Tindaklanjuti Asprasi Nelayan Singkarak, DPRD Sumbar Panggil Kepala DKP


Kamis, 19 September 2019 - 20:15:59 WIB
Tindaklanjuti  Asprasi Nelayan Singkarak, DPRD Sumbar Panggil  Kepala DKP Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit melepas 20.000 bibit ikan paweh dan asem di Danau Singkarak. (dok.haluan)

 

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Menindaklanjuti keluhan nelayan bagan Danau Singkarak yang beberapa waktu mengeluhkan nasib terkait penertiban terhadap alat tangkap bagan mereka, DPRD Sumbar mengundang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar, Yosmeri untuk dimintai keterangannya dan melakukan dengar pendapat, Kamis (19/9).

Sebelumnya, pada Rabu (11/9) lalu, nelayan Danau Singkarak yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak (Amanads) datangi DPRD Sumbar. Mereka memohon perlindungan anggota dewan terkait akan adanya penertiban alat tangkap ikan yang dikomandoi oleh Dinas Kelautan Periakanan (DKP) Sumbar 23 September mendatang.

Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan DKP dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar, bersama anggota DPRD Arkadius Datuak Intan Bano, Wakil DPRD Sumbar defenitif usulan dari PAN, Indra Dt Rajo Lelo dan didampingi Sekretaris DPRD, Raflis.

Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat Yosmeri dalam rapat dengar pendapat tersebut menjelaskan, upaya penertiban dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) tentang alat tangkap bagan yang beroperasi di Danau Singkarak.

"Nelayan bagan ini sudah diberi tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub sudah diterbitkan sejak tahun 2016, lalu  diteruskan ke pemerintah dua kabupaten (Solok dan Tanahdatar) untuk disosialisasikan.  Karena semua tahapan telah dilalui, penertiban memang sudah harus dilakukan," papar Yosmeri.

Selama dua tahun, sambung dia, selama sosialisasi, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan. Menurutnya, alat tangkap yang digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan bilih, karena menggunakan pencahayaan. Ditambah lagi adanya penggunaan jaring angkat yang dinilai juga membawa kepunahan terhadap ikan bilih.

“Penangkapan menggunakan sistem ini mengancam populasi ikan bilih dan juga dikeluhkan oleh ribuan nelayan tradisional yang ada di selingkaran danau singkarak,” ujarnya.

Yosmeri menambahkan, memasuki tahun 2019, penertiban mulai dilakukan oleh tim gabungan. Namun, penertiban ini menghadapi kendala karena penolakan dari nelayan bagan tersebut. Akhirnya diupayakan mediasi di DPRD Sumbar bersama Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD saat itu).

“Dalam kesepakatan itu, sudah ditegaskan, diberikan kesempatan waktu tujuh bulan hingga bulan Juli. Kesempatan ini justru membuat nelayan bagan menjadi bertambah,” bebernya.

Ia menegaskan, penertiban terhadap pengoperasian bagan di Danau Singkarak harus dijalankan karena yang menggantungkan mata pencarian pada ikan bilih tidak hanya ratusan orang nelayan bagan. Ada ribuan orang nelayan lainnya yang bertahan menggunakan jaring angkat tanpa lampu, hingga masyarakat pengolah ikan bilih yang harus diselamatkan.

“Kapal bagan menggunkan lampu mengancam populasi ikan bilih sehingga nelayan lain yang patuh pada aturan dengan tidak menggunakan lampu menjadi terancam. Belum lagi ribuan warga lainnya yang menjadi pengolah ikan,” ungkapnya.

Menyoal populasi ikan bilih, jelas dia, dalam kondisi normal, perkembangbiakannya cukup bagus. Dia mencontohkan tahun 2005, bibit ikan bilih Danau Singkarak dibawa ke Danau Toba, Sumatera Utara. Beberapa tahun kemudian, nelayan di danau Toba bisa menghasilkan ratusan ton ikan bilih setiap hari bahkan hasilnya dijual lagi ke Sumatera Barat.

“Namun, karena sistem penangkapan ikan bilih di Danau Toba menggunakan kapal bagan, akhirnya populasinya menjadi berkurang. Ini dikhawatirkan akan terjadi juga di Danau Singkarak kalau tidak dicegah. Sementara nelayan lainnya yang tidak menggunakan lampu bagan juga terancam mata pencariannya,” lanjutnya.

Yosmeri dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa penertiban akan tetap dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bilih. Penertiban dilakukan terhadap nelayan kapal bagan, sementara nelayan jaring angkat non bagan akan tetap dibolehkan sesuai aturan di Pergub.

Dia juga berharap, evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak oleh Kementerian Dalam Negeri bisa selesai secepatnya untuk lebih menguatkan dinas terkait mencegah bilih dari kepunahan.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh Kepala DKP Provinsi Sumbar, Yosmeri, Wakil Ketua sementara DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, DPRD sepakat penertiban nelayan kapal bagan harus tetap dilakukan, untuk kelestarian ikan bilih. Meski demikian, harus ada solusi agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian. 

"Silahkan dilanjutkan penertiban, namun dengan cara elegan. Komunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan," ujarnya.

Kemudian ia meminta agar DKP memprogramkan bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan aturan kepada nelayan kapal bagan tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian ikan bilih di Danau Singkarak dapat berjalan, namun mata pencarian masyarakat tidak diabaikan. 

"Harus ada solusi untuk masyarakat nelayan kapal bagan, dengan memberikan bantuan peralatan tangkap yang sesuai dan ramah lingkungan. Upaya pelestarian ikan bilih dapat berjalan sementara mata pencarian masyarakat tetap harus diperhatikan," ujarnya.

Senada, anggota DPRD Sumbar asal Kabupaten Tanahdatar, Arkadius Datuak Intan Bano menambahkan, pelestarian Danau Singkarak termasuk ikan bilih sebagai spesies endemiknya harus dilakukan. Danau Singkarak memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata dan ikan bilih menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. 

"Danau Singkarak diaku sebagai danau terindah di dunia, jadi potensinya besar di sektor pariwisata termasuk ikan bilih sebagai spesies endemik di danau itu. Jangan sampai potensi ini terganggu dan ikan endemiknya punah, sehingga penertiban (kapal bagan) harus dilakukan," kata Arkadius. 

Meski demikian, dia mewanti-wanti pemerintah daerah agar jangan mengabaikan nasib masyarakat nelayan kapal bagan yag terkena penertiban. Untuk mereka harus ada solusi agar mata pencarian masyarakat tetap berjalan. (h/len)

loading...
Reporter : LENI /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]