Leonardy Desak NPHD Pilkada Sumbar Segera Ditandatangani


Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:24:46 WIB
Leonardy Desak NPHD Pilkada Sumbar Segera Ditandatangani Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mendesak agar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020 di Sumbar segera ditandatangani antara Pemerintah Provinsi Sumatara Barat dengan KPU dan Bawaslu Sumbar.

"Saya meminta agar NPHD segera ditandatangani antara Pemprov dengan KPU Sumatera Barat dan Bawaslu Sumatera Barat agar pilkada serentak 2020 dapat terselenggara dengan baik," kata Leonardy merespon pernyataan Komisioner Evi Novida Ginting dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (22/10).

Evi Novida mengungkapkan, Sumatera Barat merupakan satu dari 2 provinsi yang belum menandatangani NPHD dari 9 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.Padahal penandatanganan NPHD paling lambat di tanggal 1 Oktober 2019. 

Menurut Leonardy, adanya perbedaan penghitungan standar pembiayaan  kebutuhan pilkada antara Pemprov Sumbar dengan KPUD Sumbar dan Bawaslu Sumbar.

Untuk itu Leonardy meminta kepada KPU Sumbar dan Bawaslu Sumbar untuk dapat secepatnya  merasionalisasi kembali anggaranmya masing-masing.

Leonardy juga mengusulkan penggunaan sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Menurutnya sistem dengan pemungutan suara secara elektronik, tersebut dapat mengurangi beban APBD dalam pelaksanaan pilkada. 

Dirinya mengapresiasi sistem elektronik rekapitulasi yang akan dilakukan KPU, tetapi jika sistem e-voting dilaksanakan, maka pelaksanaan pilkada di tahun 2020 dapat lebih cepat,efisien dan lebih murah dan tentu lebih baik.

Masih terkait pilkada serentak, kata pria yang akrab di sapa Datuk itu, juga mengusulkan penggunaan APBN dalam membiayai pilkada serentak. 

Menurutnya dengan di biayai Pilkada serentak dengan APBN dapat mengurangi beban APBD di setiap daerah.

“Sebaiknya pilkada 100% dibiayai dari APBN, karena kemampuan APBD tidak sama di tiap daerah. Untuk tidak membebani APBD di tiap provinsi kabupaten dan kota, kita minta pemerintah menganggarkan,anggaran pilkada dari APBN,” ucap Leonardy. (sam)

Reporter : Sam /  Editor : heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 04 Mei 2019 - 18:39:08 WIB

    Leonardy  Imbau Maskapai Segera Turunkan Tarif Pesawat 

    Leonardy  Imbau Maskapai Segera Turunkan Tarif Pesawat  JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Kenaikan harga tiket pesawat domestik harus jadi perhatian serius oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan bakal memunculkan hal-hal yang bisa mengancam stabilitas ek.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]