Masyarakat Pakan Rabaa Timur Keluhkan Perusahaan Tambang PT Wira Patriot Sakti


Kamis, 17 Oktober 2019 - 20:14:32 WIB
Masyarakat Pakan Rabaa Timur Keluhkan Perusahaan Tambang PT Wira Patriot Sakti Wali Nagari Pakan Rabaa Timur Nasril

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Masyarakat di Kenagarian Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Solsel akan menyurati Gubernur Sumbar untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Wira Patriot Sakti, kendati perusahaan tersebut belum berproduksi.

Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Nasril, mengatakan, IUP eksplorasi Wira Patriot Sakti berkahir pada 2020 atau 15 tahun semenjak terbit pada 2005.

"Izinnya keluar sebelum pemekaran nagari di 2006, saat itu masih tergabung dengan nagari induk Pakan Rabaa," kata Nasril di ruang kerjanya, Rabu (17/10).

Menurutnya, masyarakat merasa dipersulit oleh perusahaan untuk membuka usaha di lahan miliknya. Sebab, masyarakat harus meminta persetujuan pada pihak perusahaan karena diklaim sebagai lokasi IUP perusahaan.

"Padahal lahan tersebut hak milik warga dan bersertifikat. Jika tidak ada rekomendasi perusahaan maka tidak bisa membuka usaha di lokasi itu," katanya.

Luas area IUP perusahaan tambang tembaga ini, imbuhnya sekitar 1.662 hektare (ha). Dari luasan area IUP itu, ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang terdampak, berupa lahan persawahan atau ladang. Bahkan, berupa pemukiman warga.

"Ada yang bersertifikat, ada juga yang tanah ulayat (tanah kaum adat.red). Sedangkan masyarakat tidak mengetahui," ujarnya.

Sosialisasi perusahaan, katanya baru dilakukan pada akhir 2018, dan itu setelah IUP terbit dan akan melaksanakan tambang. "Sebelumnya, masyarakat tidak pernah mengetahui," tandasnya.

Sebelumnya, di 2017 pihak nagari pernah melakukan gugutan terhadap perusahaan yang 'Non-

CnC' termasuk PT Wira Patriot Sakti. "Berdasarkan putusan PTUN 2017, dinyatakan Wira Patriot Sakti non - CnC. Sesuai putusan pengadilan itu, diperintahkan untuk mencabut izin perusahaan itu. Namun, berselang sekitar sebulan setelah putusan PTUN itu, kembali muncul surat dari Gubernur Sumbar menyatakan bahwa perusahaan Wira Patriot Sakti telah CnC," sebutnya.

 

Kemudian, imbuhnya jika benar perusahaan itu CnC, kenapa tidak saat sidang dibuktikan. "Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami," katanya.

Ia menyebutkan, langkah ke depan, pihak nagari akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan PTUN 2017.

"Masyarakat tidak bersedia dengan adanya perusahaan ini sehingga perusahaan ini tidak bisa produksi," lanjutnya.

Selanjutnya, imbuhnya, sekitar November 2019 perwakilan ninik mamak bakal menghadap ke Gubernur Sumbar.

"Dari isu yang berkembang, ninik mamak akan membuat surat permintaan pada pak gubernur untuk tidak memperpanjang izin perusahaan itu yang berkahir 2020," tandasnya.

Terpisah, Novi Hendrik selaku Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Solsel mengatakan, perusahaan itu masih dalam tahap eksplorasi dan belum berproduksi.

"Sejauh ini perusahaan belum berproduksi sehingga belum ada kajian dampak lingkungan. Apabila, ada persoalan terkait lahan sebaiknya dibuatkan surat tertulis sehingga tim nantinya ada dasar untuk menindaklanjuti. Identitas pelapor dirahasiakan jadi tidak perlu khawatir," tutupnya. (h/jef)

Reporter : Jefli /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]