Laporan Pelayanan Publik Masih Didominasi Masalah Prosedur Administrasi


Rabu, 28 Agustus 2019 - 11:29:39 WIB
Laporan Pelayanan Publik Masih Didominasi Masalah Prosedur Administrasi Pertemuan berkala Ombudsman Perwakilan Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang. YESI

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Kepala perwakilan Ombudsman RI wakilan Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani mengatakan selama 2019, hingga bulan Agustus ini Ombudsman telah menerima lebih dari 200 pengaduan masyarakat.

"Lebih dari 200 pelaporan yang disampaikan masyarakat terkait pertahanan, perijinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pengaduan lain. Hampir 45 % nya sudah ditindaklanjuti Ombudsman," ungkap Yefri.

Ia menambahkan, setiap pelaporan yang masuk ke Ombudsman akan segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti.

"Sebenarnya laporan yang masuk dalam 1 minggu sudah ditindaklanjuti dengan cara diklarifikasi. Ombudsman tidak mau berlama-lama karena Ombudsman memastikan layanan yang diberikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan jumlah Asisten 9 org, yang masing-masing asisten bisa menangani sekitar 17 kasus, maka 200 pengaduan itu bisa dikatakan tinggi dibandingkan yang lain," ucapnya.

Terkait pengaduan yang masuk ke Ombudsman, Yefri mengatakan tidak ingin ada maladministrasi.

"Salah satu bentuk maladministrasi adalah penundaan berlarut. Maka Ombudsman memastikan bahwa layanan publik yang diberikan sesuai dengan prosedur," kata dia.

Tujuan layanan publik itu, jelasnya lagi adalah agar terwujudnya pemerintahan yang baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi penentu terwujudnya tujuan bernegara, demi memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam pertemuan berkala bersama sejumlah kelompok penyandang disabilitas dan stakeholder terkait di hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (27/8), dikatakannya, banyak hal yang termasuk dalam kategori maladmistrasi, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang, barang dan jasa, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak dan tidak patut, berpihak, konflik kepentingan dan diskriminatif.

"Pencegahan yang dilakukan, bertujuan untuk meningkatalan pemahaman dan kesadaran masyarakat, dan bagi penyelengara publik (pemerintah) agar memenuhi hak dan kewajiban atas pelayanan publik," tuturnya. (*)

loading...
Reporter : yesi /  Editor : DavidR

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]