Bantah Pernyataan Imam Nahrawi, Wakil Ketua KPK: SPDP Tersangka Sudah Lama Dikirim


Kamis, 19 September 2019 - 21:59:02 WIB
Bantah Pernyataan Imam Nahrawi, Wakil Ketua KPK:  SPDP Tersangka Sudah Lama Dikirim Menpora Imam Nahrawi. (Detik.com/Ari Saputra)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM--Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dengan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi,  sudah dikirim beberapa pekan lalu.  

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengungkapkan hal itu, Kamis (19/9).

Penjelaskan itu  menampik pengakuan Imam yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya baru diketahui usai KPK menggelar konferensi pers, Rabu (18/9) sore. 

"Saya juga ingin mengklarifikasi dari pernyataan Menpora [Imam Nahrawi] bahwa dia baru mengetahui kemarin, saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan. Kan, kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau," kata Laode di kantornya, Kamis (19/9).


"Dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu lalu," lanjutnya. Namun Laode tidak menjelaskan kapan tanggal SPDP itu dikirimkan.

KPK sendiri sudah memanggil Imam Nahrawi sebanyak tiga kali untuk memberikan keterangan dan klarifikasi. Itu dilakukan pada periode Juli-Agustus 2019. Namun, Imam selalu mangkir.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp26,5 miliar sebagai komitmen fee dari sejumlah sumber.

Penerimaan uang pertama terjadi antara 2014-2018, Imam melalui asisten pribadinya diduga menerima Rp14,7 miliar. Berikutnya, pada rentang waktu 2016-2018, Imam diduga menerima uang senilai Rp11,8 miliar.

Sumber penerimaan di antaranya dari pengurusan proposal hibah yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan.

Imam diumumkan sebagai tersangka bersamaan dengan asisten pribadinya Miftahul Ulum. Ulum sendiri sudah menjalani pemeriksaan dan ditahan pada Rabu (11/9) lalu.

Dalam kasus ini Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam sudah membantah terkait uang puluhan miliar yang diterimanya. Namun dia menyatakan akan mengikuti jalannya proses hukum.

"Tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama sama karena saya tidak seperti yang dituduhkan kita akan mengikuti seperti apa di Pengadilan," kata Imam , Rabu (18/9).


 Sumber : DTC /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM