Komisi III DPRD Sumbar Desak Pemprov Tuntaskan Inventarisasi Aset BUMD yang Bubar


Selasa, 27 Agustus 2019 - 13:15:42 WIB
Komisi III DPRD Sumbar Desak Pemprov Tuntaskan Inventarisasi Aset BUMD yang Bubar Supardi

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Komisi III DPRD Sumbar mendesak agar Pemprov Sumbar segera menuntaskan pekerjaan menginventarisir aset dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar yang telah dibubarakan, yaitu PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Jaya Sumbar (DJS).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, pendesakan dilakukan karena sejak dua perusahaan daerah itu dibubarkan pada awal 2018 lalu, proses pendataan aset keduanya belum juga selesai hingga sekarang. Padahal, seharusnya aset-aset tersebut sudah harus dikembalikan kepada pemerintah daerah.

"Ini sudah terlalu lama. Lambat betul, gubernur harus mengevaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM) yang ada di Biro Aset, sehingga persoalan aset BUMD yang dibubarkan, dan pendataan aset Pemprov secara keseluruhan, bisa tuntas. SDM yang dievaluasi bukan terkait Kepala Biro saja, tapi juga yang ada di bawahnya. Jika tidak paham dengan persoalan, ganti saja," kata Supardi, Senin (26/8).

Selain aset dua BUMD yang dibubarkan tersebut, katanya lagi, untuk masalah aset Sumbar secara keseluruhan juga masih sangat banyak yang belum terdata. Ia memperkirakan, nilai aset daerah yang masih bermasalah itu mencapai ratusan miliar.

Sementara itu dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Supardi, terdapat sekitar Rp1 triliun aset Sumbar berpotensi bisa dikerjasamakan atau bisa menghasilkan uang. Supardi menyebutkan, jika dilakukan pendataan dan pengelolaan dengan benar, aset tersebut akan berpotensi menambah pemasukan untuk daerah, serta membantu keuangan daerah saat APBD Sumbar terbatas.

“Sejak pengalihan SMA/SMK ke provinsi, hampir setengah APBD Sumbar tersedot untuk kebutuhan pendidikan setiap tahunnya. Usai DPRD periode 2014-2019 dilantik, kami telah meminta agar ini diselesaikan, pada rapat-rapat kerja beberapa kali juga disampaikan agar gubernur melalui OPD yang ada, lebih serius dengan persoalan aset, tapi sampai sekarang masih belum. Dalam persoalan aset ini mestinya harus ada target," katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Sumbar lainnya, Afrizal. Afrizal yang saat pembubaran dua BUMD tersebut menjabat Ketua Komisi III DPRD bidang keuangan menyampaikan, pascapembubaran dua perusahaan tersebut, DPRD telah meminta Pemprov untuk menginvetarisir seluruh aset yang ada.

Sebab, dua BUMD tersebut sudah tidak beroperasi seiring dicabutnya peraturan daerah (Perda) tentang pendirian keduanya. "Kita minta Pemprov segera menindaklanjuti keputusan yang sudah ada. Seluruh aset harus didata. Hak karyawan yang pernah bekerja di dua tempat itu juga harus dipenuhi," ujar Afrizal beberapa waktu lalu.

Peraturan yang menginisiasi berdirinya kedua BUMD tersebut adalah, Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya, dan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pendirian PT ATS.  Pada rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan 2 Februari 2018, kedua Perda tersebut resmi dicabut. Setelahnya diiringi dengan penutupan PT ATS dan PT DJS.

Afrizal memaparkan, kedua BUMD tersebut ditutup karena berdasarkan kajian keduanya tak bisa bertahan dalam menjalankan usaha masing-masing. Setiap tahun, kedua perusahaan itu selalu merugi dan tak mampu memberi kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD). Kajian ini juga didukung dengan kinerja keuangan PT ATS dan PT DSJ yang selalu mendapat catatan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Meski pun sudah mendapat suntikan tambahan modal, PT ATS dan PT DSJ tetap tidak mampu memperbaiki kinerja dalam mengelola core bisnis masing-masing. Sehingga akhirnya diputuskan untuk dibubarkan," tutupnya. (h/len)

loading...
Reporter : Leni /  Editor : HSP

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]