Ihwal Maraknya Karhutla, Also: Jangan Nyinyir Salahkan Daerah Saja


Senin, 16 September 2019 - 15:36:58 WIB
Ihwal Maraknya Karhutla, Also: Jangan Nyinyir Salahkan Daerah Saja Alirman Sori (Also) Anggota DPD RI terpilih asal Sumbar.

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Semakin banyak saja  titik api diduga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi  sumber penyebaran dan semakin pekatnya kabut asap. Namun kenyinyir menyalahkan dan melamparkan tanggung jawab ke daerah, tidak akan menyelasokan madalah yang semakin berat ini.

 
Merujuk pada hasil analisis data titik api menggunakan situs fires.globalforestwatch.org,  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo menyebutkan,   data terbaru hingga Minggu (15/9/2019) pukul 16.00 WIB terdapat  527 titik api di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan 366 titik api, Jambi 222 titik api; Kalimantan Selatan 119 titik api dan Riau 59 titik api. 

Namun dalam nyikapi hal tersebut ada kencendrungan para petinggi  di Pusat  latah dan  sering melontarkan statemen yang cuma menyalah Gubrernur, Bupati, Walikota dan pejabat terkait di Daerah.
 
Sikap latah tersebut dikritik pedas Alirman Sori  (Also), anggota DPD RI terpilih asal   Daerah Sumatera Barat.. "Pemimpin tertinggi tidak boleh menyalahkan pimpinan daerah saja, dan seolah-olah peristiwa asap kabut menjadi tanggungjawab pemerintah daerah semata," tegas Also  yang dihubungi Harianhaluan.Com Senin ini (16/9).

Also mengingatkan, peristiwa asap kabut yang disebabkan oleh kebakaran lahan dikawasan hutan, bukan persoalan baru di negeri ini, tetapi adalah peristiwa yang selalu terjadi setiap tahun pada musim kemarau panjang.

Karena peristiwa ini ibarat berulang tahun, kata Alirman,  semestinya pemerintah dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk mencegah peristiwa pembakaran yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggunjawab, untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari pembakaran lahan yang sebenarnya adalah untuk meringakan biaya operasional suatu perusahaan.

"Maka untuk menyelesaikan dan mengatasi persoalan ini, tidak perlu menyalahkan pemerintahan daerah sepihak, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kolektif pemerintahan dalam bingkai NKRI," ungkap Also.

Menurut Doktor ilumu hukum ini, masifnya peristiwa pembakaran lahan hutan setiap tahun, karena ditanggarai lemah penegakan hukum, sehingga pelaku pembakaran hutan menganggap hal biasa.


Lemahnya penegakan hukum, membuat para pelaku tidak jera. "Justru itu,  kalobarasi pemerintah dan daerah harus diperkuat dari aspek koordinasi. Jangan lempar tanggungjawab, dan seolah-olah kebakaran hutan tanggungjawab pemerintah daerah saja," kecamnya.


Mestinya, Indonesia merasa sensitif, karena banyaknya  kecaman dari negara-negata tetangga yang merasa terganggu akibat asap kabut oleh kebakaran hutan. Lagi pula sudah banyak warga kita, anak-anak dan bayi yang  menderita ISPA karenanya.   "Dan, ini lebih memalukan lagi  jika dijawab dengan saling lempar tanggungjawab ke Daerah saja," pungkasnya. (dn)


 Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM