Ini Kata Ahli Dampak Jabatan Eselon III dan IV Dihapus


Kamis, 31 Oktober 2019 - 09:45:25 WIB
Ini Kata Ahli Dampak Jabatan Eselon III dan IV Dihapus Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas Eselon III dan Eselon IV dan ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Ahli kepegawaian, Dr Tedi Sudrayat, mengingatkan akan ada implikasi besar bila kebijakan itu diterapkan.

"Kondisi ini jelas akan menciptakan implikasi besar terhadap penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur. Artinya, pemangkasan birokrasi bukan sekadar memangkas jabatan namun menempatkan pondasi baru dalam birokrasi," kata Tedi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (31/10/2019).

Baca Juga : Yang Lain Menolak, Dedi Mulyadi Malah Mendukung: Saya Siap Disuntik Vaksin Nusantara

Sebenarnya, istilah eselonisasi sudah tidak digunakan lagi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Istilah itu menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi. Ketika dikaitkan dengan pemangkasan terhadap 2 eselon, maka ke depannya hanya akan ada Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara dengan eselon 1 dan 2.
"Adapun Jabatan administrasi yang meliputi Jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana akan hilang dan diarahkan beralih menjadi jabatan fungsional," ujar pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Lalu apa saja dampaknya? Pertama, tantangan di bidang kelembagaan yaitu menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang efektif serta efisien.

Baca Juga : Siap Siaga! 9 Provinsi Ini Diprediksi Bakal Diterjang Topan Surigae

"Kedua, tantangan di bidang ketatalaksanaan adalah penciptaan kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat," kata Tedi menegaskan.
Ketiga, di bidang sumber daya manusia aparatur yaitu tantangannya adalah mengembangkan sistem perencanaan SDM sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan, baik di instansi pusat dan daerah. Bila kebijakan itu akan dilaksanakan, maka Tedi mengusulkan 5 strategi yaitu:

1. Ubah UU ASN, khususnya terkait dengan jabatan ASN dan manajemen ASN.
2. Ditata ulang struktur kelembagaan (pusat dan daerah) agar dapat menyesuaikan dengan jabatan birokrasi yang dibutuhkan.
3. Penguatan terhadap pola pembinaan karier pegawai ASN yang terintegrasi, yang lebih menekankan pada jabatan fungsional.
4. Disusun pola hubungan kerja dan koordinasi antarjabatan yang dapat memproyeksikan sistem kerja birokrasi yang cepat dan sederhana.
5. Ubah mindset pegawai ASN yang harus berorientasi pada profesionalisme kerja berbasis sistem merit.

Baca Juga : Tenaga Ahli Menkes Kritik Vaksin Nusantara, Ungkap 95 Persen Bahan Bakunya Impor

"Ke depannya, penyederhanaan birokrasi harus dapat menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man on the right place). Karenanya, analisis tugas jabatan (job analisys) harus dapat disusun dengan baik dengan tegas mencatumkan ruang lingkup, sifat-sifat tugas dan syarat-syarat menduduki jabatan. Terlebih, akan banyak pegawai ASN yang berlomba menduduki jabatan yang semakin sedikit tersebut," pungkas Tedi.
Sebelumnya Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tahun 2020 tidak akan ada lagi jabatan eselon III dan IV di K/L.

"Yang empat mau dipangkas dua dan digantikan jabatan fungsional, intinya untuk menghargai keahlian," ucap Tjahjo di kantornya, Rabu (30/10/2019).(*)

Baca Juga : Istrinya Positif Covid-19, Ridwan Kamil Ingatkan Masyarakat Tetap Jaga Kesehatan

Editor : NOVA | Sumber : detik.com
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]