Jon Mathias Menilai Somasi PT Mitra Kerinci Berlebihan


Jumat, 30 Agustus 2019 - 21:57:50 WIB
Jon Mathias Menilai Somasi PT Mitra Kerinci Berlebihan Jon Mathias saat melakukan konferensi pers di Muara Labuh Solsel terkait persoalan somasi penghentian sementara pembangunan Masjid Agung Solsel oleh PTMK, Jumat (30/8). Jefli

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Tokoh masyarakat Solsel di perantauan yang juga praktisi hukum, Jon Mathias menilai somasi PT Mitra Kerinci terkait penghentian pembangunan Masjid Agung Solsel terlalu berlebihan. Hal ini disampaikan ketika konferensi pers di Muara Labuh, Jumat (30/8).

"Saya terkejut, sampai terjadi somasi penghentian pembangunan Masjid Agung. Padahal dalam hal ini sama-sama tanah negara. Sehingga, saat ini hadir di kampung halaman," kata Jon.

Ia merasa tertarik untuk bisa memberikan pendampingan ataupun bantuan hukum gratis terhadap Pemkab Solsel. Apabila, persoalan tersebut berbuntut ke ranah hukum. "Ini menyangkut kepentingan masyarakat, bukan terkait kepentingan Pemkab Solsel. Apalagi, dalam somasi itu ada disebutkan menuntut secara perdata ataupun pidana," tandasnya.

Menurutnya, KPK saja sebagai lembaga anti bodi yang melakukan penyidikan terkait proyek Masjid Agung Solsel tidak ada menghentikan ataupun melakukan penyitaan. "Menyangkut pembangunan Masjid, tidak boleh dihalangi dan tidak boleh dihentikan. Ini melukai hati masyarakat," ucapnya.

Jon Mathias menyebutkan, apabila terjadi suatu perselisihan dalam perjanjian antara Pemkab Solsel dengan Mitra Kerinci maka, ada cara yang lebih elok. Disebabkan, menyangkut persoalan sesama plat merah (negara dengan negara). "Selesaikan dengan cara duduk bersama atau bermusyawarah. Jika mentok bisa melalui mediasi ke tingkat Provinsi melalui Gubernur ataupun ke Kemendagri dengan memberikan laporan" tuturnya.

Ia menambahkan, sesuai perjanjian kesepakatan ganti rugi kedua belah pihak. Dimana, pengikatan ganti rugi itu harus terbit dulu sertifikat dari ATR/BPN karena Pemda dilarang memberikan uang jika belum ada sertifikat. "Pembangunan sekolah disekitar lokasi tidak ada ganti rugi, kenapa membangun masjid dipersoalkan," sebutnya.

Keberadaan Masjid Agung disuatu daerah, imbuhnya sebagai lambang yang menunjukkan masyarakat mayoritas beragama Islam. "Jangankan di daerah masyarakat mayoritas, di daerah minoritas saja ada masjid agung seperti di Manado," terangnya.

Sebagai putra daerah Solsel, ia menjamin dan memastikan Pemkab Solsel bersedia membayar ganti rugi lahan HGU PT Mitra Kerinci dengan luas 4,6 hektare. Dikarenakan dari segi hukum tidak mungkin ingkar janji karena terkait  dengan masyarakat banyak. "Jika tidak diganti rugi. Saya pribadi mau memberikan kebun sawit seluas 20 ha dan areal persawahan seluas 1 ha. Kemudian, bersama para perantau juga mau ganti uang tersebut. Bahkan, jika tidak cukup juga. Saya akan berupaya memohon pada pak Jokowi. Jadi jangan khawatir. Jika dihentikan anggaran menjadi Silpa dan masyarakat banyak rugi," katanya.

Terpisah, Ondi selaku Direktur PT Mitra Kerinci menyebutkan jika pihaknya sepenuhnya mendukung pembangunan Masjid Agung Solsel. "Kami mendukung pembangunan Masjid bukan setengah hati. Saya membuat teguruan (somasi) atas dasar arahan Kejaksaan. Jadi saya sudah konsultasi dan mengenai nota kesepakatan kedua belah pihak sudah dikasih Kejaksaan. Sebab ijin baru sebatas Land Clearing dan Land Leveling. Jika tidak ada teguran bisa-bisa Mitra Kerinci yang kena karena pembiaran," sebutnya.

Menurutnya, penghentian hanya bersifat sementara sembari menunggu keluarnya ijin pelepasan hak dari ATR/BPN. "Jika tidak sesuai ijin tersebut, malah Mitra Kerinci yang menjadi 'bulan-bulanan' dalam pemeriksaan. Langkah teguran diambil karena tidak diindahkannya, surat pada 19 Juli 2019 agar pembangunan Masjid Agung Solsel diberhentikan sementara waktu sampai terbitnya Ijin pengalihan hak dari Kementerian ATR/BPN pusat dan realisasi pembayaran ganti rugi," ujarnya.

Ondi menyebutkan, sebelumnya pernah ada wacana pemberian jaminan uang muka namun jika benar ada maka, sebaiknya dititipkan di rekening Kejaksaan. "Apabila ada bentuk jaminan uang muka, supaya bikin surat tertulis dengan di notariskan  dan titipkan di Kejaksaan. Lalu, selanjutnya baru kami koordinasikan dengan Kejaksaan," sebutnya.

Terus terang, imbuhnya tidak ada niat untuk menolak pembangunan Masjid Agung Solsel. "Dalam persoalan tersebut, kami yang menjadi bulan-bulanan dari pemeriksa. Jadi, intinya supaya bisa bersabar untuk proses administrasinya dan legalisasinya. Sebab, saat ini proses pelepasan hak sudah sampai di BPN pusat dan pihak Mitra Kerinci sudah berupaya melakukan percepatan. Namun tidak bisa melakukan penekanan sebab sudah beda ranah atau kewenangan juga," ujarnya.(h/jef)

loading...
Reporter : Jefli /  Editor : HSP

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]