KPK soal Permintaan Bantuan Buwas: Kami Sangat Terbuka


Sabtu, 21 September 2019 - 17:55:38 WIB
KPK soal Permintaan Bantuan Buwas: Kami Sangat Terbuka Buwas minta bantuan KPK untuk menangani kejahatan oknum penyalur beras rakyat miskin. IST

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk menjalin komunikasi terkait penanganan kejahatan yang dilakukan sejumlah oknum penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagaimana disampaikan Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Hanya saja, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, bantuan yang dapat diberikan sebatas pada kewenangan yang dimiliki lembaganya.

"Saya kira komunikasi-komunikasi jika memang ada dukungan yang dibutuhkan dari kewenangan KPK, pasti kami akan terbuka. Karena dengan Pak Budi Waseso misalnya, kami sudah melakukan MoU untuk konteks yang lain dan ada Pimpinan KPK juga di sana," kata Febri kepada wartawan, Jum'at (20/9) malam.


"Jadi, kalau memang ada kebutuhan kerja sama dalam konteks pencegahan atau koordinasi supervisi pencegahan, kami sangat terbuka untuk berkomunikasi terkait hal itu," lanjutnya.

Sebelumnya, Budi Waseso meminta bantuan kepada KPK agar menangani kejahatan sejumlah oknum penyalur beras BPNT. Budi Waseso pun menjelaskan bahwa satuan tugas pangan masih melakukan proses penyidikan untuk membuktikan adanya tindak kejahatan yang merugikan warga penerima beras sejahtera (rastra) itu.

"Di Undang-Undang KPK, kan Rp1 miliar KPK harus ditangani KPK, makanya kami dorong dengan kekuatan KPK," ujar Budi Waseso seperti dikutip dari Antara, Jum'at (20/9).

Budi Waseso menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran hukum oleh oknum penyalur BPNT. Mulai dari penetapan harga beras yang terlalu tinggi hingga beras yang harganya tidak sesuai dengan kualitas beras yang diberikan.

Selain itu, oknum juga diduga menyebarkan kampanye negatif dengan menuding beras Bulog tidak berkualitas. Padahal, ia menegaskan bahwa beras yang disalurkan untuk BPNT berasal dari beras medium berkualitas.


"Jadi itu memfitnah Bulog, salah satunya, dikasih beras jelek karena kantongnya merek Bulog, maka langsung orang berasumsi itu produk Bulog yang berkutu, jelek bau, dan lain-lain," tuturnya. (h/cnn)

 

loading...
 Sumber : CNN Indonesia /  Editor : HSP
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 04 Agustus 2020 - 19:24:14 WIB

    Pelanggaran Etik Ketua KPK Segera Diungkap

    Pelanggaran Etik Ketua KPK Segera Diungkap HARIANHALUAN.COM - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan segera merampungkan proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri karena menggunakan helikopter mewah saat berada di .
  • Rabu, 29 Juli 2020 - 15:56:35 WIB

    Perluas Jangkauan Kampanye Antikorupsi, KPK Gandeng Damri

    Perluas Jangkauan Kampanye Antikorupsi, KPK Gandeng Damri HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perusahaan Umum (Perum) Damri menyepakati untuk melakukan kegiatan pendidikan dan kampanye antikorupsi secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-ma.
  • Senin, 27 Juli 2020 - 13:17:54 WIB

    Ketua KPK Sebut Korupsi Masuk Kategori Melanggar HAM

    Ketua KPK Sebut Korupsi Masuk Kategori Melanggar HAM HARIANHALUAN.COM - Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, korupsi masuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, tindakan tersebut bisa membuat tujuan pembangunan negara gagal. Oleh karena itu, salah .
  • Rabu, 22 Juli 2020 - 22:39:13 WIB

    Jika Ada Pejabat Diduga Terima Suap di Kasus Djoko Tjandra, KPK Siap Usut

    Jika Ada Pejabat Diduga Terima Suap di Kasus Djoko Tjandra, KPK Siap Usut HARIANHALUAN.COM - Jika ditemukan indikasi perbuatan suap dalam pelarian buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, maka KPK menyatakan siap ikut terlibat dan akan mengambil tindakan..
  • Rabu, 22 Juli 2020 - 20:29:17 WIB

    Tingkat Kepercayaan Terhadap KPK Turun, Ini Penyebabnya Versi ICW

    Tingkat Kepercayaan Terhadap KPK Turun, Ini Penyebabnya Versi ICW HARIANHALUAN.COM - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam hasil survei tersebut menyebut kepercayaan publik terhadap K.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]