Surpres Setujui Bahas Revisi UU KPK,  Masyarakat Sipil Sumbar Gelar Tolak Bala


Jumat, 13 September 2019 - 21:01:47 WIB
Surpres Setujui Bahas Revisi UU KPK,  Masyarakat Sipil Sumbar Gelar Tolak Bala Aksi tolak bala berlangsung tertib di depan Gedung DPRD Sumbar. TIO FURQAN

PADANG,HARIANHALUAN.COM- Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menggelar aksi Tolak Bala di depan kantor DPRD Sumbar, Padang, Jumat (13/9). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Revisi UU KPK yang sedang dibahas Pemerintah betsama DPR.

Sejumlah pengunjuk rasa yang hadir memegang beberapa kertas dan sebuah spanduk dengan tulisan "Koruptor tangguh, KPK lumpuh, save KPK Indonesia"

Rifai selaku juru bicara pada aksi tersebut mengungkapkan bahwa tujuan utama dilakukannya aksi ini adalah untuk menyuarakan kepada pemerintah dan DPR agar menghentikan pembahasan mengenai RUU KPK.

"Kalau RUU ini disahkan, maka kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen akan lemah. "KPK akan masuk ke dalam bagian lembaga eksekutif dan tidak lembaga independen lagi," ungkapnya.

Jika dicermati, pada pasal 3 UU KPK, disana disebutkan bahwa KPK adalah lembaga yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"KPK adalah lembaga independen, namun dalam RUU KPK, pada pasal 1 angka 3 tertulis pernyataan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU ini," ujarnya.

Dalam aksi ini, para pengunjuk menyatakan sikap pesimis terhadap Calon Pemimpin (capim) yang telah terpilih pada saat ini, mereka mengkhawatirkan capim terpilih tidak mampu menyelesaikan pemberantasan korupsi nantinya.

"Jujur, kami pesimis terhadap capim yang sudah terpilih, namun kami tidak punya kuasa untuk mengubahnya lagi. Tpi untuk kedepannya kami akan terus mengawasi dan mengawal langkah-langkah capim tersebut," tutupnya.

Jokowi  Setuju

Sementara itu  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  akhirnya menandatangani dan mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Dengan terbitnya surpres ini, pemerintah setuju untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR.

Pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK sudah menyatakan penolakan terhadap revisi UU tersebut.(tio/kps)

loading...
Reporter : TIO FURQAN /  Sumber : KPS /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]