Duh..! Tidak Ada Pemberantasan Korupsi Dalam Pidato Jokowi


Ahad, 20 Oktober 2019 - 20:27:43 WIB
Duh..! Tidak Ada Pemberantasan Korupsi Dalam Pidato Jokowi Ilustrasi

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato dalam pelantikannya untuk memimpin negara pada periode kedua. Namun tak ada isu pemberantasan korupsi dalam pidato Jokowi tadi.

Jokowi berpidato di atas mimbar Ruang Sidang Paripurna, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Minggu (20/10/2019).

Dia menyampaikan lima hal yang menjadi prioritasnya dalam pemerintahan periode kedua, 2019-2014. Prioritas pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

"Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," kata Jokowi setelah diambil sumpahnya, tadi.

Kedua, Jokowi akan tetap membangun infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Ketiga, Jokowi ingin menyederhanakan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi.

"Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.

Tak ada isu pemberantasan korupsi yang menjadi prioritasnya. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz tidak terkejut dengan kenyataan ini.

"Bagi kami tidak mengagetkan karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi. Salah satunya dalam pidato kemenangan Jokowi di Sentul 14 Juli 2019, yang juga tidak menyinggung pemberantasan korupsi sebagai prioritas pemerintah," tuturnya.

Dia memprediksi, pemberantasan korupsi dan reformasi lembaga penegak hukum bakal terus menjadi anak tiri dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin nanti. Dia mengkritik isu pemberantasan korupsi sebagai kelemahan Jokowi.

"Isu ini menjadi titik terlemah kinerja pemerintah selama satu periode sebelumnya. Padahal isu hukum dan pemberantasan korupsi semakin ditinggalkan justru akan menjadi beban bagi pemerintahan," sorot Donal.(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 24 Februari 2020 - 20:15:55 WIB

    Duh..! Seluruh Pejabat Negara 'Kena Getah' Gara-gara Pernyataan Hamil Saat Renang

    Duh..! Seluruh Pejabat Negara 'Kena Getah' Gara-gara Pernyataan Hamil Saat Renang JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Juru Bicara Presiden Bidang Sosial, Angkie Yudistia, meminta kepada seluruh pejabat negara berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Hal ini terkait pernyataan Komisioner Komnas Perlindungan Anak I.
  • Sabtu, 22 Februari 2020 - 12:14:27 WIB

    Waduh..! Prabowo Menggerutu Disebut Menteri Terbaik

    Waduh..! Prabowo Menggerutu Disebut Menteri Terbaik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggerutu saat mendapat predikat sebagai menteri terbaik. Ajudan pribadinya, Dhani Wirianata menceritakan alasan Prabowo menggerutu..
  • Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:43:53 WIB

    Waduh..! Jakarta Waspada Banjir Pagi Ini, Semua Pintu Air Siaga III

    Waduh..! Jakarta Waspada Banjir Pagi Ini, Semua Pintu Air Siaga III JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Hujan yang mengguyur Kota Jakarta dan sekitarnya mulai Sabtu (22/2/2020) dini hari menyebabkan ketinggian air di sejumlah pintu air meningkat hingga berstatus siaga tiga banjir atau level waspada..
  • Kamis, 20 Februari 2020 - 23:29:19 WIB

    Duh..! KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi

    Duh..! KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   menghentikan 36 penyelidikan kasus dugaan korupsi. Pertimbangannya antara lain lamanya waktu penyelidikan hingga tidak cukupnya bukti permulaan..
  • Selasa, 18 Februari 2020 - 14:50:12 WIB

    Duh..! Begini Ancaman Sri Mulyani untuk BPJS Kesehatan

    Duh..! Begini Ancaman Sri Mulyani untuk BPJS Kesehatan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan menarik kembali suntikan modal ke BPJS Kesehatan jika Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dibatalkan. Perpres itu memutuskan.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]