DPRD Dukung Pemerintah Pecat ASN Korupsi


Jumat, 25 Oktober 2019 - 16:02:59 WIB
DPRD Dukung Pemerintah Pecat ASN Korupsi ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD Kota Padang dukung pemerintah untuk memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.  

"Di mana kebijakan tersebut dinilai sangat tepat dan selaras,  dengan program pemerintah pusat dalam menangani permasalahan korupsi," kata Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Lathief, Jumat (25/10).

Ia menyebut, langkah pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN dikatakan dia sudah melewati proses dan mekanisme yang berlaku.   “Pertama kebijakan yang diambil, pastinya sudah melewati mekanisme yang berlaku,” sebutnya.

“Pastinya ada kajian-kajian yang kemudian memutuskan ASN yang terbukti terlibat kasus korupsi dipecat. Pasti ada dasar berupa UU khususnya yang mengatur tentang ASN,” tambahnya.

Diakui dia, langkah yang diambil Pemko Padang  juga selaras dengan pemerintah pusat dalam memerangi korupsi.
Di mana sikap tegas akan diambil, bilamana terdapat aparatur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Memang di pemerintahan saat ini, kami  lihat sangat tegas terhadap pelaku korupsi. Sudah banyak yang dipecat. Makanya ini kami dukung penuh,” sambungnya.

Ia berharap,  pemecatan terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan korupsi dapat menjadi pelajaran bagi ASN lainnya. Sehingga ada efek jera ketika hendak melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Ia juga berharap Pemko Padang,  dapat lebih tegas dan mempersempit ruang gerak koruptor.
Sehingga pemanfaatan uang daerah dapat sampai ke tangan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Padang  DPRD Kota Padang Ilham Maulana mengatakan, hal ini merupakan aturan negara yang harus dilaksanakan, jika memang terdapat ASN telah melakukan tindak pidana korupsi, saya pikir memang harus segera di berhentikan.

"Jangan biarkan oknum-oknum ini kelamaan melakukan korupsi, menghambur-hamburkan uang negara demi memenuhi ambisinya dan  memperkaya diri," katanya.

Oleh karena itu , ia  menyarankan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar menyurati pimpinan-pimpinan kepala daerah dengan mencantumkan nama-nama ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dilengkapi data-datanya.
Menurutnya, jika BKN hanya bicara secara gamblang tapi tidak ada tindakan, maka pihak terkait akan mengganggap hal itu hanya sekedar wacana, sehingga  tidak ditanggapi secara serius.

"Saya menduga kalau BKN ini belum menyurat kepada pimpinan daerah, tapi BKN baru bicara di koran, sehingga ada tarik ulur. Tapi saran saya, segera lah menyurati kepada kepala-kepala daerah dengan mencantumkan nama-nama itu.  Inikan juga kan dalam rangka penegakan aturan. Kalau sudah beberapa kali menyurat dan tak ditanggapi, ya NIP-nya diblokir saja," tegasnya.

Namun ia juga mengingatkan, agar para ASN berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan jabatan jangan sampai itu disalahgunakan dan menjadi pintu masuk korupsi.

"Jadi saya harap para ASN yang mendapatkan jabatan strategis itu jangan coba-coba untuk menyalahkan kewenangannya, yang indikasinya akan menjadi temuan karena sudah melakukan korupsi. Karena secara kasat mata kami  juga tahu itu dan bukan rahasia umum lagi. Kami tahu gaji mereka berapa sih, tapi karena posisinya ditempat basah, maka korupsi bisa saja terjadi. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan jabatan strategis," tekannya. (h/ade)

 


Reporter : Ade Budi /  Editor : Heldi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM