Terobosan Luar Biasa..! Bahlil: Mulai Selasa Tidak Ada Lagi Ekspor Bijih Nikel


Selasa, 29 Oktober 2019 - 00:21:16 WIB
Terobosan Luar Biasa..! Bahlil:  Mulai Selasa Tidak Ada Lagi Ekspor Bijih Nikel Bahlil Lahadalia memaparkan hasil kesepakatan bersama. (Sinarharapan)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), para pengusaha nikel dan AP3I bersepakat untuk tidak melakukan ekspor bijih nikel (ore nikel) Indonesia mulai besok, (Selasa).

Demikian hasil  rapat tertutup bersama di Kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019) sore.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memaparkan hasil dari rapat tersebut. Di mana BKPM bersama-sama para pengusaha nikel dan AP3I bersepakat untuk tidak melakukan ekspor bijih nikel (ore nikel) Indonesia mulai besok.

"Hari ini sesuai kesepakatan (hari terahir ekspor). Mulai besok, teman-teman pengusaha menyatakan barang-barang kami enggak perlu diekspor. Selesai. Jadi mulai malam ini mereka pulang, mereka minta kapal mereka enggak usah berangkat, barang saya enggak perlu dikirim," ujarnya dalam jumpa pers.

Keputusan yang dinyatakannya itu, diakui Bahlil, melalui jalur formal hasil kesepakatan, bukan atas dasar surat negara atau kementerian teknis terkait. "Tapi kesepakatan bersama antara pengusaha, asosiasi nikel dan pemerintah," ucapnya.

Adapun alasan utama dari penyetopan ekspor ore nikel itu guna mendukung hilirisasi produk nikel di Indonesia, kata mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu.

Pasalnya, ia melihat perkembangan ekspor bijih nikel dalam negeri selalu mengalami kerugian. Untuk itu, dia sebagai Kepala BKPM mengeluarkan terobosan tersebut, guna mendongkrak nilai tambah dan penerimaan negara melalui proses hilirisasi.
 
"Karena kita sadar kalau ekspor rugi terus. Kalau sekarang kita ekspor ore paling US$ 45 juta ton per ton, kalau kita ekspor barang jadi bisa sampai US$ 2.000 per ton. Berapa itu coba hitung, berapa ratus kali lipat. Berapa pajak yang kita dapat buat penerimaan negara," ucapnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak merubah aturan main pemerintah. Yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) nomor 11 tahun 2019 tentang percepatan penghentian ekspor bijih nikel, yang baru berlaku pada 1 Januari 2020 nanti.

"Negara tidak mungkin buat percepatan (peraturan) lagi. Ini inisiatif anak bangsa. Kita nggak mengubah aturan tapi membuat kesadaran aja. Jadi kita ingin ada hilirisasi agar ekspor kita tinggi kemudian punya nilai tambah dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan," jelasnya.

 
Lebih lanjut, Bahlil menerangkan langkah taktis untuk mengganti potensi kerugian yang akan diderita para pengusaha. Langkah itu ialah, seluruh produksi bijih nikel yang ada akan diserap sepenuhnya oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan memiliki smelter pengolahan bijih nikel.

"Semua smelter yang ada siap menampung semua. Kurang lebih ada 14 smelter pengolahan dan pemurnian nikel sudah beroperasi. Bisnis itu kan negosiasi. Kalau mereka nggak mau ekspor mau apa? Ini lahir dari kesepakatan bersama," pungkasnya. (*)

 Sumber : Sinarharapan /  Editor : Dodi

Akses harianhaluan.com Via Mobile harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]