Tolak Eksekusi Lahan, Mahasiswa IPPMEN Mentawai Demonstrasi di PN Padang 


Selasa, 17 September 2019 - 22:36:05 WIB

PADANG,HARIANHALUAN.COM-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mentawai (IPPMEN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gelar aksi di Kantor Pengadilan Negeri Padang, Selasa (17/9).

Mahasiswa Mentawai yang berasal dari berbagai Universitas di Sumbar tersebut melakukan orasi  di depan gedung PN Padang dengan membawa sejumlah pamflet dan spanduk yang berisikan tuntutan kepada pihak PN untuk menunda eksekusi di Pulau Nyang - Nyang Mentawai. Sejumlah tulisan seperti 'Wakil Rakyat Seharusnya  Merakyat Bukan Merampas', 'Hentikan Eksekusi Proses Sidang  Sedang Berjalan!!', 'Kami Minta Pengadilan untuk menghormati proses hukum!!', dan lain sebagainya.

Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, terlihat sejumlah aparat kepolisian gabungan Polresta Padang dan Polda Sumbar baik berpakaian lengkap maupun berpakaian preman manjaga jalannya aksi unjuk rasa.

Dalam kesempatan itu sejumlah perwakilan mahasiswa bersama pihak PN menggelar pertemuan dan memberikan penjelasan terhadal tuntutan yang disuarakan masa aksi.

Ketua IPPMEN Hendrikus Nopianto selaku perwakilan mahasiswa Mentawai yang diterima dialog oleh Pihak PN Padang menyebutkan pihaknya merasa bersyukur dan mendapatkan penjelasan resmi terkait isu adanya eksekusi lahan seluas 110 hektar.

"Sekarang terjawab sudah bahwa eksekusi yang asumsinya 110 hektar tidak benar. Kita sudah mendengar langsung informasi yang pasti dari pak wakil ketua PN bahwa yang dieksekusi sebanyak 5 hektar. Jadi dilapangan banyak isu yang beredar harus diluruskan. Kita akan menyampaikan itu kepada masyarakat," tutur Hendrikus.

Humas PN Padang Gutiarso yang didampingi Juru Sita PN Padang Hendri menjelaskan terkait rencana eksekusi yang digelar terhadap lahan seluas 5 hektar yang diisukan dan informasi yang berkembang akan dieksusi seluas 110 hektar.

Ia menyebut, sedianya sudah digelar beberapa kali rencana eksekusi sesuai dengan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi itu pertama dilakukan 24 Juli 2019 tidak jadi dilaksanakan karena termohon mau menyerahkan secara suka rela. Namun tidak terealisasi dan kemudian diulangi lagi 10 September 2019. Namun karena ketersediaan pihak keamanan yang tidak mencukupi sehingga kembali batal digelar.

"Karena dalam eksuksi pengadilan sebagai pelaksana, namun demikian harus ada pengamanan sifanya betul-betul mendukung, dan perintah pak Ketua Pengadilan harus mundur," katanya.

Gutiarso menambahkan, rencananya esok (hari ini-red) akan dilakukan eskekusi. Namun mengingat belum ada jawaban pihak keamanan, dan perintah Ketua tentang jaminan keamanan, eksekusi belum bisa dilaksanakan.

Juru Sita PN Padang Hendri juga menjelaskan, yang akan diekseskusi hanya 5 Hektar dan bukan 110 Hektar untuk itu, masyarakat diharapkan memahami dan jangan cepat terpengaruh dengan informasi yang tidak benar.

"Masyarakat agar menyadari bagian mana objek yang akan dieksekusi dan mana yang tidak dieksekusi karena pihak pengadilan sudah pernah mediasi dengan masyarakat Mentawai disaat unjuk batas," sebut Hendri.

Ia menambahkan, objek yang akan akan dieksekusi hanya 5 hektar dipulau Nyang-Nyang bukan 110 hektar.

"Pihak PN akan menjamin apabila lebih dari 5 Hektar yang akan lebih dieksekusi, maka masyarakat Mentawai silahkan laporkan kepada Pihak Pengadilan," pungkasnya. (h/win)

loading...
Reporter : WINDA /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]