Said Iqbal: Kenaikan Iuran BPJS Mencekik  Rakyat !


Kamis, 31 Oktober 2019 - 09:39:35 WIB
Said Iqbal: Kenaikan Iuran BPJS Mencekik  Rakyat ! Kantor Pusat BPJS Kesehatan. (dok.CNNI)

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang alias naik 100 pesen. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan  itu  mencekik rakyat kecil.


Menurut Said, pemerintah harus sadar iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka untuk masyarakat yang mengambil iuran kelas 3 harus membayar Rp210 ribu per bulan.

Baca Juga : Yang Lain Menolak, Dedi Mulyadi Malah Mendukung: Saya Siap Disuntik Vaksin Nusantara

KSPI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.


"Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK-nya hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10 persen lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil," kata Said dalam keterangan tertulisnya dilansir CNNIndonesia.com, Kamis ini (31/10).

Baca Juga : Siap Siaga! 9 Provinsi Ini Diprediksi Bakal Diterjang Topan Surigae


Kenaikan iuaran  yang mencekik rakyat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam Perpres tersebut, iuran kelas III yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi 42 ribu per peserta per bulan, kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, serta kelas I dari 80 ribu menjadi 160 ribu. Tarif baru itu berlaku per 1 Januari 2020.

Said mengatakan untuk menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, ribuan buruh dari kawasan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tergabung dalam KSPI akan turun aksi, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, siang ini.

Baca Juga : Tenaga Ahli Menkes Kritik Vaksin Nusantara, Ungkap 95 Persen Bahan Bakunya Impor

Selain soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Said menyebut ribuan buruh juga menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015. (*)

Editor : DODI NJ | Sumber : CNNI
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]