Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat di Bidang Legislasi dan Anggaran


Kamis, 12 September 2019 - 22:05:54 WIB
Kewenangan DPD RI Perlu Diperkuat di Bidang Legislasi dan Anggaran Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis usai membuka FGD Penguatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Otonomi Daerah, di Universitas Batam, Kamis (12/9/2019). SAM

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)  hadir sebagai salah lembaga legislatif  yang mewakili aspirasi daerah dalam pembangunan dan mensejahterakan daerah.

"DPD RI lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran-nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah," ujar Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka FGD Penguatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Otonomi Daerah, di Universitas Batam, Kamis (12/9/2019).

Di usianya yang ke15 tahun, kata Darmayanti Lubis, kewenangan DPD RI perlu diperkuat terutama dalam bidang legislasi dan anggaran. Karena hampir semua produk undang-undang,  berkaitan dengan daerah.

"Karena itu, sudah seharusnya DPD RI dilibatkan dalam  pembahasan rancangan undang-undang sampai kepada  tingkat akhir secara tripartit dengan DPR dan Pemerintah," kata senator dari Sumatera Utara itu.

Dia beharap, melalui FGD tersebut lahir pemikiran-pemikiran konstruktif dari insan akademis, dari pakar dan komponen masyarakat dalam rangka memperkuat kewenangan konstitusional dan kinerja DPD RI ke depan.

Senator asal Kepulauan Riau Hardi Selamat Hood mengungkapkan, selama dua periode menjadi anggota DPD RI, dirinya merasakan bahwa DPD RI belum bergaung meski sudah berumur 15 tahun.

Karena itu menurut dia, DPD RI perlu diperkuat melalui amandemen UUD. Dengan demikian, dapat ikut membahas setiap RUU yang berkaitan dengan daerah, pengawasan, dan budgeting sampai pada tahap akhir, bukan sekedar menyerahkan naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

"Harapan saya, perlu adanya amandemen untuk memperkuat kewenangan DPD RI sebagai fungsi checks and balances. Selain itu, dua parlemen senayan DPD RI dan DPR harus bisa bersinergi menghasilkan produk undang-undang yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah," tegasnya.

Peneliti Senior LIPI Prof. Dr R. Siti Zuhro mengatakan, harus ada pembeda dan DPR tidak perlu risau dengan kehadiran DPD RI. Kehadiran DPD RI sudah sangat tepat dipikirkan oleh pendiri bangsa sebagai utusan daerah. Untuk legitimasi DPD RI, diciptakan sesuai amanah konstitusi, harus mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat.

"DPD hadir dengan segala keterbatasan kewenangannya, akan tetapi DPD RI harus melakukan gebrakan untuk berkontribusi bagi daerah. Dengan adanya penguatan kewenangan, maka DPD RI akan maksimal bekerja sehingga daerah melihat DPD RI benar-benar menjadi perwakilan daerah," ucap Siti Zuhro.

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar mengatakan DPD RI lahir pada amandemen ketiga UUD 1945, dilatar belakangi antara lain adanya wakil rakyat yang ditunjuk yang seakan-akan mengkhianati proses pemilu. Oleh karenannya, didorong seluruh wakil rakyat dipilih melalui proses pemilihan umum, baik untuk wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD).

"Harapan saya, DPD RI jangan hanya minta kekuatan dan kewenangan, tapi dari setiap anggota harus perform optimal meskipun dengan kewenangan yang ada, sebagaimana Pasal 22D UUD 1945.  Bagaimanapun juga dengan kewenangan yang ada, DPD RI merupakan lembaga legislasi yang penting dalam sistem ketatanegaraan kita," jelasnya.

Kini, ada wacana dari sekelompok pihak yang akan melakukan amandemen kelima UUD 1945. Akan tetapi, terlepas dari tujuan dari agenda melakukan amandemen terbatas, yang paling penting adalah bagaimana agar otonomi daerah yang telah digagas oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan dan kebutuhan daerah tidak mengalami arus balik ke sentralisme.

DPD RI sebagai penopang otonomi daerah, penyalur dan pengawal  aspirasi masyarakat/daerah tidak semakin dikerdilkan dalam pergumulan politik jangka pendek. (sam)

loading...
Reporter : SAM /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 30 Maret 2020 - 16:15:58 WIB

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat

    Jokowi Ingatkan Pemda: Karantina Wilayah Kewenangan Pusat JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -  Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan karantina wilayah terkait virus corona (Covid-19) jadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah..
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 12:35:42 WIB

    Polemik Larangan Bercadar, PKS: Cadar Wilayah Privat, Menag Jangan Lampaui Kewenangan

    Polemik Larangan Bercadar, PKS: Cadar Wilayah Privat, Menag Jangan Lampaui Kewenangan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewacanakan melarang penggunaan cadar atau nikab bagi orang yang masuk ke instansi pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR F-PKS Buchori Yusuf menilai Fachrul seharus.
  • Jumat, 18 Oktober 2019 - 13:56:17 WIB

    Alexander Marwata Akui Kewenangan Pimpinan KPK Belum Jelas

    Alexander Marwata Akui Kewenangan Pimpinan KPK Belum Jelas JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui kewenangan pimpinan usai UU KPK yang baru disahkan belum jelas. Dalam Pasal 21 ayat (4) UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 sebel.
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 22:59:58 WIB

    RUU Penyadapan Tidak Memangkas Kewenangan KPK

    RUU Penyadapan Tidak Memangkas Kewenangan KPK JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- DPR saat ini sedang membahas draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyadapan menjadi salah satu dari 55 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2019. .
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 22:55:27 WIB

    RUU Penyadapan Tak Akan Memangkas Kewenangan KPK

    RUU Penyadapan Tak Akan Memangkas Kewenangan KPK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - DPR saat ini sedang membahas draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyadapan menjadi salah satu dari 55 RUU yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2019. RUU tersebut buka.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]aluan.com