Tidak Saja Anak STM..! Ratusan Ekonom Juga Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK


Jumat, 18 Oktober 2019 - 17:05:39 WIB
Tidak Saja Anak STM..! Ratusan Ekonom Juga Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK Demo menuntut pembatalan revisi UU KPK beberapa waktu lalu. (Sindonews)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Gelombang unjuk rasa  yang melibatkan berbagai kalangan dari mahasiswa hingga  pelajar STM, beberapa waktu  lalu  antara lain juga menuntut pembatalan revisi UU KPK. Kini  setelah  direvisi, ratusan pakar ekonomi  juga mendesak  pemerintah nenerbitkan Perppu  untuk membatalkan UU KPK hasil revisi tersebut.


Hingga  saat ini tercatat sudah 233 ekonom merekomendasikan pemerintah mengeluarkan Perppu. Mereka menilai ekonomi Indonesia dan dunia sedang dalam kondisi sulit, dan akan semakin merana dengan pelemahan penindakan korupsi.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradityo mengatakan korupsi berbanding terbalik dengan investasi, dan korupsi justru melemahkan kapasitas pemerintah. Dengan penindakan korupsi berkurang, maka kredibilitas KPK berkurang, nanti efisiensi ekonomi berkurang.

"Kami mendukung Pak Presiden meneruskan pembangunan, dengan menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Memperkuat KPK mudaratnya lebih kecil dibanding Pak Jokowi meneruskan UU Itu," kata Rimawan seperti dikutip dari cnbcindonesia.com, Jumat (18/10/2019).

Dia menambahkan dalam kurun 2001-2015 kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 203,9 triliun, sementara yang dikembalikan kepada negara hanya sekitar Rp 21 triliun.

Dalam kesempatan yang sama Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan jika UU KPK tetap dilanjutkan maka akan timbul kegaduhan yang menyebabkan pemerintah tidak fokus dalam membangun ekonomi. Padahal Indonesia menghadapi PR besar dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, bahkan sudah ada beberapa negara yang resesi.

"Revisi harus dibatalkan, keluarkan Perppu. Biarkan KPK berjalan seperti biasa. KPK sudah berjalan sangat baik. Logikanya jangan diputarbalikan, kalau korupsi sebagai pelancar investasi, itu logika ngawur dan sesat," tegas Pieter.

Selan itu ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan kalaupun harus ada revisi dalam UU KPK hanya pada poin-poin yang multi tafsir. Dengan begitu perbaikan tidak akan berpengaruh pada profesionalisme KPK.
"Misalnya penyadapan, kalau tidak ada penyadapan, tidak mungkin bisa terungkap. Kalau keampuhan KPK disana, dan instrumen itu diutak atik, apa dong namanya kalau tidak melemahkan?" kata Enny. (*)


 Sumber : sinarharapan.co /  Editor : dodi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM