Kasus Asusila, Mantan KCP BRI Aur Kuning Mulai Jalani Sidang


Jumat, 13 September 2019 - 23:07:42 WIB
Kasus Asusila, Mantan KCP BRI Aur Kuning Mulai Jalani Sidang Kuasa Hukum DPS saat mndatangi kantor bank terdakwa. Dok/ist

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - Kasus pelecehan seksual (asusila) dengan terdakwa mantan Kepala Cabang Pembantu (KCP) BRI Aur Kuning Bukittinggi mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kamis (12/9).

Sidang yang berlangsung tertutup itu dipimpin oleh hakim ketua Said Hasan, hakim anggota Maria Mutiara dan Dewi Yanti serta panitera Evikson yang dihadiri terdakwa DHN, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum (JPU).

Humas Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi Munawar Hamidi mengatakan, sidang perdana kasus itu mengagendakan pembacaan berkas dakwaan. Pihak JPU dalam dakwaannya menyebut terdakwa DHN melanggar pasal 294 ayat (2) angka 1 KUHP dan atau pasal 281 ayat (2) KUHP tentang kesusilaan.

"Dakwaan ini, ditujukan kepada DHN yang dilakukan kepada saksi korban DS," kata Munawar Hamidi kepada sejumlah wartawan di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Ia menjelaskan, setelah dakwaan dibacakan oleh Jaksa penuntut umum dipersidangan, tidak ada keberatan atau esepsi dari penasehat hukum terdakwa.

"Selanjutnya, sidang ditunda sampai tanggal 23 September mendatang dengan agenda pemanggilan saksi saksi untuk didengar keterangannya," katanya.

Terkait status terdakwa tidak ditahan, Munawar membenarkan namun kewenangan menahan atau tidak ditahannya terdakwa merupakan kewenangan majelis hakim dengan pertimbangan hasil dari pemeriksaan.

"Identitas yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa masih tercatat sebagai pegawai di salah satu BUMN," ulasnya.

Terpisah, penasehat hukum korban, Dwi Setiarini menyayangkan jadwal sidang dipercepat karena biasanya sidang pidana digelar ketika tahanan sudah datang dan melakukan registrasi terlebih dulu. Untuk itu, pihaknya akan melakukan investigasi kenapa sidang itu dipercepat

Terkait, tidak ditahannya terdakwa ia menyayangkan karena pasal yang didakwakan adalah pasal 294 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

"Sangat kita sayangkan, kenapa terdakwa tidak ditahan dengan alasan subjektif sangat memungkinkan terdakwa tahan karena terdakwa berdomisili jauh dari sini. Kemaren kita sudah melayangkan surat pertanyaan atas jaminan tersangka. Informasi sewaktu DHN diperiksa di kepolisian ia masih menjabat sebagai KCP BRI di Bogor," katanya.

Ia berharap majelis hakim bekerja secara profesional, ia sebagai kuasa hukum korban akan mengawal kasus ini sampai ada keputusan hakim. (*)

loading...
Reporter : Tim /  Editor : DavidR
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]