Wahh..! Ternyata Sumbar Belum Tandatangani NPHD Pilkada 2020, Ada Apa?


Selasa, 22 Oktober 2019 - 20:31:38 WIB
Wahh..! Ternyata Sumbar Belum Tandatangani NPHD Pilkada 2020, Ada Apa? Komisioner KPU rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). SYAFRIL AMIR

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting memaparkan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Dia menyebutkan bahwa tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota pada tanggal 24 September 2020 tersebut sudah berjalan dengan baik.

Tahapan persiapan perencanaan program dan anggaran sudah mulai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di 245 kabupaten/kota dan 7 provinsi. "Hanya 2 provinsi lagi yang belum ditandatangani NPHD-nya, yaitu Sumatera Barat dan Sulawesi Utara," ungkap Evi Novida.

Karena itu dia berharap agar DPD RI mendorong agar kesepakatan anggaran untuk pilkada di dua provinsi dan 16 kabupaten kota yang belum menandatangani NPHD segera bisa dilakukan agar persiapan bisa segera dilakukan dan tidak menghambat proses pilkada.

Sedangkan Komisioner Bawaslu Muhammad Afifuddin menjelaskan beberapa catatan regulasi pilkada dan menginginkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Pilkada terkait dengan Bawaslu. Beberapa usulan perbaikan diajukan ke Kemendagri dan Presiden, yaitu tematik problematika definisi dan nomenklatur pengawas di kabupaten/kota  yang jumlahnya bervariasi 3-5 orang. Padahal kata dia, pada UU Pilkada jumlahnya hanya 3 dan adhoc sehingga diperlukan payung hukum.

Kemudian kewenangan lembaga misalnya penanganan pelanggaran administrasi yang Terstruktur Sistematis Masif (TSM)  belum ada pada UU 10 Tahun 2016. "Bedanya penanganan pelanggaran pada Pilkada sifatnya hanya  rekomendasi, beda dengan pemilu serentak yang bisa melalui putusan sidang secara ajudikasi. Ini menjadi hal yang perlu direvisi,” papar Afifuddin.

Sementara itu, Wakil Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri yang memimpin rapat tersebut menegaskan, DPD RI  Sebagai representasi daerah, berkomitmen mengawal demokrasi daerah dengan melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2020 mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tahun 2020.

Dalam melakukan pengawasannya itulah, Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja denga KPU dan Bawaslu untuk mendapat penjelasan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di ruang rapat Komite I DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Djafar Alkatiri yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 secara Optimal dan mencari solusi terhadap berbagai masalah yang bisa mengganggu kelancaran dari pelaksanaan pilkada
tersebut.

“Selain itu KPU dan Bawaslu harus segera mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi dalam proses penyelenggaraan  Pilkada Serentak 2020. Prediksi dan antisipasi berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, termasuk permasalahan-permasalahan strategis lainnya,” ujar Djafar.

Komite I meminta Bawaslu untuk memastikan perlindungan hak pemilih dengan mengoptimalkan validitas data pemilih, menyederhanakan proses validasi data pemilih, dan memastikan terdatanya pemilih yang berhak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan.

Seain itu, KPU diminta untuk mempermudah pemilih yang berhak untuk memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunaka Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Komite I bersama KPU dan Bawaslu sepakat perlunya kajian lebih lanjut dalam upaya mendorong revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

"Revisi itu harus mempertimbangkan kelembagaan Bawaslu, Definisi kampanye dan metode kampanye, rekapitulasi suara elektronik, syarat pencalonan Parpol dan Perseorangan, batasan usia pemilih, pengaturan pencalonan mantan narapidana, penataan jadwal pilkada, pembatasan belanja kampanye, pembiayaan APBD dari APBN, sanksi politik uang, persayaratan pemilih dan e-voting," pungkas Djafar. (*)

Reporter : SYAFRIL AMIR /  Editor : DODI NJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]