Pasca-Pelantikan, 7 Masalah Membara Telah Menanti  Jokowi-Maruf  


Sabtu, 19 Oktober 2019 - 09:51:46 WIB
Pasca-Pelantikan, 7 Masalah Membara Telah Menanti  Jokowi-Maruf   Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Dok. Setneg)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Jokowi dan Maruf Amin akan diambil sumpah dan janjinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden gedung MPR RI pada Minggu (20/10/2019) pukul 14.30 WIB. Namun ada sejumlah masalah serius yang telah menanti untuk segera dituntaskan.  

Ada sejumlah visi dan misi yang dicanangkan. Itu semua juga sudah dipaparkan selama berkampanye saat Pilpres 2019 masih berjalan. Jokowi-Ma'ruf Amin bertekad menjalankan program-program tersebut.  Akan tetapi, bukan berarti Jokowi bisa sepenuhnya fokus merealisasikan janji kampanyenya lalu mengabaikan permasalahan yang muncul di periode pertama.


Inilah Tujuh Masalah Besar yang menanti Jokowi di priode ke dua: 


Radikalisme

Penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pekan lalu dinilai banyak pihak menjadi warning bahayanya paham radikalisme di Indonesia. Polisi menyebut, dua pelaku penyerangan Wiranto, SA dan FA diduga terpapar paham radikal dan terafiliasi dengan kelompok teroris JAD.

Bahayanya paham radikalisme ini pernah dilontarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekjen PBNU Helmy Faishal pernah mengatakan bahwa tantangan utama bagi Jokowi di masa pemerintahan selanjutnya adalah menangkal paham radikalisme dan terorisme yang sudah sangat membahayakan.
Diketahui selama lima tahun terakhir, sejumlah serangan teror terjadi. Sebut saja penembakan dan bom di kawasan Thamrin (Jakarta Pusat), ledakan bom di Kampung Melayu (Jakarta Timur), serta teror bom dan penyerangan terhadap polisi di Surabaya (Jawa Timur).

Pengamat teroris Al Chaidar menilai penanganan radikalisme dan terorisme di periode pertama Jokowi terbilang payah. Ia menilai hal itu terjadi karena Jokowi tidak serius menangani persoalan yang satu ini.

Karhutla

Masalah lain dalam periode pertama Jokowi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla)di periode pertama Jokowi. Asap membubung tinggi ke langit di berbagai daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Asap karhutla ini bahkan sampai memakan korban jiwa.

Greenpeace Indonesia mencatat 3,4 juta hektare lahan terbakar selama 2015-2018. Ditambah catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebut 328.724 hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari-Agustus 2019. Angka itu tidak statis dan masih bisa bertambah.

Greenpeace menilai itu dampak dari pemerintah yang lemah dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan.
Eksekusi hukuman itu pun bisa membuat perusahaan takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan. Namun, karhutla masih terjadi lantaran hukuman tak kunjung dieksekusi. Tidak ada pula tekanan dari pemerintah selaku penggugat.

Pelanggaran HAM Masa Lalu

Janji penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dikumandangkan Jokowi pada 2014 juga tidak bisa direalisasikan. Penanganan HAM ini juga menjadi PR Jokowi pada periode kedua.

Soal ini, Komisi Nasional (Komnas) HAM sudah memberikan rapor merah pada pemerintahan Jokowi-JK ihwal penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu pada Oktober 2018 silam.

Pada April 2016, pemerintah sendiri sempat mengadakan Simposium Nasional bertajuk Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan. Banyak pihak duduk bersama untuk mencari solusi.

Memasuki Februari 2017, Jokowi mengaku sudah menginstruksikan Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Baik yudisial ataupun non-yudisial.

Akan tetapi, tidak ada kabar positif. Kejaksaan Agung menyatakan sulit untuk mencari fakta, bukti, dan saksi. Karenanya, solusi yang akan ditempuh adalah dengan non-yudisial. Berkas lalu dikembalikan kepada Komnas HAM.

Pun demikian dengan KontraS yang menyebut kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982 - 1985, Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Peristiwa DOM Aceh dan Pasca DOM 1989 - 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999 belum dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi.

Revolusi Mental Belum Optimal

Demikian juga dengan Revolusi Mental. Selama periode pertama Jokowi, program Revolusi Mental belum membuahkan hasil, jika tidak ingin dikatakan gagal.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Revolusi Mental yang dicanangkan dan dilaksanakan Jokowi di periode pertama memang belum berjalan optimal. Hasilnya pun jadi tak maksimal.

Dia mengamini bahwa pemerintah sudah mengonsep sedemikian rupa. Berbagai program dan peraturan turunan pun telah diterbitkan. Namun, perilaku aparatur sipil negara (ASN) masih belum berubah secara signifikan.

Dalam pelaksanaan Revolusi Mental, Jokowi meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dalam Inpres itu, Jokowi menekankan pada lima program, yakni gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri, dan gerakan Indonesia bersatu.

Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membentuk Kelompok Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental (Pokja GNRM) yang beranggotakan para pakar dan pejabat negara di pertengahan tahun 2015.

Pendekatan Militeristik di Papua

Masalah lain yang mendera pemerintahan periode pertama Jokowi adalah Papua. KontraS menilai Jokowi tidak mengubah pola pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat Papua. Menurut KontraS, Jokowi masih tetap menggunakan pakem lama, yakni cenderung militeristik.
Dialog damai, bagi KontraS, seharusnya dijadikan prioritas utama untuk menjawab segala jenis masalah yang ada di benak masyarakat Papua. Bukan dengan pendekatan militer, karena justru menimbulkan korban jiwa yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan gerakan separatis.
Diketahui Papua sempat bergejolak di bulan-bulan terakhir Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertama. Itu bermula dari kasus lontaran ujaran rasialisme di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada pertengahan Agustus.

Dampaknya, aksi unjuk rasa berujung kerusuhan berturut-turut terjadi di berbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. Massa mendesak pelaku ujaran rasialisme terhadap mahasiswa Papua diusut tuntas.

Kerusuhan menjalar di banyak tempat. Jayapura, Sorong, Timika, Merauke dan beberapa wilayah lainnya. Di Jakarta, mahasiswa Papua juga sempat berunjuk rasa seraya mengibarkan bendera Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka.

Imbas kerusuhan di Papua dan Papua Barat pun sangat luar biasa. Selain perekonomian, kerusuhan juga mengakibatkan korban jiwa, baik dari sipil maupun aparat.(*)
 

 Sumber : Cnnindonesia.com /  Editor : Dodi NJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]