Sindir Eks Mentan Soal Data BPS, Ini Kata Gerindra


Senin, 28 Oktober 2019 - 12:16:35 WIB
Sindir Eks Mentan Soal Data BPS, Ini Kata Gerindra ilustrasi lahan pertanian. NET

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro menilai ucapan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menuding data lahan sawah yang dikeluarkan BPS tidak akurat itu sangat tidak relevan. Menurutnya, hasil BPS merupakan data resmi yang dikeluarkan pemerintah. 

"Ya kalau BPS salah, percaya siapa lagi. Apapun yang dikeluarkan oleh BPS itu salah atau benar harus kita akui karena itu sudah melalui kajian dan pertimbangan para pakar. Itu juga resmi dari pemerintah," kata Darori di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.

Dadori menjelaskan, sebagai anggota DPR, pacuan yang dipakai yaitu data dari BPS.

"Kalau dia (Amran) salah itu versinya dia. Tetapi kalau kita sebagai aparat sebagai anggota dewan, ya kita pedomannya itu (Data BPS). Kita percaya itu (data BPS)," kata dia.

Selain itu, Darori melihat Mentan baru Syahrul Yasin Limpo (SYL) sangat berpengalaman serta teliti. Ia menilai, SYL akan lebih berhati-hati dengan data. 

"Kalaupun Amran bilangnya salah, yang biarin saja dia sudah selesai kan. Kalaupun dibilang salah, nanti juga akan dikroscek oleh Mentan yang baru. Tetapi untuk saat ini kita percaya data BPS," kata dia.

Perlu diketahui, pada tahun 2018 BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektare (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di 2013 seluas 7.750.999 Ha.

KSA merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Untuk menghitung produksi maka memerlukan data luas panen dan produktivitas, sementara untuk luas panen tergantung dari data luas lahan baku sawah.

Lalu, untuk menghitung luas bahan baku sawah tim BPS harus datang langsung ke titik koordinat yang ditentukan melalui citra satelit. Setelah ada di titik koordinat kemudian tim BPS mengambil foto.

Amran sebelumnya mengatakan data yang diambil BPS, BIG, dan BPN,  setelah dicek 92 % sampel yang diambil salah. 

Amran mengaku baru bisa menyampaikan hal ini setelah lengser dari jabatan Menteri Pertanian yang diembannya. Ia menambahkan, data persawahan yang diambil menggunakan citra satelit pun tidak benar.

"Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Ini harus diperbaiki," ucap Amran.

Dengan kesalahan data luas sawah tersebut, ia menyebut kuota subsidi pupuk pada tahun 2021 berpotensi akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa mengakses pupuk sehingga membuat produksi turun.

Amran menuturkan, telah memeriksa data tersebut dengan empat tim yang tidak termasuk dari BPS atau pun Kementan. Dirinya mengaku telah menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara data lapangan  dan data satelit pada wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Jawa Timur.

Yang menyedihkan, kata dia, Banyuasin ada 9.700 hektare tetapi dalam satelit nol. Di Jawa Timur 200 ribu hektate tambahan.

Mementahkan ucapan Amran, Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo menegaskan data pangan yang dipakai Kementerian Pertanian tetap menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Dia menilai data BPS bisa dipertanggung jawabkan. "Datanya satu yaitu BPS, jangan ada data pertanian lagi," tegas Syahrul.

Perbaikan data pertanian masuk ke dalam program kerja yang dicanangkan Syahrul. (/vva)

 Sumber : viva.com /  Editor : Heldi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]