke proyek-proyek balas budi, sehingga fungsi anggaran untuk publik jadi terkikis.

"Jadi, ke depan publik harus lebih kritis dan ketat dalam mencerna janji-janji politik para calon kepala daerah," ujarnya.

Konsekuensi Politis

Dalam konteks perpolitikan, Pengamat Politik dari Unand, Asrinaldi menilai setidaknya ada dua hal yang menyebabkan seorang cakada mengumbar visi-misi dan program yang tidak masuk akal, dan mengalami kesulitan saat berusaha merealisasikan janji-janji tersebut setelah terpilih.

“Pertama, memang cakada yang terpilih itu tidak bermoral, tidak beretika, atau tidak punya rasa malu untuk berbohong saat kampanye. Menawarkan janji-janji yang tidak masuk akal, yang justru membuat pemilih memilih dia. Karena memang banyak pemilih itu memilih karena tawaran program,” kata Asrinaldi.

Selanjutnya penyebab kedua menurut Asrinaldi, adalah ketidakpahaman cakada tersebut atas aturan perundang-undangan yang meliputi program-program yang diusungnya selama kampanye. Meski pun sebenarnya memang, seorang cakada pasti memiliki tim untuk merumuskan program-program tersebut.

“Masalahnya itu, tim yang ikut merumuskan itu pun tak paham. Mereka bikin program sambil ngopi-ngopi. Lalu ditulis apa yang teringat saja. Saat calonnya terpilih, merealisasikan program itu susah dan banyak yang terbentur aturan. Idealnya, program itu juga mesti mempedomani rencana pembangunan daerah yang sudah ada dan jadi prioritas,” sebutnya lagi.

Selain itu, Asrinaldi mengingatkan bahwa berpolitik adalah usaha membangun kepercayaan. Sehingga, jika cakada terlalu muluk mengusung janji-janji tetapi tidak dapat merealisasikannya saat telah terpilih, maka akan berdampak kehilangan kepercayaan publik, dan berujung pada menurunnya tingkat partisipasi publik dalam politik.

“Atau kalau memang dari sananya calon tersebut tidak memikirkan masyarakat, tapi memikirkan kroninya, maka yang diumbar adalah janji-janji manis tidak masuk akal bagi masyarakat. Setelah terpilih, yang dipikirkan itu proyek-proyek untuk kroni-kroninya. Itu yang jamak terjadi,” ucapnya menutup. (h/mg-dan/isq)


Reporter : Ishaq/Dani /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM