Usul Iuran BPJS Naik, Pakar Hukum Kesehatan: Hanya Solusi Jangka Pendek


Jumat, 30 Agustus 2019 - 22:02:38 WIB
Usul Iuran BPJS Naik, Pakar Hukum Kesehatan: Hanya Solusi Jangka Pendek Firdaus Diezo

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pakar Hukum Kesehatan Universitas Ekasakti, Firdaus Diezo menilai, secara ekonomi memang upaya menaikkan iuran BPJS akan dapat menyelamatkan defisit yang terjadi di BPJS saat ini. Namun, menurutnya hal itu hanya akan berlaku sebagai solusi jangka pendek. Firdaus juga mengingatkan, bahwa secara kelembagaan, BPJS berbeda dengan asuransi, sehingga keberadaan BPJS tidak boleh untuk tujuan yang bersifat komersil.

“Menaikkan iuruan itu hanya solusi jangka pendek, bukan jangka panjang.  Konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu berbeda dengan asuransi. BPJS bukan untuk tujuan komersil, dan sumber pendanaannya seharusnya dari pajak. Tapi karena kondisi keuangan negara seperti sekarang, maka dipakailah dua sumber, yaitu dari pajak dan dari iuran atau premi. Padahal, BPJS bukan asuransi dan konsepnya nirlaba atau nonprofit, dan tidak akan dinyatakan pailit,” sebut jebolan University Kebangsaan Malaysia itu.

Firdaus kembali menegaskan, bahwa tujuan utama dari keberadaan BPJS adalah agar masyarakat Indonesia dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Sebab, tidak akan ada manfaatnya sumberdaya kesehatan yang bagus seperti dokter dan rumah sakit, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Lagi pula, sambungnya, keberadaan BPJS merupakan aplikasi dari menjalankan perintah undang-undang, di mana negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya.

"Sebenarnya defisit di BPJS sudah bisa diprediksi sejak dua tahun pertama perjalanannya. Solusi menaikkan iuran untuk saat ini mungkin dapat mengatasi defisit pada 2020, itu pun jika defisit 2019 juga teratasi. Tapi kalau tidak, ini akan jadi defisit terus-menerus dan jumlah iuran akan dinaikkan lagi terus-menerus. Itu akan bertabrakan dengan undang-undang," tegasnya lagi.

Menurut Firdaus lagi, solusi yang diperlukan untuk mengatasi defisit BPJS dari tahun ke tahun adalah dengan mengatasi potensi kejadian sakit di tengah masyarakat, dan hal itu menjadi kewajiban dan tugas dari negara. Sejauh ini, ia melihat upaya meningkatkan upaya preventif/pencegahan dan kuratif/ tindakan nyata dengan memperbaiki pola hidup sehat masih belum maksimal.

"Selain itu, banyak yang menunggak itu karena apa sebenarnya. Coba lihat sekarang. Banyak yang iuran per bulan Rp25.500 itu menunggak, tapi rokoknya sehari habis satu bungkus harganya Rp20.000. Menurut saya itu karena masyarakat tidak betul-betul merasa memiliki BPJS. Sehingga edukasi perlu ditingkatkan," sebutnya kemudian. (h/mg-yes)

loading...
Reporter : Yesi /  Editor : HSP
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]