Mantap! DPR Putuskan Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan


Senin, 02 September 2019 - 22:14:43 WIB
Mantap! DPR Putuskan Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Rapat kerja Komisi IX dan Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah. Diakhir raker ini DPR memutuskan menolak usulan pemerintah menaikan Iuran BPJS Kesehatan. dok.(SH/Satryo Yudhantoko))

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM - Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diusulkan pemerintah  sebesar 100 persen, resmi ditolak DPR.

Putusan penolakan  itu dilakukan dalam rapat kerja Komisi IX dan Komisi XI DPR RI bersama kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan dan DJSN, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno itu memutuskan menolak sebagai kesimpulan rapat.

"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing serta mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," ungkap Soepriyatno seperti dikutip dari sinarharapan.co.

Pemerintah, lanjut Soepriyatno belum bisa menaikan iuran jika belum menyelesaikan defisit anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp 32,8 triliun. "Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit BPKP," tuturnya.

Selain itu, DPR RI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.

Dalam putusan tersebut, DPR juga menjabarkan 8 poin lainnya terkait penilakan kenaikan iuran. Diantaranya adalah:

1. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 Triliun.

2. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN. Perbaikan ini termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah.

3. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk secara terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan untuk mendukung supply side program JKN.

4. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan sistem kepesertaan dan manajemen iuran, termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, sehingga ada peningkatan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

5. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI meminta kepada BPJS untuk segera menyelesaikan penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (F KRTL) sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.

6. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendukung penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN termasuk adanya penguatan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.

7. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit BPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

8. Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk membuat kebijakan dalam mengoptimalkan sisa dana kapitasi sebagai tindak lanjut dari hasil Audit BPKP. (sh/dn)

loading...
 Sumber : SH /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 24 September 2020 - 12:03:50 WIB

    Mantap! Erick Thohir Sebut RI Sudah Bisa Bikin Obat Corona Sendiri

    Mantap! Erick Thohir Sebut RI Sudah Bisa Bikin Obat Corona Sendiri HARIANHALUAN.COM - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan Indonesia akan memproduksi sendiri obat corona untuk pasien Covid-19, yakni favipiravir atau avigan serta oseltamivir..
  • Kamis, 17 September 2020 - 15:23:10 WIB

    Mantap! Sudah Ada 2,8 Juta Data Calon Penerima Subsidi Upah Tahap IV

    Mantap! Sudah Ada 2,8 Juta Data Calon Penerima Subsidi Upah Tahap IV HARIANHALUAN.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 2,8 juta data calon penerima subsidi upah tahap IV dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan melakukan pemeriksaan ulang data tersebut..
  • Jumat, 11 September 2020 - 23:24:53 WIB

    Mantap! Obat Tradisional Suku Dayak Ini Masuk Riset Obat Covid-19

    Mantap! Obat Tradisional Suku Dayak Ini Masuk Riset Obat Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Dua jenis tanaman dan satu jenis madu hutan yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional masyarakat Suku Dayak diklaim bisa membantu pengobatan Covid-19. Pengembangan potensi ketiganya diteliti ada yan.
  • Sabtu, 29 Agustus 2020 - 19:35:45 WIB

    Mantap! Puluhan Ton Alkes dari Australia Mendarat di Indonesia

    Mantap! Puluhan Ton Alkes dari Australia Mendarat di Indonesia HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima bantuan alat kesehatan dari pemerintah Australia, pada Sabtu (29/8/2020). Secara simbolis bantuan alat kesehatan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Australia un.
  • Jumat, 28 Agustus 2020 - 19:44:07 WIB

    Mantap! Batik akan Masuk dalam Kurikulum Pendidikan Diplomat

    Mantap! Batik akan Masuk dalam Kurikulum Pendidikan Diplomat HARIANHALUAN.COM - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyatakan bahwa kementeriannya akan memasukkan edukasi mengenai batik ke dalam kurikulum pendidikan diplomat, dalam rangka memperkuat dan mempertajam diplomasi ba.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]