Anggota Komisi II DPR Sebut Ada Industri Jual Suara di Pilkada


Sabtu, 09 November 2019 - 17:49:08 WIB
Anggota Komisi II DPR Sebut Ada Industri Jual Suara di Pilkada Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat mengaku setuju dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin evaluasi pilkada langsung. Sistem pilkada langsung disebut perlu ditelaah.

"Saya sampaikan kita perlu melakukan telaah, hasil telaah tersebut dan kemudian hasil aspirasi masyarakat harus kita dengarkan. Itu yang pertama. Ditanya kepada saya pribadi, apakah kemudian ini (pilkada langsung) perlu dievaluasi, jawabannya iya," kata Lestari di sela-sela Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019).

Lestari menyebut proses pilkada langsung sangat melelahkan dan tidak semua hasil pemilu kepada daerah membuat senang. Selain itu, ia menjelaskan beberapa kepala daerah yang terpilih pilkada langsung tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.
"Tidak semua menghasilkan kepala daerah yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas, akses-akses lain, janji-janji lain kemudian berujung pada banyak, tidak semua tempat ya sekali lagi ya. Banyak dari proses pilkada langsung itu kita menemukan pemimpin hebat banyak, bukan tidak ada, banyak juga. Akan tetapi akankah kemudian tata caranya mesti dievaluasi, apakah kemudian masyarakat kita sudah siap," kata Lestari.

Lebih lanjut, ia menyinggung money politics yang terjadi pada saat pilkada langsung. Oleh sebab itu, sistem pilkada langsung perlu ditelaah bersama beberapa pihak.

"Di beberapa tempat secara terbuka, jujur, kita harus akui malah kemudian ada industri baru, industri jual suara misalnya. Itu bukan hal yang tidak ada, itulah yang saya rasa kenapa apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri perlu disambut dan kemudian bersama-sama kita melakukan telaah," jelas Wakil Ketua MPR ini.
Dia membantah pilkada langsung dievaluasi sebagai bentuk kemunduran. Menurut dia, sebuah pendapat dalam proses demokrasi suatu hal yang wajar.

"Enggak, saya nggak melihat itu sebagai sebuah kemunduran. Sekali lagi begini, sekali lagi ini pendapat pribadi ya, sebuah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, apabila masyarakatnya memang sudah siap," ucap Lestari

Menurut Lestari, evaluasi pilkada langsung yakni cara pandang adanya uang untuk mendapatkan suara. Hal tersebut tidak baik untuk mendapatkan sebuah jabatan hanya ditukar dengan uang.
"Mungkin mereka tidak berpikir bahwa pilkada ini sebagai sebuah prioritas buat mereka. Akhirnya mereka berpikir, 'oh ya ada yang datang kasih uang, ya sudah saya kasih aja suaranya'. Dan tidak menyadari bahwa suara tersebut hanya dipertukarkan, nasib nih, nasib bangsa dan negara di wilayah tersebut dipertukarkan dengan sejumlah (uang). Itu terjadi lho di beberapa tempat. Nah ini lah yang menurut saya harus kita buka ruang untuk kita lakukan evaluasi," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian mempertanyakan relevansi sistem pilkada langsung dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski diakui ada manfaatnya, namun Tito tak menampik ada juga dampak negatifnya.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).(*)


 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 07 November 2019 - 22:03:20 WIB
    Lima Cakada sudah Daftar ke PAN Pasaman

    Anggota Dewan Ini Diantarkan Wartawan Mendaftar Jadi Cakada Pasaman

    Anggota Dewan Ini Diantarkan Wartawan Mendaftar Jadi Cakada Pasaman PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Sebanyak lima bakal calon kepala daerah mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pasaman, di hari keempat dibukanya pendaftaran di partai matahari terbit itu, Kamis (7/11)..
  • Selasa, 05 November 2019 - 13:58:57 WIB

    Aturan Belum Berubah, Ternyata Anggota Legislatif yang Maju ke Pilkada Tetap Harus Mundur

    Aturan Belum Berubah, Ternyata Anggota Legislatif  yang Maju ke Pilkada Tetap Harus Mundur JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Menanggapi informasi bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju dalam Pilkada 2020 tidak perlu mundur,  tetapi cukup cuti, anggota DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar II Guspardi Gaus telah.
  • Sabtu, 19 Oktober 2019 - 21:32:54 WIB

    Cukong dan Parpol Disebut Sebagai Tuannya Anggota DPR

    Cukong dan Parpol Disebut Sebagai Tuannya Anggota DPR JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Politisi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago sebagai mantan anggota DPR RI menyebut lembaga legislatif masih bersikap sebagai kepanjangan tangan partai politik. Irma bahkan mengatakan pada dasarnya.
  • Sabtu, 21 September 2019 - 17:49:29 WIB

    Digantikan Mulan dkk Jadi Anggota DPR, Caleg-caleg Gerindra Melawan!

    Digantikan Mulan dkk Jadi Anggota DPR, Caleg-caleg Gerindra Melawan! JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Empat caleg Partai Gerindra melawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Mereka melawan Gerindra karena diganti dengan caleg lainnya untuk kemudian ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jadi anggot.
  • Jumat, 06 September 2019 - 10:18:58 WIB

    Banyak Wajah Baru, Ini Dia 65 Anggota DPRD Riau 2019-2024

    Banyak Wajah Baru, Ini Dia 65 Anggota DPRD Riau 2019-2024 PEKANBARU, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Riau Pemilu 2019 dalam rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 10 .

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM