Perizinan HTI Diduga Maladministrasi,  Aliansi Pembela HAM Sumbar Laporkan PT BAE ke Ombudsman


Jumat, 27 September 2019 - 15:18:40 WIB
Perizinan HTI Diduga Maladministrasi,  Aliansi Pembela HAM Sumbar Laporkan PT BAE ke Ombudsman Air Terjun Bojokan, Siberut Utara, yang ada dalam konsesi HTI PT BAE. ( Buyong/ Mongabay Indonesia)

HARIANHALUAN.CO.Padang- Aliansi Pembela HAM Sumbar yang terdiri dari (WALHI Sumbar - YCM Mentawai - Perkumpulan Qbar - PBHI Sumbar - LBH Padang - LP2M - KPI - SPI Sumbar) melaporkan pelanggaran administrasi terkait penerbitan izin lingkungan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Biomass Andalan Energy oleh pemerintah (Gubernur Sumatera Barat), kamis (26/9).


Walhi Sumbar yang bertindak sebagai pelapor menilai, penerbitan Izin Lingkungan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.Biomass Andalan Energy (PT.BAE) seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah  Kabupaten Kepulauan Mentawai Gubernur diduga terjadi Maladministrasi.


“Kami memandang ada beberapa pelanggaran yang dilakukan gubernur terkait dikeluarkannya izin lingkungan untuk PT.BAE, misalnya masih menggunakan data-data yang lama untuk mendapatkan izin baru, padahal sudah ditolak dalam pembahasan izin sebelumnya,”  ujar Uslaini direktur WALHI Sumbar.


Sementara itu Direktur YCM (Yayasan Citra Mandiri Mentawai), Rifai menjelaskan,  Gubernur Sumatera Barat tidak menjalankan kewajiban dalam pasal 49 PP 27/2012 yakni mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi rencana usaha selama 5 hari kerja dan Komisi Penilai Amdal menggunakan dokumen-dokumen penyusunan Amdal sebelumnya yang sudah dibatalkan oleh BKPM, untuk menyusun Amdal baru PT.BAE.

Padahal Dokumen tersebut merupakan dasar penilaian kelayakan lingkungan dan menjadi dasar terbitnya izin lingkungan.

Rifai menambahkan kejanggalan penerbitan izin lingkungan Rencana Kegiatan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri PT. Biomass Andalan Energi diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atas nama Gubernur Sumatera Barat (Surat Keputusan No. 660-8-2017 tertanggal 26 September 2017). 


Padahal menurut Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Izin Lingkungan harus dikeluarkan oleh Gubernur.

Ia menilai, Gubernur Sumatera Barat juga tidak menjalankan kewajiban dalam pasal 44 dan 45 PP 27/2012 yakni mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi rencana usaha selama 5 hari kerja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan selama 10 hari kerja. 

“Dalam pertemuan ini kami berharap Ombudsman mengawasi terkait pemberian izin ini, jangan sampai merugikan lingkungan dan masyarakat”, jelas Rifai.

Lebih lanjut dikatakannya, Fakta-fakta tersebut menggambarkan terjadinya maladministrasi dalam proses penerbitan izin PT. Biomass Andalan Energy. "Oleh  karena itu kami meminta Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat untuk menindaklanjuti laporan kami ini sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Ombudsman," ujarnya.


Sementara itu, Yefri Heriani Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menyatakan akan mengkaji potensi maladministrasi yang dilaporkan Walhi Sumatera Barat bersama Aliansi Pembela HAM Sumbar terkait terjadinya Maladministrasi dalam penerbitan rangkaian izin Hutan Tanaman Industiri di Mentawai.

"Dalam proses perizinan, ada potensi pengabaian hukum, hal tersebut dapat diindikasikan adanya maladministrasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam," ujar Yefri.

Menurut dia pihaknya membutuhkan kajian mendalam tentang permasalahan pengelolaan sumber daya alam, yang masalahnya memang berlarut-larut. (h/mg-yes)

loading...
Reporter : YESI /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]