Anggota Komisi II DPR Sebut Ada Industri Jual Suara di Pilkada


Sabtu, 09 November 2019 - 17:49:08 WIB
Anggota Komisi II DPR Sebut Ada Industri Jual Suara di Pilkada Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi NasDem Lestari Moerdijat mengaku setuju dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin evaluasi pilkada langsung. Sistem pilkada langsung disebut perlu ditelaah.

"Saya sampaikan kita perlu melakukan telaah, hasil telaah tersebut dan kemudian hasil aspirasi masyarakat harus kita dengarkan. Itu yang pertama. Ditanya kepada saya pribadi, apakah kemudian ini (pilkada langsung) perlu dievaluasi, jawabannya iya," kata Lestari di sela-sela Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2019).

Lestari menyebut proses pilkada langsung sangat melelahkan dan tidak semua hasil pemilu kepada daerah membuat senang. Selain itu, ia menjelaskan beberapa kepala daerah yang terpilih pilkada langsung tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas.
"Tidak semua menghasilkan kepala daerah yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas, akses-akses lain, janji-janji lain kemudian berujung pada banyak, tidak semua tempat ya sekali lagi ya. Banyak dari proses pilkada langsung itu kita menemukan pemimpin hebat banyak, bukan tidak ada, banyak juga. Akan tetapi akankah kemudian tata caranya mesti dievaluasi, apakah kemudian masyarakat kita sudah siap," kata Lestari.

Lebih lanjut, ia menyinggung money politics yang terjadi pada saat pilkada langsung. Oleh sebab itu, sistem pilkada langsung perlu ditelaah bersama beberapa pihak.

"Di beberapa tempat secara terbuka, jujur, kita harus akui malah kemudian ada industri baru, industri jual suara misalnya. Itu bukan hal yang tidak ada, itulah yang saya rasa kenapa apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri perlu disambut dan kemudian bersama-sama kita melakukan telaah," jelas Wakil Ketua MPR ini.
Dia membantah pilkada langsung dievaluasi sebagai bentuk kemunduran. Menurut dia, sebuah pendapat dalam proses demokrasi suatu hal yang wajar.

"Enggak, saya nggak melihat itu sebagai sebuah kemunduran. Sekali lagi begini, sekali lagi ini pendapat pribadi ya, sebuah proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik, apabila masyarakatnya memang sudah siap," ucap Lestari

Menurut Lestari, evaluasi pilkada langsung yakni cara pandang adanya uang untuk mendapatkan suara. Hal tersebut tidak baik untuk mendapatkan sebuah jabatan hanya ditukar dengan uang.
"Mungkin mereka tidak berpikir bahwa pilkada ini sebagai sebuah prioritas buat mereka. Akhirnya mereka berpikir, 'oh ya ada yang datang kasih uang, ya sudah saya kasih aja suaranya'. Dan tidak menyadari bahwa suara tersebut hanya dipertukarkan, nasib nih, nasib bangsa dan negara di wilayah tersebut dipertukarkan dengan sejumlah (uang). Itu terjadi lho di beberapa tempat. Nah ini lah yang menurut saya harus kita buka ruang untuk kita lakukan evaluasi," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Tito Karnavian mempertanyakan relevansi sistem pilkada langsung dengan kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski diakui ada manfaatnya, namun Tito tak menampik ada juga dampak negatifnya.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).(*)

 Sumber : detik.com /  Editor : NOVA


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 18 Desember 2019 - 19:19:56 WIB

    OSO Kaget Wiranto Mundur Dewan Pembina: Dia Kan Anggota Biasa

    OSO Kaget Wiranto Mundur Dewan Pembina: Dia Kan Anggota Biasa JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) kaget mendengar pengunduran diri Wiranto dari jabatan Ketua Dewan Pembina. Sebab berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Part.
  • Senin, 16 Desember 2019 - 08:17:51 WIB

    Mahkamah Kehormatan Dewan Izinkan Anggota DPR Jadi Artis

    Mahkamah Kehormatan Dewan Izinkan Anggota DPR Jadi Artis JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPR RI Mulan Jameela kembali menjadi sorotan publik, bukan karena endorsement, melainkan karena aksinya di panggung suatu acara yang ramai dibahas di media sosial. Mahkamah Kehormatan Dewan.
  • Rabu, 11 Desember 2019 - 17:16:52 WIB

    Maderizal Awali Reses Perdana Anggota DPRD Bukittinggi

    Maderizal Awali Reses Perdana Anggota DPRD Bukittinggi BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Demokrat Maderizal, awali reses perdana anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024, Masa Sidang I Tahun 2019..
  • Kamis, 07 November 2019 - 22:03:20 WIB
    Lima Cakada sudah Daftar ke PAN Pasaman

    Anggota Dewan Ini Diantarkan Wartawan Mendaftar Jadi Cakada Pasaman

    Anggota Dewan Ini Diantarkan Wartawan Mendaftar Jadi Cakada Pasaman PASAMAN, HARIANHALUAN.COM -- Sebanyak lima bakal calon kepala daerah mendaftar ke Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pasaman, di hari keempat dibukanya pendaftaran di partai matahari terbit itu, Kamis (7/11)..
  • Selasa, 05 November 2019 - 13:58:57 WIB

    Aturan Belum Berubah, Ternyata Anggota Legislatif yang Maju ke Pilkada Tetap Harus Mundur

    Aturan Belum Berubah, Ternyata Anggota Legislatif  yang Maju ke Pilkada Tetap Harus Mundur JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Menanggapi informasi bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD yang maju dalam Pilkada 2020 tidak perlu mundur,  tetapi cukup cuti, anggota DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumbar II Guspardi Gaus telah.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM