Pengamat Nilai RKUHP Bermasalah dan Kejar Target


Jumat, 20 September 2019 - 12:02:43 WIB
Pengamat Nilai RKUHP Bermasalah dan Kejar Target PEMERINTAH bersama DPR menyepakati RKUHP untuk selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna.. ANTARA

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pegiat isu politik dan HAM, Makarim Wibisono menilai banyak masalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Begitu pula dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Bahkan proses pengesahannya juga dia anggap kejar target dalam situasi yang tidak tenang.

"Saya melihat proses baik RKUHP maupun revisi UU KPK ini dibahas dalam situasi yang tidak tenang. Seakan-akan ada target yang dikejar," ujar Makarim kepada CNNIndonesia.com di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9).

Dia meminta pemerintah dan DPR transparan dan terbuka mendengar masukan dari publik mengenai sejumlah permasalahan dalam draf RKUHP tersebut. Khususnya terkait pembahasan pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

"Saya melihat ada beberapa permasalahan, juga ada tafsiran yang sudah dibuat oleh beberapa lembaga di bidangnya kan," kata dia.

Sejumlah pihak menilai banyak pasal di dalam RKUHP bermasalah. Mulai dari masalah potensi pelanggaran HAM hingga mengancam kebebasan berekspresi.

Beberapa pasal yang menuai kritik diantaranya masih eksisnya pidana mati, tafsir bermasalah terhadap pasal makar, pasal penghinaan agama dan dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden. Sejumlah aturan dinilai kelewatan, overkriminalisasi, sampai dengan mengatur ranah privat warga negara.

"Itu sudah di-put on the table [masalahnya], semua orang tahu, masyarakat tahu dan anggota parlemen tahu, jadi hendaknya masalah-masalah itu diselesaikan secara terbuka," ucapnya.

"Kalau bisa, dibikinlah itu pembahasan secara terbuka. Jadi everyone knows, bahwa ini adalah kesepakatan yang diambil," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB tersebut.

Langkah itu perlu dilakukan mengingat dampak RKUHP menurut dia begitu luas. Karena itu pembahasan hingga pengesahan pasal demi pasal pun harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

"Tapi alangkah baiknya kalau hal-hal yang signifikan ataupun yang sangat mendasar diselesaikan dengan pikiran jernih, mempertimbangkan segala aspek dengan saksama," kata Makarim.

Makarim menyesalkan apa yang sudah terjadi pada pengesahan revisi UU KPK. Maka itu ia berharap hal serupa tak dialami RKUHP. Mantan Ketua Komisi HAM PBB ini mewanti pemerintah dan DPR untuk lebih arif mengambil keputusan.

Pembahasan perubahan KUHP bukan cuma soal mengejar tenggat pengesahan oleh DPR periode sekarang, melainkan juga harus matang mempertimbangkan pelbagai aspek.

"Kalau hal-hal penting semacam ini harus dikejar-kejar, padahal ini betul-betul perubahan bersejarah. Karena kita mengubah dari hukum Belanda menjadi hukum Indonesia, jadi ini suatu hal yang sangat historisnya berbeda ya," ujarnya. (h/cnn)


 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 01 Oktober 2019 - 15:25:53 WIB

    Tanpa Fadli Zon - Fahri Hamzah, Pengamat: Pimpinan DPR Akan Jinak

    Tanpa Fadli Zon - Fahri Hamzah, Pengamat: Pimpinan DPR Akan Jinak JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dua tokoh yang cukup sering mengkritik pemerintah, Fadli Zon dan Fahri Hamzah hengkang dari kepemimpinan DPR. Fahri tak maju dalam Pemilihan Legislatif 2019. Sementara itu, Ketua Umum Prabowo Subia.
  • Selasa, 16 Juli 2019 - 17:09:31 WIB

    Pengamat: Pemprov Kepri Sebaiknya Evaluasi Izin Tambang dan Reklamasi

    Pengamat: Pemprov Kepri Sebaiknya Evaluasi Izin Tambang dan Reklamasi TANJUNGPINANG, HARIANHALUAN.COM –Pemerintah Provinsi Kepri sebaiknya mengevaluasi seluruh izin yang berhubungan dengan reklamasi laut dan pertambangan. Demikian dikatakan pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka..
  • Senin, 16 Mei 2016 - 04:27:05 WIB

    Pengamat Alvin Lie: Negara Tak Berdaya Hadapi Lion Air

    Pengamat Alvin Lie: Negara Tak Berdaya Hadapi Lion Air JAKARTA, HALUAN — Maskapai Lion Air kerap meresahkan masyarakat dengan delay atau keterlambatan dan keamanan bagasi para penumpangnya. Kini Lion Air juga hampir meresahkan negara dengan kecerobohan mengantarkan penumpang lu.
  • Senin, 21 Desember 2015 - 01:49:01 WIB

    Pengamat: Publik Jenuh dengan Pilkada

    SURABAYA, HALUAN — Pengamat politik dari Uni­ver­sitas Airlangga (Unair) Surabaya Krisnugroho MA menilai masyarakat agaknya mulai jenuh dengan pemi­lihan kepala daerah (Pil­kada) sebagaimana terli­hat dalam menurunnya .
  • Kamis, 17 Desember 2015 - 03:49:36 WIB

    Pengamat Menilai UU Pilkada Faktor Kemenangan Petahana

    PALU, HALUAN — Pengamat politik menilai UU Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gube.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM