Mahfud Janji Tuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM


Kamis, 24 Oktober 2019 - 06:57:34 WIB
Mahfud Janji Tuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Mahfud MD

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berencana menghidupkan lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada 2006 lalu.

"Kita dulu sudah pernah ada UU rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting untuk dibuka lagi Kenapa dulu dibatalkan oleh MK dan MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Mahfud menyatakan sampai sekarang UU tersebut belum diperbaiki setelah dibatalkan oleh MK. Ia berjanji akan melihat kembali naskah UU tersebut. Mahfud juga akan melihat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai.

"Ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kedaluwarsanya kasus itu, kemudian manfaat dan mudarat-nya dalam setiap agenda penyelesaian itu," ujarnya.

Terkait pemberantasan korupsi, Mahfud mengaku belum mendapat arahan dan masalah substansi yang dibahas bersama Jokowi. Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan dirinya ingin menginventarisasi persoalan yang ada terlebih dahulu.

"Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengkoordinasi kementerian terkait," tuturnya.

Pertama dari Sipil

Mahfud mengaku baru sadar dirinya adalah Menko Polhukam pertama dari sipil, setelah diingatkan oleh mantan Ketua Umum PKPI AM. Hendropriyono. Meskipun demikian, ia mengatakan akan belajar dari pengalaman dan juga rekan-rekannya agar bisa menyesuaikan diri.

"Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama. Enggak apa-apa, saya kira saya akan banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dan saya banyak teman," ujarnya.

Di sisi lain, kata Mahfud, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu, dirinya yang berasal dari sipil harus memimpin prajurit TNI hingga para jenderal.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun yakin bisa mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya, seperti TNI dan Polri.

"Pengalaman saya, tidak sulit, karena TNI itu punya sikap disiplin yang ketat," katanya.


 Sumber : cnnindonesia /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 13 November 2019 - 16:05:25 WIB

    Mahfud MD: Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan Kategori Radikal Tingkat Dua

    Mahfud MD: Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan Kategori Radikal Tingkat Dua PERISTIWA, HARIANHALUAN.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan Mahfud MD mengatakan, aksi yang dilakukan pria yang menggunakan atribut ojek online tersebut merupakan radikalisme dengan cara pengeboman ter.
  • Selasa, 05 November 2019 - 18:36:46 WIB

    Terkait Perppu KPK, Mahfud MD: Presiden Masih Menunggu

    Terkait Perppu KPK, Mahfud MD: Presiden Masih Menunggu JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan, Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Komisi Pember.
  • Rabu, 30 Oktober 2019 - 13:59:48 WIB

    Wadidaw..! Mahfud Md Siap Sorongkan Kuping untuk Dijewer Amien Rais

    Wadidaw..! Mahfud Md Siap Sorongkan Kuping untuk Dijewer Amien Rais BANDUNG, HARIANHALUAN.COM - Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi soal ancaman 'jewer' dari politikus senior PAN Amien Rais. Mahfud menyatakan siap dijewer bila kinerjanya sebagai menteri tak bagus..
  • Selasa, 29 Oktober 2019 - 19:00:06 WIB

    Diminta Mundur, Mahfud MD: Memang ICW Itu Siapa?

    Diminta Mundur, Mahfud MD: Memang ICW Itu Siapa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Menkopolhukam Mahfud MD enggan berkomentar banyak soal desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mundur jika dalam 100 hari pemerintah presiden Joko Widodo tak menerbitkan Peraturan Pemerintah.
  • Selasa, 29 Oktober 2019 - 12:17:07 WIB

    Presiden akan Terbitkan Perppu KPK? Simak Penjelasan Mahfud 

    Presiden akan Terbitkan Perppu KPK? Simak Penjelasan Mahfud  JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Sepertinya  penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hanya tinggal menunggu waktu..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM