Mahasiswa Demo Serentak, Tuntutan dari Tolak Revisi UU KPK Hingga Jokowi Turun


Senin, 23 September 2019 - 23:41:17 WIB
Mahasiswa Demo Serentak, Tuntutan dari  Tolak Revisi UU KPK Hingga Jokowi Turun Ribuan mahasiswa demo di depan Gedung DPR RI, Senin (23/9). (sindonews)

HARIANHALUAN.COM.Jakarta- Sejumlah kota  diguncang   aksi demonstrasi mahasiswa sepanjang Senin hingga malam ini.
Mulai dari aksi gabungan mahasiswa di Jakarta, Bandung, Yogjakarta,  Malang, Cirebon, Lampung, Medan. Padang, Bukittingi, Pekanbaru, hingga Makassar.

Demonstran memiliki isu yang sama yakni penolakan RUU bermasalah, termasuk revisi UU KPK dan RKUHP. 

Di Yogyakarta, massa aksi 'Gejayan Memanggil'  membanjir  Jalan Gejayan, Yogyakarta, Senin (23/9). 
Sebelumnya mereka berkumpul di dan Bundaran Universitas Gadjah Mada  dan titik kumpul selanjutnya  bergerak menuju Jalan Gejayan.
Mereka yang datang menggunakan berbagai almamater itu bertemu tepat di Pertigaan Colombo. "Tolak Orba 2x. Jangan jadi boneka," tulis spanduk-spanduk yang mereka bawa.

Di Kota Malang ribuan mahasiswa  yang berasal dari berbagai universitas/perguruan tinggi yang ada di Kota Malang menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kota Malang, dan menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Aksi yang digelar itu diharapkan bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa di berbagai daerah, yang tengah menyuarakan pendapatnya.

Salah satu poin yang dituntut oleh para mahasiswa tersebut adalah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Selain itu, para mahasiswa tersebut juga meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerinrah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air.


Tak mau kalah,  aksi unjuk rasa mahasiswa juga pecah di kawasan Jalan Dipenogoro, atau sekitar perkantoran Gedung Sate dan DPRD Jabar. Mahasiswa dari berbagai kampus mengepung kantor DPRD Senin (23/9). Sekitar ribuan mahasiswa menggunakan berbagai jas almamater, menggelar aksi damai. Mereka, berasal dari Perguran Tinggi Negeri (PTN) dan Peguruan Tinggi Swasta (PTS) se Bandung Raya.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk besar bertuliskan "Demokrasi Mati Suri", "Selamatkan KPK". Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 12. 00 WIB dengan melakukan longmarch dari Monumen Perjuangan ke Gedung DPRD Jabar. 

Di Lampung, sejumlah mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung, Senin (23/9). Mereka juga menolak revisi Undang Undang (UU) KPK dan mengajak masyarakat mengawasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Aksi mahasiswa PMII berseragam jaket almamater kampus mendapat pengawalan polisi dan polisi pamong praja. Mahasiswa membentajg spanduk berisikan tulisan "Tolak Pelemahan KPK".

Sedangkan di Makassar  unjuk rasa mahasiwa  juga diwarnai  teriakan  yel-yel 'Jokowi turun' yang digelar mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Jalan Urip Sumoharjo, Senin (23/9)

Aksi ini diikuti ratusan mahasiswa dan digelar di dua badan jalan di depan kampus. Selain berorasi mahasiswa juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas dari arah timur ke barat dan dari barat dari timur. 

Selebaran berisi sejumlah alasan terkait tuntutan Presiden Joko Widodo turun tahta.


Demo mahasiswa gabungan juga  terjadi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU KPK. 

Sebelumnya, para mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ciayumajakuning atau Wilayah Cirebon seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. Aksi itu pun berakhir setelah setelah para anggota DPRD Kota Cirebon sepakat dan menandatangani rekomendasi, mahasiswa perlahan membubarkan diri dengan tertib.

Di Samarinda ratusan mahasiswa melakukan  long march ke gedung DPRD Kalimantan Timur,  ratusan orang dari sembilan universitas melakukan aksi menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Dan,  tak kalah serunya  adalah aksi  ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatra Barat berunjuk rasa di DPRD Sumatra Barat, Senin (23/9). Mereka menolak pasal karet dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas DPR RI.

Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Ratusan mahasiswa mendatangi DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara 65 anggota DPRD Sumbar sedang menggelar rapat paripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumbar periode 2019-2024.

Wakil Presiden BEM KM Unan Randi mengatakan pihaknya mengkritisi RKUHP yang akan disahkan oleh DPR. Melalui aksi ini, mereka berharap aspirasi mahasiswa dapat disampaikan ke pusat melalui DPRD Sumatra Barat.

Sementara Presiden BEM Unand Ismail Hasanudin mengatakan  selain menolak RKUHP, pihaknya juga menyampaikan aspirasi menolak RUU Pertanahan dan RUU kemasyarakatan. Pihaknya mempertanyakan mengapa seluruh rancangan ini dibahas buru-buru dan disahkan padahal masa jabatan DPR yang akan berakhir.

Ia mengatakan dalam tiga hari ke depan pihaknya akan terus menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi dan menolak RUU yang tidak pro-rakyat.*
 

loading...
 Sumber : SND-ROL /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]