Perppu Pencabut UU KPK Akan Terbit, Benarkah?


Sabtu, 19 Oktober 2019 - 08:30:14 WIB
Perppu Pencabut UU KPK Akan Terbit, Benarkah? Presiden Joko Widodo

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak menandatangani Undang-Undang KPK yang baru. Meski itu tak membuat UU KPK batal, namun muncul penafsiran bahwa sikap Jokowi itu adalah tanda-tanda akan terbitnya Perppu pencabut UU KPK.
"Sebagian pihak menafsirkan demikian, tetapi saya tidak mau berspekulasi, karena toh Perppu menjadi kewenangan Presiden," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, Sabtu (19/10/2019).

Perppu yang bisa membatalkan UU KPK itu masih dinantikan terbit dari tangan Jokowi, sejauh ini. Namun UU KPK kini sudah berlaku. Tanpa tanda tangan Jokowi, UU KPK berlaku setelah 30 hari sejak RUU disetujui bersama menjadi UU. Itu sudah diatur dalam Pasal 20 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun sikap Jokowi yang memilih tak meneken UU baru itu dinilai dilakukan karena Jokowi memperhatikan aspirasi yang muncul menolak UU KPK.
"Kalau menyerap aspirasi, pasti, tidak usah kita ragu-ragu lagi. Tapi sekali lagi, sesuai UUD 1945 Pasal 20 ayat 5 memang begitu, bila suatu UU tidak ditandatangani setelah 30 hari maka otomatis dia menjadi UU. Diperkuat lagi dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," tutur Hendrawan yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2014-2019 ini.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu kini sudah dinomori, yakni menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. UU itu sudah berlaku sejak 17 Oktober kemarin. Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Tjahjo Kumolo tak mengetahui alasan Jokowi tak menandatangani UU tersebut.
"Saya nggak tahu," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10) kemarin.(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Mei 2020 - 21:49:12 WIB

    Yasonna Pastikan Bakal Hadiri Sidang Perppu Corona di MK Bersama Menku dan Jaksa Agung

    Yasonna Pastikan Bakal Hadiri Sidang Perppu Corona di MK Bersama Menku dan Jaksa Agung HARIANHALUAN.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly memastikan akan menghadiri sidang lanjutan Perppu Corona yang digugat sedikitnya 3 kelompok masyarakat pada Rabu (20/5) besok. Yasonna akan had.
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 10:46:33 WIB

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang HarianHaluan.com - Pemerintah mengapresiasi dukungan DPR yang telah menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu Covid-19 terkait kebijakan keuangan negar.
  • Selasa, 12 Mei 2020 - 15:35:29 WIB

    279 Anggota DPR Absen Paripurna Putuskan Perppu Corona-RUU HIP

    279 Anggota DPR Absen Paripurna Putuskan Perppu Corona-RUU HIP DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini yang salah satu agendanya pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona. Dari 575 anggota DPR 2019-2024, sebanyak 279 orang tidak menghadiri rapat paripurna terse.
  • Selasa, 05 Mei 2020 - 13:54:47 WIB

    Masyarakat Tak Sanggup Lagi Nunggu Bansos! PAN Setuju Perppu Corona

    Masyarakat Tak Sanggup Lagi Nunggu Bansos! PAN Setuju Perppu Corona JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan PAN setuju dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan virus Corona (COVID-19). Zulhas mengatakan PAN setuju dengan Perppu itu karena melih.
  • Selasa, 28 April 2020 - 22:38:55 WIB

    Perppu Corona Jokowi Disebut Kemunduran Hukum

    Perppu Corona Jokowi Disebut Kemunduran Hukum JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penanganan corona yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai bentuk kemunduran hukum..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]