BWM Berkembang, Ekonomi Umat Tumbuh, Kesejahteraan pun Merata


Jumat, 08 November 2019 - 12:19:58 WIB
BWM Berkembang, Ekonomi Umat Tumbuh, Kesejahteraan pun Merata Ilustrasi OJK (Andri Wiranuari)

Penulis: Nova Anggraini
Wartawan Harianhaluan.com/SKH Haluan Padang

HARIANHALUAN.COM - Kemiskinan hingga kini masih menjadi masalah di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat berarti hidup yang tidak sehat dengan sanitasi yang tidak layak, tidak mampu mempunyai pendapatan yang cukup, tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang seharusnya dimiliki, juga tidak punya kesempatan memiliki usaha karena keterbatasan permodalan dan sebagainya. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung masih tinggi dari tahun ke tahun. Data 3 tahun terakhir, penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86% (Maret 2016), kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Laju penurunan kemiskinan itu, menurut BPS, secara umum cenderung melambat karena persoalan kemiskinan di tanah air dinilai telah kronis. Karena itu kemiskinan menjadi salah satu tantangan besar untuk segera dituntaskan.

Dibutuhkan formula kebijakan yang tepat dan baik untuk menyelesaikan kemiskinan. Banyak program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan pemerintah RI yang dikemas melalui program-program di setiap kementerian dan lembaga negara yang berkompeten, yakni terkait stabilitas harga, program subsidi dan dana desa, bantuan sosial, UMKM, dan sebagainya.

Salah satunya adalah program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang dimulai sejak Oktober 2017. BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (perbankan).

Sebagai informasi, OJK ialah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK  berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Hingga September 2019, dikutip dari Bisnis.com, jumlah BWM telah mencapai 53 unit yang tersebar di 16 provinsi di seluruh Indonesia, dengan jumlah penyaluran pembiayaan sebanyak Rp27,7 miliar kepada 21.557 nasabah. Melihat angka itu, sungguh banyak nasabah yang sudah terbantu oleh BWM, yang kebanyakan dari kelompok masyarakat produktif, yaitu kelompok usaha kecil jajanan tradisional, kerajinan anyaman bambu, batik, bahan makanan pokok dan lainnya. OJK menargetkan, hingga akhir tahun 2019 ini bisa mendirikan 100 unit BWM di seluruh Nusantara.

Dengan berkembangnya BWM, tak heran saat ini banyak masyarakat di sekitar berdirinya BWM mulai membuka usaha sendiri dengan bantuan pinjaman modal dari BWM. Secara tidak langsung hal ini telah membantu mengangkat derajat perekonomian masyarakat keluar dari kemiskinan dan membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang jauh dari jangkauan perbankan.

Peran Bank Wakaf Mikro (BWM) terbukti sebagai salah satu solusi dalam pengentasan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Ini bisa ditilik dari cukup signifikannya penurunan tingkat kemiskinan di tanah air, di mana data BPS mencantumkan pada Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%, turun drastis menjadi 9,41% atau 25,14 juta orang pada Maret 2019. Tentu saja ini ada kontribusi dari berjalannya konsep BWM oleh OJK, di samping program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang terus digulirkan pemerintah RI.

Berkat BWM, UMKM 'Bankable'

Mekanisme Bank Wakaf Mikro (BWM) sangat sederhana. BWM didirikan dengan menggandeng pesantren-pesantren yang ada di seluruh tanah air, tentunya yang sudah mengantongi rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM dikelola langsung oleh orang-orang yang menjadi bagian dari pesantren tersebut. Pesantren dipilih karena di wilayah perdesaan/pelosok tanah air selalu ada pesantren, dan tentunya lingkungan pesantren terasa lebih familiar dan dekat dengan orang-orang di perdesaan sehingga sosialisasi dan distribusi dana pinjaman menjadi lebih mudah.

"Bank wakaf prinsipnya memang untuk masyarakat yang selama ini tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal, bank wakaf berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat di kelompok ini," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, 13 Mei 2019. 

Walaupun terdengar sangat islami dan dijalankan langsung oleh pesantren bukan berarti pengajuan pinjamannya hanya dibatasi oleh umat beragama tertentu dan bukan berarti kelompok agama lain tidak bisa mendirikan lembaga yang sama. Kelompok beragama lain tentu sangat diperbolehkan membangun BWMnya sendiri dan tetap bisa didukung oleh pemerintah secara penuh, asal tidak melenceng dari tujuan didirikannya bank wakaf yaitu membantu masyarakat non-bankable mendapatkan modal pinjaman usaha dengan bunga rendah untuk memajukan ekonominya dan menambah pengetahuan masyarakat yang non-bankable menjadi bankable dan lebih mawas terhadap fungsi dan manfaat bank dan produk keuangannya.

"Kalau gereja atau organisasi keagamaan di luar pesantren mau mendirikan BWM silakan saja, asal tetap memenuhi kriteria pendirian BWM. Seperti ada ketokohan masyarakat, calon nasabah, anggota BWM dan kemudian melakukan pendampingan. Sama persis. Hanya mungkin ketokohannya adalah ibu atau bapak pendeta, dan anggotanya atau calon nasabahnya komunitas masyarakatnya," jelas Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro Tratmono, dikutip dari beritasatu.com, April 2018.

Modal BWM berasal dari donasi pihak ke tiga (pribadi, perusahaan) yang dihimpun dalam bentuk dana khusus melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Syariah Mandiri.
Modal awal BWM ini antara Rp4 miliar sampai Rp8 miliar, Rp 8 miliar adalah yang ideal. Dari Rp4 miliar tersebut, hanya Rp1 miliar yang akan disalurkan untuk pembiayaan (pinjaman) kepada nasabah, sisanya Rp3 miliar disimpan dalam bentuk deposito oleh BWM, dan sebagian untuk operasional BWM.

Calon nasabah yang bisa mengajukan pinjaman tanpa jaminan di BWM adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke bank, yaitu masyarakat yang tinggal di perdesaan/pelosok sehingga jauh dari jangkauan perbankan, di mana mereka belum mengenal lembaga keuangan formal seperti perbankan beserta produknya.
Nasabah juga dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata sehingga tidak semua orang bisa sembarangan mengajukan pinjaman tanpa agunan kepada BWM.

Nasabah juga diharuskan tergabung dalam kelompok usaha (3-4 orang) untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman, juga untuk saling mengingatkan antar anggota. Pola berkelompok ini juga terkait nanti dengan pengembalian dana pinjaman dari BWM yang menggunakan sistem tanggung renteng (menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya)).

Pinjaman kepada BWM tidak dibebani bunga namun menggunakan sistem bagi hasil setara 3%. Jumlah dana yang dipinjamkan mulai dari Rp 1-3 juta dengan sistem pelunasan Rp20 ribu perhari selama 52 minggu. Semakin besar pinjaman tentu semakin banyak syarat dan kriteria khusus.

BWM Cikal Bakal Ekonomi Syariah 

Seiring pesatnya pertumbuhan BWM di tanah air, lembaga ini nantinya diharapkan mampu mendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah Indonesia memang berniat untuk mengembangkan ekonomi syariah ke arah yang lebih luas lagi, bahkan ekonomi syariah ini digadang-gadang akan menjadi ujung tombak baru dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang besar, memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah dunia. Apalagi, pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-6 dalam top 10 Islamic Finance Aset 2018, meningkat dari tahun sebelumnya di posisi ke-7.
Ekonomi syariah akan berkembang seiring bertambahnya pelaku produksi syariah, produk halal dan lainnya. OJK pun yakin kehadiran BWM dapat mendukung hal tersebut. "Bank wakaf mikro dapat mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, 13 Mei 2019.
Wimboh mengungkapkan, Indonesia bisa mengembangkan potensi hingga 1.000 bank wakaf mikro asalkan tersedia dana wakaf sebesar Rp8 triliun. Jika hal itu terealisasi, asumsi satu bank wakaf mikro berpotensi menyalurkan pinjaman maksimum kepada 3.000 nasabah, maka terdapat 3 juta nasabah yang memperoleh pembiayaan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian terwujudlah tujuan OJK, melalui BWM membangun ekonomi bangsa dan mempercepat pertumbuhan berkelanjutan. Semoga.(*)


 Editor : NOVA ANGGRAINI


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM