Sorot Pimpinan MPR akan Jadi 10 Orang, Alirman Sori: Hanya Bagi-bagi  Kekuasaan Politik Belaka 


Jumat, 06 September 2019 - 14:40:37 WIB
Sorot Pimpinan MPR akan Jadi 10 Orang, Alirman Sori: Hanya Bagi-bagi  Kekuasaan Politik Belaka  Senator terpilih asal Sumbar Alirman Sori, memberikan pembekalan untuk mahasiswa baru. IST.

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Rencana Perubahan UU No. 2 Tahun 2018 tentang, MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sudah setujui menjadi RUU usul DPR, sungguh suatu keniscayaan politik yang sangat kental bagi-bagi kekuasaan. 

Hal ini ditanggarai dalam draf perubahan secara khusus akan ada penambahan pimpinan MPR RI menjadi 10 orang, satu ketua dan sembilan 9 wakil ketua.

Menurut Alirman Sori, anggota DPD RI terpilih 2019-2024 daerah pemilihan Sumatera Barat, kalau  draf pasal yang mengatur tentang pimpinan MPR berjumlah 10 orang disahkan, benar-benar keterlaluan dan tindakan pemborosan struktur dan pembiayaan uang negara.

"Rencana penambahan pimpinan MPR sampai 10 orang bukanlah kebutuhan rakyat, tetapi hanya untuk bagi-bagi kekuasaan belaka dan menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan politik sesaat," ujar Also sapaan akrabnya yang dihubung harianhauan.com via WA, Jumat siang (6/9/2019).

Mantan anggota DPD/MPR periode 2009-2014 yang kini terpilih kembali menjdi anggota  DPD RI 2019-2024, meminta semua pihak mengingatkan DPR, DPD dan Pemerintah menghentikan pilihan politik yang tidak popular ini.

Dia mengingatkan, semestinya ditengah semakin beratnya beban APBN untuk pembiyaan negara,  semua pihak  dan secara khusus wakil rakyat tidak melakukan kebijkan yang membuat rakyat kecewa. Jujur saja, pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, fungsi, wewenang  dan tugas MPR jauh berbeda sebelum perubahan.

 "Mestinya beban tugas yang tidak seperti dulu, seharusnya pimpinan MPR tidak perlu ada penambahan lagi," tegasnya.

Alirman Sori, berharap DPR, DPD dan Pemerintah untuk mempertimbangkan rencana penambahan pimpinan MPR dalam revisi UU MD3. Jika ada revisi UU MD3, mestinya perubahan yang harus dilakukan adalah penguatan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara (MPR, DPR dan DPD) dengan membuatkan undang-undang terpisah sesuai amanat kontitusi.

Ia juga berharap  kepada teman-teman DPD tidak perlu teropsesi dengan rencana penambahan pimpinan MPR agar DPD meminta tambahan jatah kursi unsur DPD menjadi pimpinan di MPR. "Sebaiknya kita optimalkan kerja-kerja politik refresentasi daerah disamping tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 22 D, UUD NRI Tahun 1945," tegas Aliso. (dn)

loading...
 Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 07 November 2019 - 10:08:02 WIB

    Ada Apa..? Rangkulan Surya Paloh ke Presiden PKS Disorot Jokowi 

    Ada Apa..? Rangkulan  Surya Paloh ke Presiden PKS Disorot Jokowi  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Rangkulan Ketua Umum NasDem Surya Paloh ke Presiden PKS Sohibul Iman mendapat sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menilai rangkulan itu tak biasa..
  • Kamis, 30 Juni 2016 - 06:15:39 WIB
    65 Persen Untuk Kepentingan Bisnis

    KPK Soroti Peran Donatur Dalam Pilkada

    KPK Soroti Peran  Donatur Dalam Pilkada JAKARTA, HALUAN — Ko­­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis riset tentang pendanaan kampanye, terutama berkaitan dengan peran dan motivasi perseorangan atau badan hukum swasta yang men­jadi donatur bagi calon kepala d.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]