Ini Alasan ASN Tidak Boleh Nyinyir ke Pemerintah


Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:59:58 WIB
Ini Alasan ASN Tidak Boleh Nyinyir ke Pemerintah Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah telah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk nyinyir ke pemerintah, termasuk dalam bentuk kritikan di media sosial. Hal ini menuai pro-kontra karena dinilai membungkam kebebasan berpendapat warga negara yang dilindungi konstitusi. Tepatkah alasan itu?

"Dengan status kepegawaian yang melekat, setiap pegawai ASN baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terikat dengan perjanjian antara Pemerintah dengan pegawai ASN yang disebut contract suigeneris yang di dalamnya terkandung hubungan dinas publik (openbare diensbetrekking)," kata ahli hukum kepegawaian, Dr Tedi Sudrajat, Rabu (23/10/2019).

Artinya, pola hubungan ini menciptakan kedudukan yang subordinatif antara Pemerintah dengan pegawai ASN. Di mana pegawai ASN harus tunduk taat pada setiap pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah selaku atasannya.

"Implikasi dari hubungan ini menciptakan pembatasan hak Asasi bagi setiap pegawai ASN," cetus Tedi.

Menurut Tedi, kebebasan yang dibatasi di medsos bagi ASN bisa dilihat lewat 6 rambu-rambu. Pertama, menyampaikan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. Kedua, menyampaikan pendapat lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian di atas melalui media sosial seperti share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya," kata Tedi menegaskan.

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah. Kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, dan memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

"Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin di atas dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial," cetus Tedi.

Lalu apa hukuman ke ASN yang melanggar rambu-rambu di atas?

"Dapat dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Hukuman disiplin ini diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan ASN tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat," jelas tenaga ahli Komite 4 DPD itu.

Meski demikian, Tedi memahami kondisi di atas menimbulkan pro kontra dalam implementasinya. Karena di satu sisi aturan tersebut bisa menimbulkan chilling effect, yakni pegawai ASN takut untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah, sedangkan kritik dalam konteks demokrasi sangat diperlukan.

"Namun disisi lain, pemerintah memerlukan profil pegawai ASN yang profesional dan loyal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga membutuhkan situasi yang kondusif tanpa hiruk pikuk lontaran yang bernada sinis dan kritis terhadap pemerintah di media sosial," pungkas Tedi yang sehari-hari mengajar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]