Sri Bintang Pamungkas Atur Siasat Gulingkan Rezim Jokowi


Sabtu, 07 September 2019 - 14:47:00 WIB
Sri Bintang Pamungkas Atur Siasat Gulingkan Rezim Jokowi Sri Bintang Pamungkas mengatakan target utamanya saat ini adalah menjatuhkan rezim pemerintahan Jokowi.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Sri Bintang Pamungkas menganggap sepele tudingan Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang berujung pada pelaporan terhadap polisi.

Sri Bintang dilaporkan ke polisi lantaran menyampaikan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di media sosial.

Sri Bintang menyatakan terdapat target lebih besar daripada sekadar menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma'ruf.
"(Pelaporan) itu terlampau kecil, target kita bukan hanya Jokowi tapi rezim yang kita mau jatuhkan. Tidak hanya sekadar rezim tapi juga kita kembali ke UUD '45 asli, mencabut mandat Jokowi, membentuk pemerintah baru. Itu target kita," kata Sri Bintang saat ditemui di Jalan Guntur 49, Jakarta, Jum'at (6/9).

Sri Bintang menganggap semua pernyataan yang diutarakannya selama ini merupakan bentuk kebebasan berpendapat. Adapun cara-cara untuk menggagalkan pelantikan Jokowi yang diklaimnya sedang dipikirkan merupakan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-undang.

"Tetapi itu kan suatu usaha, satu penyampaian pendapat, dan kami berusaha mewujudkan itu. Bahwa kemudian hasilnya apa kita tidak tahu persis; butuh waktu," ujar dia.

Sri Bintang dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran menyampaikan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di media sosial.

"PITI keberatan atas pernyataan video yang beredar di Youtube di mana bahwa Sri Bintang Pamungkas mengajak rakyat Indonesia untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-[Ma'ruf Amin] pada tanggal 20 Oktober 2019," kata Ketua Umum PITI Ipong Hambing Putra di Polda Metro Jaya, Rabu (4/9).

Menurut Ipong, pernyataan Sri Bintang itu pertama kali ia ketahui dari video di Youtube pada 31 Agustus lalu. Dalam laporan tersebut, Ipong turut menyertakan barang bukti berupa video yang diambil dari sebuah akun Youtube.

Laporan itu diterima dengan nomor LP TBL/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus dengan terlapor Sri Bintang Pamungkas.

Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 160 KUHP.

Turun ke Jalan

Sri Bintang bersama Front Revolusi Indonesia (FRI) berencana melakukan aksi di depan Gedung MPR pada Rabu (11/9) mendatang. Ia mengklaim pergerakan itu juga mendapat dukungan dari ulama dan masyarakat sipil.

Salah satu agenda yang dituntut ialah menolak pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.

"Oh iyalah (bakal menggerakkan massa), tapi tidak untuk menanggapi Ipong. Kita akan mulai 11 September 2019," kata dia.

"(Menjatuhkan Jokowi atau rezim?) Itu satu hal. Kalau Presiden jatuh, rezim jatuh. Tetapi begini, yang saya jatuhkan adalah Jokowi yang belum jadi presiden. Dia itu presiden terpilih," sambungnya.

Meskipun begitu, Sri Bintang mengaku belum secara detail memikirkan langkah-langkah apa yang hendak diambil saat aksi 11 September mendatang.

"Ada di pikiran, kan baru mau mulai tanggal 11 September. Tanggal 11 september itu apa yang terjadi saya sendiri masih belum bisa menceritakan antara planning dengan perwujudan. Belum tentu kejadiannya sama dengan yang direncanakan," tukas dia. (h/cnn)


 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 15 Januari 2020 - 08:38:22 WIB

    Rizal Ramli Sindir Menkeu Sri Mulyani di Twitter?

    Rizal Ramli Sindir Menkeu Sri Mulyani di Twitter? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ekonom Rizal Ramli kembali melontarkan kritik keras ke pemerintah. Lewat akun Twitter @RamliRizal, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu menyinggung soal kinerja Menkeu 'Terbalik'..
  • Selasa, 14 Januari 2020 - 21:44:41 WIB

    Sri Mulyani Ngeluh! Dana Pensiun PPPK Harus Ditanggung Pusat 

    Sri Mulyani Ngeluh! Dana Pensiun PPPK Harus Ditanggung  Pusat  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluh pemerintah pusat harus menanggung beban daerah.  Pasalnya, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara harus membayar uang pensiun pegawai daerah..
  • Senin, 13 Januari 2020 - 17:03:43 WIB

    Menang Lawan Tommy Soeharto, Sri Mulyani Selamatkan Uang Negara Rp1,2 Triliun

    Menang Lawan Tommy Soeharto, Sri Mulyani Selamatkan Uang Negara Rp1,2 Triliun NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyelamatkan uang negara. Tak tanggung-tanggung Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyelamatkan dana sebesar Rp1,2 triliun..
  • Selasa, 07 Januari 2020 - 18:18:49 WIB

    Utang RI Sudah Tembus Rp 4.778 T, Sri Mulyani Bilang Masih Aman

    Utang RI Sudah Tembus Rp 4.778 T, Sri Mulyani Bilang Masih Aman JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa utang pemerintah masih aman lantaran rasionya sebesar 29,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2019. Jika dibandingkan deng.
  • Selasa, 07 Januari 2020 - 15:24:35 WIB

    Defisit APBN 2019 Bengkak, Begini Tanggapan Sri Mulyani

    Defisit APBN 2019 Bengkak, Begini Tanggapan Sri Mulyani JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kementerian Keuangan menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sementara tembus Rp353 triliun sepanjang 2019. Defisit tersebut mencapai 2,2 persen dari Produk Domestik B.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM