RUU Pemasyarakatan, Napi Boleh ke Mal Asal Didampingi Petugas


Sabtu, 21 September 2019 - 11:10:49 WIB
RUU Pemasyarakatan, Napi Boleh ke Mal Asal Didampingi Petugas Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan Muslim Ayub mengatakan hak cuti bersyarat bisa digunakan oleh narapidana untuk keluar lapas dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal. Itu bisa dilakukan sepanjang didampingi oleh petugas.

Napi bisa mendapat keleluasaan tersebut berdasarkan Pasal 9 dan 10 RUU Pemasyarakatan yang rencananya bakal disahkan DPR pekan depan. Pasal yang dimaksud menyatakan napi punya hak mendapat cuti bersyarat dan kegiatan rekreasi.

"Terserah kalau dia mau cuti di situ. Mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Kan cuti, bisa mengambil cuti dan didampingi oleh petugas lapas (lembaga pemasyarakatan). Apapun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas," ujar Muslim kepada wartawan, Jumat (19/9).

Muslim mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan memang tidak menjelaskan secara rinci terkait kategori narapidana yang berhak mendapatkan kegiatan rekreasional hingga lama waktu cuti dan masa rekreasi. Di bagian penjelasan RUU tersebut pun tidak dimuat.

Meski begitu, politisi PAN tersebut mengatakan bahwa nanti akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci. PP yang dimaksud merupakan turunan dari RUU Pemasyarakatan usai disahkan dan berlaku sebagai UU.

"Nanti diatur di PP untuk mengatur cuti itu berapa lama, dalam sebulan itu berapa kali dia cuti, satu tahun berapa kali, itu diatur dalam PP," ujar Muslim.

Terpisah, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan bahwa aturan rinci tentang cuti bersyarat akan diatur lewat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Bukan PP seperti yang diutarakan Muslim.

Pemberian cuti bersyarat, lanjutnya, juga tak lantas membuat napi bebas berjalan-jalan kemana pun. Pernyataan Arsul itu juga berbeda dengan yang diucapkan Muslim.

"Nanti itu diatur dalam Permenkumham. Jadi tempat aturan detailnya itu diatur dengan peraturan di bawah UU Pemasyarakatan," ujar Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna. Kesepakatan diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9).

"Dengan demikian keputusan tingkat I telah selesai. Selanjutnya (revisi) UU Pemasyarakatan akan dibawa untuk pengambilan keputusan tingkat II lewat paripurna yang akan digelar segera, antara tanggal 19, 23, atau 24," kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Ada beberapa pasal yang disoroti sejumlah pihak. Misalnya, mengenai pemberian hak rekreasi dan cuti bersyarat bagi para napi.

Revisi UU Pemasyarakatan ini juga meniadakan PP No. 99 tahun 2012 dan mengembalikan penerapan PP No. 32 tahun 1999. Para napi korupsi menjadi tidak wajib mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : HSP
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:32:22 WIB

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha

    Anggota DPR: RUU Cipta Kerja Harus Berdampak Positif Pada Dunia Usaha HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja harus mampu membuka peluang berusaha dan bertampak positif kepada dunia usaha serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, da.
  • Kamis, 02 Juli 2020 - 23:17:54 WIB

    Menko Mahfud: Ada 2 Alasan Pemerintah Tak Setuju RUU HIP

    Menko Mahfud: Ada 2 Alasan Pemerintah Tak Setuju RUU HIP HARIANHALUAN.COM - Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berlanjut saat ini. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya Tap MPRS Nomor 25 Tahu.
  • Kamis, 02 Juli 2020 - 10:13:08 WIB

    Politisi PAN: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Menghentikan Pembahasan RUU HIP

    Politisi PAN: Penolakan Masyarakat Jadi Alasan Kuat Menghentikan Pembahasan RUU HIP HARIANHALUAN.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menolak melanjutkan pembahasan RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila). Penolakan masif dari masyarakat menjadi al.
  • Jumat, 26 Juni 2020 - 15:08:20 WIB

    Wakil Ketua MPR: RUU HIP Usulan Fraksi PDIP

    Wakil Ketua MPR: RUU HIP Usulan Fraksi PDIP HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Arsul Sani, menyatakan inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) adalah Fraksi PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan Arsul dalam diskusi Dua Sisi di tvOne denga.
  • Jumat, 26 Juni 2020 - 11:14:30 WIB

    Tolak RUU HIP, Mulyadi: Kita Ingin Adat Minang Tetap Terjaga

    Tolak RUU HIP, Mulyadi: Kita Ingin Adat Minang Tetap Terjaga HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Mulyadi menegaskan bahwa Partai Demokrat secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurutnya, jika RUU tersebut disahkan.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]