Politisi PDIP: Pemindahan Ibu Kota Tak Segampang Dibayangkan


Selasa, 27 Agustus 2019 - 21:31:23 WIB
Politisi PDIP: Pemindahan Ibu Kota Tak Segampang Dibayangkan Ilustrasi Desain Ibu Kota Baru. (ist/jp)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Politisi PDIP Junimart Girsang mengungkapkan bahwa DPR hanya menerima surat pemberitahuan dari Presiden Jokowi tentang rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Saya baru saja ketemu dengan beliau (Ketua DPR -red). Surat yang diterima Ketua DPR adalah surat pemberitahuan dengan lampiran kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintahan selama 3 tahun belakangan ini dan dalam kajian tersebut pemerintah menyampaikan dari aspek kebudayaan, sosial, ekonomi dan yang paling penting adalah pencegahan bencana alam," ungkap Junimart dalam diskusi bertema "Imbangi Jokowi, Strategi DPR Percepat pembuatan Regulasi", di Media Center DPR, Selasa (27/8/2019).

Dari surat Presiden Jokowi yang dikirim ke Ketua DPR itu yang harus didalami menurut Junimart adalah pertama, kesiapan dari bangsa dan negara ini terhadap anggaran yang diperlukan dalam rangka pemindahan ibu kota negara tersebut. "saya sudah sampaikan  kepada Ketua DPR. Saya bilang, pak Bambang, kebetulan saya di komisi hukum.  

Hitungan saya dengan para petinggi di Mabes Polri, kalau Mabes Polri saja dipindahkan membutuhkan biaya lebih kurang Rp147 triliun. Sementara bapak Presiden Jokowi mengatakan diperlukan anggaran sementara ini lebih kurang Rp466 trilyun. Bagaimana kita menyikapi ini," kata anggota Beleg DPR itu.

Kedua, kata kata dia, pemerintah sudah harus memberikan limit waktu kepada kapan Kalimantan Timur yang disebut Kukar dan Penajam itu menjadi ibukota provinsi. Apakah 5 tahun ke depan,  10 tahun atau 20 tahun ke depan. Semuanya harus jelas diatur.

Dari segi aspek Legislasi,  jelas Junimart, Fraksi PDI perjuangan harus berbicara regulasi, harus ada RUU dari pemerintah. Apakah dengan selesainya RUU tersebut dan disahkan menjadi undang-undang, maka ibukota tersebut akan betul-betul bisa di laksanakan sebagai ibukota.

Jikapun pemerintah mengajukan RUU Pemindahan Ibu Kota itu sekarang, Junimart yakin tidak bisa diselesaikan oleh DPR periode sekarang ini. "Kalau kita bicara waktu, apakah mungkin dalam  priode ini selesai?  Saya tidak yakin selesai," tegasnya.

Menurut dia, pembahasan RUU Pemindahan Ibu Kota itu tidak tidak boleh diburu. DPR  tidak perlu dipaksa untuk menyelesaikannya. DPR harus betul-betul mencermati secara cerdas undang-undang pemindahan Ibukota ini.

"Kami tidak mau DPR disalahkan oleh rakyat nantinya dan kami tidak mau undang-undang tersebut bisa saja di ajukan ke MK. Kami sudah sudah berapa kali kecolongan, saat undang-undang yang sudah disetujui, kalau itu dari pemerintah, undang-undang sudah disahkan DPR, ternyata di gugat ke MK. Ini 
satu pengalaman kami di DPR," tegasnya.

Karena itu kata Junimart, tidak ada gunanya diburu-buru undang-undangnya. Karena juga diselesaikan  pada periode setelah sekarang. Apalagi kata dia, pemerintah juga tidak mencanangkan kapan sudah mulai harus pindah Ibukota negara Kaltim tersebut.

Jinimart juga menegaskan, pemindahan ibu kota negara itu tidak segampang yang disampaikan pemerintah. "sedangkan pemekaran satu kabupaten saja memakan waktu yang lama. SDM sudah harus siap, masyarakat sudah harus siap. Jadi tak segampang yang kita bayangkan," tegasnya.

Sedangkan politisi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan bahwa pemindahan ibu kota adalah sebuah keniscayaan. Tidak perlu ada yang ditakutkan dan diragukan karena pemindahan ibu kota sudah di lakukan juga di berbagai negara.

Namun yang perlu diperhatikan dalam pemindahan ibu kota ini, kata Firman, harus dilihat dahulu dasar hukumnya. Dasar hukumnya  adalah UU. Ada UU yang mengatur tentang Ibukota Indonesia ada di Jakarta. selama UU itu belum dicabut mama ibu kota Indonesia itu masih ada Jakarta.

"Oleh karena itu, dengan adanya rencana pemerintahan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan ini harus dibuat dasar hukumnya. Bagaimana pada waktu masa transisi nya nanti selama 5 atau 4 tahun ke depan itu seperti apa. Jadi yang harus disiapkan itu adalah regulasinya," kata Firman.

Kalau tidak salah ada beberapa undang-undang yang harus disesuaikan, harus disempurnakan,  harus diamandemen, harus direvisi, oleh karena itu  9 undang-undang nanti itu kan bisa dirumuskan,  undang-undang yang mana yang menjadi bagian komisi mana yang akan membahasnya, ini nanti tentunya akan dilakukan.

Oleh karena itu undang-undang menjadi penting karena undang-undang sendiri akan menjadi rujukan untuk bagaimana anggaran yang dikeluarkan,  karena anggaran tidak bisa dikeluarkan tanpa ada dasar  undang-undang, tanpa ada dasar rencana kerjanya seperti apa.

Menurut Firman Soebagyo, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu, sedikitnya ada 9 UU yang dirumuskan, termasuk merevisi UU yang sudah ada. "Kalau tidak salah, ada 9 undang-undang yang harus disesuaikan, harus disempurnakan,  harus diamandemen dan harus direvisi. Oleh karena itu,  9 undang-undang nanti itu kan bisa dirumuskan,  undang-undang yang mana yang menjadi bagian komisi mana yang akan membahasnya," jelas anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar itu.

Pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, harus dijelaskan kepada publik. Naskah akademik pemindahan ibu kota ini harus disampaikan atau disosialisasikan kepada publik. "Sebelum bicara regulasi, saya kira naskah akademik layaknya untuk di Share kepada publik," jelasnya.

Sebab tegas Adi,pindah ibu kota itu bukan seperti pindah kos-kosan. Bukan hanya pindah fisik, bukan hanya Monas digotong yang viral di mana-mana pindah ke Kalimantan. "Tetapi ini sebagai upaya untuk memindahkan orang hidup dengan komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Kita tidak mau pindah ibu kota itu seperti Canberra yang sepi sekali," kata Adi yang menyebutkan pergi beberapa kali ke negara tersebut.

Dia setju, pemindahan ibu kota ini tentu  harus melalui perencanaan-perencanaan yang matang, tidak buru-buru melalui sosialisasi dan perencanaan yang matang. "Kita tidak mau ibu kota yang baru ini justru sepi,  karena orang yang tinggal di sana itu merasa dirinya ngekos," tegasnya. (sam)

 

loading...
Reporter : SAM /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]