Baru Saja Dilantik, KontraS Nilai Jokowi Gagal. Kok Bisa?


Selasa, 22 Oktober 2019 - 07:00:41 WIB
Baru Saja Dilantik, KontraS Nilai Jokowi Gagal. Kok Bisa? Ilustrasi

 

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu pada periode pertama pemerintahannya.
Kepala Divisi Pemantau Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut pada 2014 lalu Jokowi secara tegas memasukkan soal penyelesaian HAM berat masa lalu dalam Nawacita yang berarti masuk dalam janji politiknya.
Kata Dimas, ada sejumlah kasus yang dijanjikan Jokowi akan selesai selama lima tahun pemerintahan sepanjang 2014-2019. Di antaranya yakni menyelesaikan kasus korban kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984, hingga Tragedi 1965.
Namun hingga akhir masa jabatan Jokowi di periode pertama, tak ada satu pun dari kasus itu yang disentuh dan diselesaikan oleh Jokowi.

"Dari enam kasus itu, Pak Jokowi dalam periode pertama kepemimpinannya, tidak ada satu pun langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan implementasikan janji politik tersebut," kata Dimas di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
Tak hanya itu, Dimas juga menilai selama lima tahun Jokowi memimpin, kebijakan yang diambil sama sekali tak menunjukkan asas keadilan.
Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Nawacita Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Kita sama-sama cek, kebijakan untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dicap berkeadilan seperti tertulis dalam Nawacita itu gagal dipenuhi oleh rezim Jokowi-JK selama periode 2014-2019," katanya.

Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita, kata Dimas, hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM Berat.
Kata Dimas, penyelesaian HAM yang dianggap telah diselesaikan pada masa kepemimpinan Jokowi di periode pertama diartikan dengan sistem rekonsiliasi yang juga lebih mirip dengan aksi cuci tangan.
"Rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai bentuk lain cuci tangan yang dilakukan oleh beberapa terduga pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang masih menikmati privilege politik dengan menduduki jabatan publik yang strategis," katanya. (*)


 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 24 November 2019 - 13:30:54 WIB

    PGRI Sebut Tak Ada yang Baru dari Pidato Nadiem

    PGRI Sebut Tak Ada yang Baru dari Pidato Nadiem JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai tak ada hal baru dari pidato jelang Hari Guru Nasional 2019 yang dituliskan Menteri Pendidikan dan Kebudaya.
  • Kamis, 21 November 2019 - 21:01:40 WIB

    Wah.. Jokowi Sampai Terkejut saat Tahu Putri Tanjung Baru 23 Tahun

    Wah.. Jokowi Sampai Terkejut saat Tahu Putri Tanjung Baru 23 Tahun JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Tujuh milenial diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai staf khususnya yang baru. Di antaranya adalah Putri Indahsari Tanjung..
  • Kamis, 21 November 2019 - 18:00:35 WIB

    Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial

    Ini 7 Staf Khusus Baru Jokowi dari Kalangan Milenial JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang yang menjadi staf khususnya. Pengumuman itu dilakukan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2019). .
  • Kamis, 21 November 2019 - 17:27:13 WIB

    Jokowi Akan Perkenalkan 12 Staf Khusus, 7 Nama Baru

    Jokowi Akan Perkenalkan 12 Staf Khusus, 7 Nama Baru JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperkenalkan jajaran staf khusus presiden yang membantunya untuk pemerintahan 2019-2024. Total 12 staf khusus yang akan diangkat, dengan rincian 5 nama lama da.
  • Kamis, 21 November 2019 - 11:57:02 WIB

    Kapolsek Kebayoran Baru Juga Sudah Dicopot, Ada Apa?

    Kapolsek Kebayoran Baru Juga Sudah Dicopot, Ada Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah ditangkap tim Propam Polda Metro Jaya atas dugaan suap. Benny dicopot dari jabatannya itu..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM