Wakil Rakyat Dukung Masyarakat Lepas Izin Usaha Pertambangan di Solsel


Selasa, 05 November 2019 - 21:52:58 WIB
Wakil Rakyat Dukung Masyarakat Lepas Izin Usaha Pertambangan di Solsel ilustrasi

SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Wakil Rakyat asal Solok Selatan (Solsel) mendukung upaya masyarakat di Kenagarian Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wira Patriot Sakti. Dimana, IUP perusahaan tambang itu berkahir pada 2020.

Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan pada Haluan mengatakan, apabila kehendak atau keinginan masyarakat tidak ingin memperpanjang IUP perusahaan tambang itu, tentunya pemerintah harus berpihak pada masyarakat. "Hemat kami, investasi itu menghambat ruang gerak masyarakat dalam berusaha karena diklaim perusahaan masuk IUP. Dirugikan masyarakat, karena ini diduga main caplok," kata Armen.

Menurutnya, sesuai pengakuan Wali Nagari setempat, tanah masyarakat tanpa sepengetahuan mereka telah menjadi IUP. "Kedepan, diharapkan Pemerintah lebih teliti biar tidak ada gesekan antara masyarakat. Sudah bisa dipastikan ada oknum masyarakat yang berpihak pada perusahaan," jelasnya.

Senada, Anggota DPRD Solsel Afrinaldi Ali menyatakan ikut mendukung upaya masyarakat, akan tetapi kudu memikirkan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar dari bekas lahan IUP perusahaan tambang ini.

"Harus dipikirkan, bagaimana lahan tersebut nantinya bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat yang bernilai bagi pertumbuhan ekonomi warga. Disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan warga. Intinya masyarakat harus dilibatkan tidak hanya dimanaatkan saja," tuturnya.

Terpisah Anggota DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menyatakan siap untuk mendampingi masyarakat Pakan Rabaa  Timur untuk menghadap Gubernur Sumbar. "Kami meminta Gubernur untuk tidak memperpanjang IUP PT Wira Patriot Sakti. Dan Gubernur harus mendengarkan suara hati masyarakat," tutupnya.

Sebelumnya, Nasril, Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Nasril pada Haluan mengatakan, kendati perusahaan tersebut belum berproduksi. IUP eksplorasi Wira Patriot Sakti berkahir pada 2020 atau 15 tahun semenjak terbit pada 2005. "Izinnya keluar sebelum pemekaran nagari di 2006, saat itu masih tergabung dengan nagari induk Pakan Rabaa," katanya.

Selanjutnya, imbuhnya, sekitar November 2019 ini perwakilan ninik mamak bakal menghadap ke Gubernur Sumbar. "Dari informasi yang berkembang, ninik mamak akan membuat surat permintaan pada Pak, Gubernur untuk tidak memperpanjang izin perusahaan itu yang berkahir 2020," tandasnya.

Menurutnya, masyarakat merasa dipersulit oleh perusahaan untuk membuka usaha dilahan miliknya. Sebab, masyarakat harus meminta persetujuan pada pihak perusahaan karena diklaim sebagai lokasi IUP perusahaan. "Padahal lahan tersebut hak milik warga dan bersertifikat. Jika tidak ada rekomendasi perusahaan maka tidak bisa membuka usaha dilokasi itu," katanya.

Luas area IUP perusahaan tambang tembaga ini, imbuhnya sekitar 1.662 hektare (ha). Dari luasan area IUP itu, ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) yang terdampak, berupa lahan persawahan atau ladang. Bahkan, berupa pemukiman warga. "Ada yang bersertifikat, ada juga yang tanah ulayat (tanah kaum adat, red). Sedangkan masyarakat tidak mengetahui," ujarnya.

Sosialisasi perusahaan, katanya baru dilakukan pada akhir 2018, dan itu setelah IUP terbit dan akan melaksanakan tambang. "Sebelumnya, masyarakat tidak pernah mengetahui," pungkasnya. (h/jef)

Reporter : Jefli /  Editor : Heldi


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 17 Februari 2020 - 20:50:00 WIB

    Perwakilan Managemen Grab Temui Wali Kota Payakumbuh

    Perwakilan Managemen Grab Temui Wali Kota Payakumbuh PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM--Perwakilan managemen  transportasi berbasis online (Grab) Kota Payakumbuh, menemui Wali Kota, Riza Falepi di ruangan kerja Wali Kota lantai 2 Kantor Wali kota Payakumbuh, Senin (17/2)..
  • Senin, 09 Desember 2019 - 14:25:40 WIB

    Wakil Ketua DPRD Solsel Bantah Penyebab Banjir karena Tambang Emas

    Wakil Ketua DPRD Solsel Bantah Penyebab Banjir karena Tambang Emas SOLOK SELATAN, HARIANHALUAN.COM - Wakil Ketua DPRD Solsel Ali Sabri Abbas membantah penyebab utama banjir Solsel adalah tambang emas illegal. .
  • Ahad, 10 November 2019 - 16:27:04 WIB

    Yuzaida Resmi Jadi Wakil Ketua PN Kelas IA Padang

    Yuzaida Resmi Jadi Wakil Ketua PN Kelas IA Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang Yose Rizal, melantik secara resmi Wakil Ketua PN Kelas IA Padang yang baru Yuzaida. Dilantiknya wakil ketua PN yang baru, bertujuan untuk membantu tugas.
  • Senin, 04 November 2019 - 16:09:46 WIB

    Saidani SP Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Tanah Datar

    Saidani SP Resmi Jabat Wakil Ketua DPRD Tanah Datar TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Tanah Datar dilantik sekaligus mengucapkan sumpah dan janji jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD dipandu Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Purnomo Hadiyarto, di Aula Dewan, Senin (.
  • Rabu, 31 Juli 2019 - 16:47:38 WIB

    Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Payakumbuh

    Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Paripurna Pandangan Fraksi DPRD Payakumbuh PAYAKUMBUH, HARIANHALUAN.COM - Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Payakumbuh, Rabu (31/7). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Supar.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM