Pemko Bukittinggi Tanggapi Keluhan Pedagang Pasar Aur Kuning


Senin, 04 November 2019 - 11:03:20 WIB
Pemko Bukittinggi Tanggapi Keluhan Pedagang Pasar Aur Kuning Sekda Bukittinggi Yuen Karnova didampingi  Asisten III setdako Bukittinggi Zet Buyung, ketika menjelaskan persoalan pasar Aua Kuning kepada wartawan diruang kerjanya. Gatot

 BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - Menanggapi keluhan pedagang Aur Kuning yang mendatangi kantor DPRD Propinsi  Sumbar beberapa waktu lalu,  terkait dengan Peraturan Walikota (Perwako) Bukittinggi Nomor 40 dan 41  tentang kenaikan restribusi pasar, disikapi oleh Pemko Bukittinggi.

Pemko Bukittinggi menilai, Perwako Nomor 40 dan 41 yang diberlakukan pada 1 Januari 2019 itu, bukan untuk menzalimi pedagang Aur Kuning,  justru Pemko Bukittinggi ingin  melindungi pedagang, karna selama ini  Pemko tidak menerapkan sistim sewa terhadap bangunan toko dipasar Aur Kuning, melainkan sistim restribusi yang dinilai sangat meringankan pedagang.

“Pemko Bukittinggi tidak ada niat untuk merugikan, apalagi untuk   menzolimi para pedagang Pasar Aur Kuning. Justru Pemko Bukittinggi ingin  melindungi para pedagang itu sendiri. Sebab, tanah dan bangunan  di Pasar Aur Kuning merupakan milik pemerintah daerah,”  kata  Sekdako  Bukittinggi H.Yuen Karnova, didampingi Asisten III H.Zet Buyung dan Kepala Dinas  Koperasi,UKM dan Perdagangan Muhammad Idris, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (1/1).

Sekda Yuen Karnova menjelaskan, sebenarya persolan di Pasar Aur Kuning ini merupakan persoalan masa lalu. Dimana pada tahun 1995, ada perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan CV Teknik Dirgantara selaku pihak  pengembang pasar Aur Kuning.

Waktu itu, pihak pengembang  diberi kewenangan untuk mencari pedagang yang akan menempati toko yang dibangun tersebut. Selanjutnya kepada pedagang dibebankan biaya  untuk pengembalian modal pembangunan sebesar Rp 25 juta sampai Rp.50 juta, dan  pedagang dibebaskan biaya sewa selama 5 tahun. “Setelah lima tahun pakai, maka  toko tersebut  dikembalikan pengelolaannya kepada Pemko Bukittinggi, karna perjanjiannya hanya sebatas hak guna pakai,”  kata Yuen.

Menurut Yuen,  dengan telah dikembalikannya pengelolaan Pasar Aur Kuning kepada Pemko Bukittinggi, maka sejak saat itu seharusnya pemko menerapkan sistem sewa sesuai perda yang belaku. Namun sejak tahun 2002 bangunan toko itu  tidak disewakan tapi yang dipungut hanya retribusi.

Dari kondisi itu, sampai tahun 2004 sesuai Perda Nomor  22 tentang pengelolaan dan retribusi pasar,  ditegaskan bahwa  toko tidak boleh dipin dahtangankan apalagi diperjualbelikan. Pada tahun 2013 lahir Perda Nomor  15 dan 16, untuk dilakukan peninjauan tarif dan perubahan tarif.

Kemudian ketika Badan Opemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dikeluarkan rekomendasi untuk dapat menyesuaikan tarif restribusi tersebut. Oleh karena  itulah, lahir Perwako nomor  40 dan 41 tahun  2018 yang diberlakukan pada 1 Januari 2019.  Kenaikan tarif  retribusi itu  telah melalui kajian dan mempelajari sistem sewa ataupun retribusi di daerah lain, seperti Payakumbuh, Padang Panjang dan Sijunjung yang sewanya mencapai Rp 20 juta/tahun.  Perwako nomor 40 dan 41 yang diterbitkan itu juga telah  disetujui oleh Gubernur Sumbar.

“Perubahan tarif retribusi  didasarkan pada rekomendasi BPK . Karena BPK  menemukan adanya  toko yang disewakan dengan harga tinggi oleh para pemegang kartu kuning kepada pihak ketiga (pengontrak).  Padahal retribusi yang  dipungut saat itu berkisar Rp 1,7 juta/ tahun. Namun, bagi oknum pemegang kartu kuning menyewakan  Rp 70 hingga 100 juta/tahun.

BPK juga menilai, bahwa  pemko Bukittinggi dinyatakan lalai dalam menjaga aset. Karena pemegang kartu kuning menyewakan tokonya kepada pihak lain mencapai Rp 70-100 juta per tahun. Bahkan ada diperjualbelikan hingga milyaran rupiah.

"Untuk itulah dengan Perwako nomor 40 dan 41  yang diterbitkan,  kami menegaskan toko tidak boleh dipindahtangankan dan tidak boleh diagunkan ke Bank. Kami menilai, ada sejumlah oknum pedagang yang  keberatan dengan Perwako yang diterbitkan itu. Jadi dalam hal ini bukan tentang persoalan  kenaikan tarif, karena sampai saat ini sudah ada 80 porsen dari pedagang yang membayar retribusi," sebut Sekda.

Menurutnya, pada dasarnya Pemko Bukittinggi selalu berupaya untuk mempertimbangkan dan melindungi kepentingan pedagang. "Jika kami tidak ada perhatian, bisa saja kami terapkan sistem sewa. Tapi kami paham itu sangat berat. Makanya pemerintah daerah menaikkan retibusi paling tinggi  Rp 8.640.000/ tahun,  atau Rp 60 ribu/meter untuk tingkat toko grosir. Memang toko tidak  untuk tidak disewakan dan tidak diperjualbelikan ke pihak lain,  serta tidak boleh  diagunkan ke Bank, karena itu melanggar hukum," tegas Sekda H.Yuen Karnova.

Terkait dengan pengaduan pedagang Pasar Aur ke DPRD Sumbar, Sekda Yuen Karnova siap memberikan informasi apabila DPRD Sumbar dan Ketua Gebu Minang membutuhkan. Jika memang peda gang Pasar Aur  akan menempuh jalur Hukum, jelas ini sangat menguntungkan kepada Pemko Bukittinggi, karena bisa saja Pemko Bukittinggi akan menerapkan  sistim sewa kepada Pedagang dan bukan lagi sistim  Retribusi.

 “Kami dari Pemko Bukittinggi sangat siap untuk menjelaskannya dihadapan pengadilan, agar persoalan Pasar Aua ini bisa berakhir dengan ketetapan hukum yang pasti,” tukas Sekda Yuen karnova. 

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Muhammad Idris  menambahkan, sebenarnya persoalan yang terjadi dilapangan selama ini karna sebagian pedagang merupakan pihak ketiga (pengontrak). Dalam hal ini pedagang yang menyewa  toko membayar sewa kepada pemegang kartu kuning, sedangkan pemegang kartu kuning hanya membayarkan restribusi kepada Pemko  sesuai tarif yang telah ditetapkan.

“Harga sewa antara pihak pengontrak dengan pemegang kartu kuning bervariasi, tergantung tahap toko yang diminati. Seperti untuk toko tahap 1 harga sewanya mencapai 100 juta/tahun. Sementara restribusi yang diterapkan pemerintah 1,7 juta. Hal ini sudang berlangsung betahun tahun,” kata Idris.

Terkait dengan tarif restribusi baru yang ditetapkan ulas Idris,  tidak ada masalah, karna  pedagang yang telah membayar retribusi sesuai tarif baru sudah mencapai 80 parsen. Uang retribusi  yang dipungut itu dimamfaatkan untuk menambah fasilitas keamanan di Pasar Aur, mulai dari pagar pasar dan juga CCTV.  (h/tot)


Reporter : Gatot /  Editor : Heldi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM