Regulasi Penanganan LGBT Kian Mendesak


Selasa, 03 September 2019 - 21:33:48 WIB
Regulasi Penanganan LGBT Kian Mendesak Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Penggerebekan pasangan diduga gay yang berlatar belakang dosen dan mahasiswa asal dua perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Padang, menjadi alarm mengkhawatirkan. Pemprov Sumbar meminta kampus asal kedua pelaku menjatuhkan sanksi yang tegas. Di sisi lain, DPRD Sumbar kembali mendesak agar Pemprov segera menuntaskan regulasi untuk penanggulangan penyebaran perilaku LGBT.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menilai kedua pelaku yang berasal dari dua perguruan tinggi tersebut telah merusak nama baik almamater masing-masing. Sehingga, sikap tegas pihak kampus diperlukan demi menekan potensi kejadian serupa di kemudian hari.

"Pelaku jelas telah mencemarkan nama baik almamater perguruan tinggi yang telah bersusah payah membangun karakter setiap mahasiswanya. Apalagi ini ada pelaku yang dosen, yang justru dengan kelainan seks ini jelas malah merusak mental mahasiswa," kata Nasrul kepada Haluan, Selasa (3/9).

Untuk langkah antisipasi ke depan, Nasrul Abit meminta civitas akademika di setiap perguruan tinggi terus memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait bahaya praktik Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), yang jelas bertentangan dengan norma agama, adat, dan budaya di Minangkabau.

“Perilaku seks menyimpang seperti ini jelas dapat menghancurkan masa depan. Bila perlu, undang pihak medis ke kampun, seperti dari RSUP Dr. M Djamil, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan dosen,” kata Nasrul lagi.

Di sisi lain, anggota DPRD Sumbar, Hidayat, kembali mendesak Pemprov Sumbar segera bergerak cepat membentuk lahirnya Perda terkait LGBT. Ia menilai, tertangkapnya insane akademik sebagai pelaku gay di Kota Padang merupakan hal yang sangat mencengangkan.

“Sebenarnya (penangkapan) itu bukan kali yang pertama di Kota Padang. Namun, sudah yang ke sekian kalinya. Kami meminta gubernur dan stakholder terkait di Sumbar membuka mata dengan fakta ini. Harus ada tindakan konkrit Pemprov Sumbar, dengan sesegera mungkin melahirkan regulasi untuk menangani permasalahan LGBT, baik dalam hal mengantisipasi penyebaran, penindakan, hingga rehabilitasi,” sebut Hidayat kepada Haluan.

Politisi Gerindra itu menambahkan, regulasi sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani perilaku seksual menyimpang LGBT, sebab dengan adanya regulasi, maka program-program yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan, pembinaaan, dan rehabilitasi akan dapat dilakukan.

"Pelakunya (LGBT. red) jangan dimusuhi. Jangan dikucilkan. Namun harus dirangkul kembali agar kembali ke jalan yang benar. Semua tokoh masyarakat dan lembaga terkait seperti MUI ini juga telah menyuarakan agar ada perhatian terhadap persoalan ini, namun sayangnya gubernur masih belum tanggap," kata mantan Ketua Komisi V DPRD Sumbar itu.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Golkar yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD periode 2014-2019, Hendra Irwan Rahim, juga mengajak semua pihak untuk ikut berkontribusi memerangi perilaku seksual menyimpang LGBT.

“Terkait penyakit masyarakat (Pekat) yaitunya LGBT, secara nasional Sumbar menempati urutan ke-3. Oleh sebab itu, seluruh unsur mesti memberikan kontribusi untuk memerangi permasalahan ini,” ujar Hendra.

Hal senada turut disampaikan Anggota DPRD Padang, Helmi Moesim. Ia bahkan lebih tegas menyebutkan bahwa perilaku LGBT dapat mengundang terjadinya bencana di muka bumi. “Kalau ada yang mengatakan bencana tidak ada keterkaitan dengan maksiat, maka iman orang itu perlu dipertanyakan. Mala, bisa jadi ke-Islamannya diragukan,” ujar Helmi.

Oleh karena itu, ia sangat berharap semua komponen masyarakat seayun selangkah untuk memerangi semua penyakit masyarakat, termasuk perilaku seks menyimpang LGBT. “Mari   jalin kebersamaan untuk membasmi perilaku LGBT ini,serta berbagai bentuk maksiat lainnya. Ini tidak boleh ditunda-tunda agar bencana jauh dari Kota Padang,” ujarnya lagi.

Anggota DPRD Kota Padang yang lain, Zulhardi Zakaria Lathief ikut mendorong agar semua unsure terlibat untuk memberantas maksiat di Kota Padan dan ranah Minang pada umumnya. “Jangan sampai satu orang yang berbuat LGBT, dampaknya sekota Padang ini yang menanggung nanti,” ucapnya. (h/mg-dan/len/ade)

loading...
Reporter : tim /  Editor : HSP

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]