Konflik Agraria Melonjak, KPA Sorot Dua Menteri Dipertahankan Jokowi


Sabtu, 26 Oktober 2019 - 23:56:01 WIB
Konflik Agraria Melonjak, KPA Sorot Dua Menteri Dipertahankan Jokowi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dikritik KPA.. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Selama pemerintahan Jokowi, jumlah konflik agraria justru  semakin banyak. Tercatat  1.769 konflik agraria.Jumlah ini menanjak dibandingkan era SBY dengan 1.308 konflik.


Oleh karena  sejumlah LSM dan akademisi yang tergabug dalam Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) mengkritik keberadaan dua menteri yang masih dipertahankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski dianggap tak berhasil menyelesaikan konflik agraria. 

Mereka adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan konflik agraria di Indonesia masih marak dan ketimpangan di sektor agraria juga tinggi. Instruksi Jokowi untuk mempercepat penyelesaian konflik seolah tak digubris oleh dua kementerian itu.


"Situasi ini mengindikasikan bahwa kedua menteri tidak sejalan dengan visi misi presiden dalam konteks menjalankan reforma agraria," kata Dewi, Sabtu (26/10).


Menurut Dewi, selama ini Sofyan justru membelokkan reforma agraria menjadi hanya sekadar pekerjaan sertifikasi tanah. Padahal, penyelesaian sertifikasi tanah memang menjadi tugas pokok dari kementerian itu.

Sementara, reforma agraria adalah prioritas untuk mengatasi krisis struktural. Dewi memandang Kementerian ATR mengabaikan penyelesaian konflik agraria.

"Menteri ATR juga menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang keterbukaan informasinya telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA)," katanya.


Dewi melanjutkan, Sofyan juga dianggap menjadi aktor utama yang mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di tengah gelombang protes sejumlah pihak. Sejauh ini, ruu itu masih dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di samping itu, KPA menilai Siti tak menyelesaikan konflik agraria dengan melepaskan desa-desa, tanah pertanian, dan kebun rakyat dari klaim kawasan hutan negara serta korporasi kehutanan. 

Menurut KPK, beberapa Petani dan masyarakat desa yang berada di dalam atau sekitar klaim kawasan hutan dipaksa dan diintimidasi aparat agar menyerah pada skema kemitraan, perhutanan sosial atau izin pemanfaatan hutan negara. (*)

 Sumber : CnnIndonesia /  Editor : DODI NJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]