Irfianda Abidin Bersama AMPU Deklarasi Tolak RUU P-KS


Ahad, 15 September 2019 - 21:50:48 WIB
Irfianda Abidin Bersama AMPU Deklarasi Tolak RUU P-KS Irfianda Abidin Bersama AMPU Deklarasi Tolak RUU P-KS . YESI

PADANG, HARIANHALUAN.COM-etua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Minangkabau (MTKAM) Irfianda Abidin bersama Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) Sumatera Barat mendeklarasikan dan menggelar diskusi publik "Tolak RUU P-KS" di Hotel Nabawi Syariah, Minggu (15/9).


"Alun takilek alah takalam. Pertemuan kita pada diskusi ini bahwa kita di ranah minang menolak RUU P-KS yang akan disahkan tanggal 25 mendatang. Orang minang di ranah maupun di rantau wajib menolak, karena sangat bertentangan dengan syarat mangato adat mamakai," ungkap Irfianda Abidin kepada Haluan, selepas kegiatan diskusi.


Kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia Tanpa JIL (ITJ) Padang tersebut juga dihadiri sejumlah ormas yang turut menandatangani pernyataan sikap menolak RUU P-KS. 


Sebut saja Forum Masyarakat Minangkabau, Pemuda Adaik MinangKabau (PAMI), UKMD Tazqiah Stai PIQ, Majelis Mujahidin Indonesia Sumbar, Majelis Taklim Sumbar, Indonesia Tanpa JIL (ITJ), Forum Studi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Sumbar, Aliansi Pelajar Indonesia, Back to Muslim Identity, Gerakan Pemuda Islam Indonesia Sumbar, Pemuda Hijrah Minang dan masih banyak lagi.


"Kalau ada kemungkaran, berantas. Kita sangat mendukung kegiatan hari ini yang bertajuk Tolak RUU P-KS yang setelah kita pahami bersama didalam naskahnya dapat menjadi pintu masuk dan upaya perusak moral dan agama generasi muda," ucap Irfianda Abidin.


Irfianda juga mewanti-wanti bahwa adanya pihak yang berkepentingan dibalik RUU P-KS ini.


"Jangan smpai RUU P-KS ini menjadi proyek yang dikejarkan dan target pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Orang minang di Sumbar maupun di rantau wajib menolak 100% apalagi orang islam karena bertentangan dengan syariat islam," ungkapnya.


Sementara itu, Ketua ITJ Padang dr. Primananda Alfidiya Ikhsan mengatakan penolakan terhadap RUU P-KS karena dinilai sarat akan nilai liberalisme dan feminisme.


"RUU P-KS sarat akan nilai leliberalisme dan feminisme yang mengabaikan pancasila, ketahanan keluarga, agama, moralitas bangsa Indonesia serta bertentangan dengan falsafah minang kabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," kata dia.


Primananda menambahkan, RUU P-KS juga memuat kata-kata ambigu yang berbahaya dalam naskah akademiknya.


"Saat kita benar-benar membedah isinya, akan ditemukan banyak kejanggalan yang nyata dan kata-kata ambigu, sehingga alih-alih menyelamatkan, RUU P-KS justru berisikan aturan-aturan yang membebaskan seseorang untuk tenggelam dalam nafsunya sendiri," ucap Primananda.


RUU P-KS, sambung Primananda juga tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 J UUD N RI 1945 sebagai asas penegakan hukum.


"Konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan didalam masyarakat," jelasnya.


Oleh karenanya, melalui deklarasi dan penandatanganan sikap hari ini, Irfianda Abidin beserta Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) menyatakan dengan tegas menolak pengesahan RUU P-KS dan mendesak PANJA RUU P-KS di komisi 8 DPR RI untuk meniadakan pembahasan RUU P-KS. (h/mg-yes)

loading...
Reporter : YESY /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]