Aset PT ATS dan DJS Segera Dilelang Pemprov Sumbar


Jumat, 30 Agustus 2019 - 00:07:47 WIB
Aset PT ATS dan DJS Segera Dilelang Pemprov Sumbar Ilustrasi BUMD

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (APPBMD) Setdaprov Sumbar, Syafrizal menyatakan telah melakukan inventarisasi aset-aset milik PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Jaya Sumbar (DJS). Aset milik kedua BUMD yang tidak lagi beroperasi sejak tahun lalu itu rencananya akan dilelang dalam waktu dekat.

"Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya, cuma yang jelas, kedua BUMD tersebut punya banyak utang. Jadi, jalan satu-satunya adalah dengan melelang aset-asetnya. Sebelumnya, kami sudah sempat mengajukannya untuk dilelang, tapi ditolak oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang. Menurut KPKNL, harus ada persetujuan dari gubernur. Nah, sekarang kami sedang mengurus hal itu," ujar Syafrizal kepada Haluan, Kamis (29/8).

Ia memastikan, seluruh aset dua perusahaan tersebut telah diinventarisasi, dan telah dipisah-pisah satu dan yang lain. Pihaknya telah membuat daftar mana saja aset yang bisa dilelang dan mana saja aset yang tidak bisa dilelang, sehingga aset-aset tersebut harus segera dihapuskan.

Keterangan dari Syafrizal tersebut guna menjawab desakan dari Komisi III DPRD Sumbar, agar Pemprov Sumbar segera menuntaskan pekerjaan menginventarisir aset dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar yang telah dibubarakan, yaitu PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Jaya Sumbar (DJS).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar (periode 2014-2019), Supardi, mengatakan bahwa desakan dilakukan karena sejak dua perusahaan daerah itu dibubarkan pada awal 2018 lalu, proses pendataan aset keduanya belum juga selesai hingga sekarang. Padahal, seharusnya aset-aset tersebut sudah harus dikembalikan kepada pemerintah daerah.

"Ini sudah terlalu lama. Lambat betul, gubernur harus mengevaluasi kinerja sumber daya manusia (SDM) yang ada di Biro Aset, sehingga persoalan aset BUMD yang dibubarkan, dan pendataan aset Pemprov secara keseluruhan, bisa tuntas. SDM yang dievaluasi bukan terkait Kepala Biro saja, tapi juga yang ada di bawahnya. Jika tidak paham dengan persoalan, ganti saja," kata Supardi, Senin (26/8) lalu.

Selain aset dua BUMD yang dibubarkan tersebut, katanya lagi, untuk masalah aset Sumbar secara keseluruhan juga masih sangat banyak yang belum terdata. Ia memperkirakan, nilai aset daerah yang masih bermasalah itu mencapai ratusan miliar.

Sementara itu dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Supardi, terdapat sekitar Rp1 triliun aset Sumbar berpotensi bisa dikerjasamakan atau bisa menghasilkan uang. Supardi menyebutkan, jika dilakukan pendataan dan pengelolaan dengan benar, aset tersebut akan berpotensi menambah pemasukan untuk daerah, serta membantu keuangan daerah saat APBD Sumbar terbatas.

“Sejak pengalihan SMA/SMK ke provinsi, hampir setengah APBD Sumbar tersedot untuk kebutuhan pendidikan setiap tahunnya. Usai DPRD periode 2014-2019 dilantik, kami telah meminta agar ini diselesaikan, pada rapat-rapat kerja beberapa kali juga disampaikan agar gubernur melalui OPD yang ada, lebih serius dengan persoalan aset, tapi sampai sekarang masih belum. Dalam persoalan aset ini mestinya harus ada target," katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD Sumbar lainnya, Afrizal. Afrizal yang saat pembubaran dua BUMD tersebut menjabat Ketua Komisi III DPRD bidang keuangan menyampaikan, pascapembubaran dua perusahaan tersebut, DPRD telah meminta Pemprov untuk menginvetarisir seluruh aset yang ada.

Sebab, dua BUMD tersebut sudah tidak beroperasi seiring dicabutnya peraturan daerah (Perda) tentang pendirian keduanya. "Kita minta Pemprov segera menindaklanjuti keputusan yang sudah ada. Seluruh aset harus didata. Hak karyawan yang pernah bekerja di dua tempat itu juga harus dipenuhi," ujar Afrizal beberapa waktu lalu.

Peraturan yang menginisiasi berdirinya kedua BUMD tersebut adalah, Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang pendirian PT Dinamika Sumbar Jaya, dan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pendirian PT ATS. Pada rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan 2 Februari 2018, kedua Perda tersebut resmi dicabut. Setelahnya diiringi dengan penutupan PT ATS dan PT DJS.

Afrizal memaparkan, kedua BUMD tersebut ditutup karena berdasarkan kajian keduanya tak bisa bertahan dalam menjalankan usaha masing-masing. Setiap tahun, kedua perusahaan itu selalu merugi dan tak mampu memberi kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD). Kajian ini juga didukung dengan kinerja keuangan PT ATS dan PT DSJ yang selalu mendapat catatan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Meski pun sudah mendapat suntikan tambahan modal, PT ATS dan PT DSJ tetap tidak mampu memperbaiki kinerja dalam mengelola core bisnis masing-masing. Sehingga akhirnya diputuskan untuk dibubarkan," tutupnya. (h/mg-dan)

Reporter : DANI /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]